PRD Palembang Sosialisasi Gerakan Pasal 33

Pengurus Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) Palembang mensosialisasikan rencana launching gerakan pasal 33 kepada masyarakat kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, siang (7/6) tadi.

Ketua KPK PRD Palembang Eka Syahruddin memimpin langsung acara sosialisasi ini. Ia menguraikan secara panjang lebar mengenai substansi pasal 33 UUD 1945 dan hubungannya dengan persoalan bangsa saat ini.

Menurut Eka, sejak digagasnya Republik Indonesa ini, gagasan mengenai kemakmuran rakyat sudah menjadi keyakinan politik setiap pendiri bangsa. “Para pendiri bangsa sengaja merumuskan cita-cita masyarakat adil-makmur itu melalui pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Akan tetapi, sejak diatur menjadi konstitusi hingga sekarang ini, pasal 33 UUD 1945 (ayat 1,2, dan 3) belum pernah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di era Bung Karno, ada upaya untuk membumikan pasal itu dalam serangkaian kebijakan pemerintah, diantaranya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

Tetapi ketika Soeharto berkuasa, semangat dan spirit anti-liberalisme pasal 33 telah ditanggalkan. “Soeharto menerapkan liberalisasi ekonomi sejak pemberlakuan UU penanaman modal asing tahun 1967,” kata Eka.

Sekarang ini, menurut Eka Syahruddin, pasal 33 UUD 1945 telah diamandemen dan ditempeli dua ayat karet (ayat 4 dan 5) yang memberikan ruang kepada liberalisme ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 telah kehilangan roh anti-liberalisme dan anti-invidualismenya. Bahkan, meskipun secara ‘de jure’ masih diakui ada, tetapi keberadannya sudah tidak sanggup lagi menghentikan puluhan atau mungkin ratusan UU dan peraturan ekonomi di bawahnya yang berbau neoliberal.

Eka menjelaskan, jika kita mengacu pada filosofi pasal 33 itu, maka seluruh tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mestinya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.

Namun, karena pasal 33 telah dipendam dalam-dalam, maka justru seluruh kekayaan alam itu dinikmati oleh segelintir orang, yakni pemodal asing dan swasta besar di dalam negeri.

Sosialisasi hak-hak dasar Rakyat

Di tempat yang sama, para aktivis PRD dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mengajak warga masyarakat setempat untuk mendiskusikan persoalan mereka, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar.

Berbagai persoalan di bahas, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Program sosialisasi dan diskusi ini merupakan bagian dari kampanye Rumah Sakit Cerdas (RSC) kota Palembang.

RSC sendiri berfungsi layaknya sentral informasi terkait apa-apa yang menjadi hak-hak dasar rakyat. Program ini sudah dilaunching oleh SRMI Palembang sejak 19 Juni lalu. Di sini, rakyat miskin tidak hanya mendapatkan penjelasan dan sosialisasi, tetapi juga akan diadvokasi langsung oleh aktivis-aktivis SRMI.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut