PRD Makassar Gugat Tata Kelola Hutan Yang Kapitalistik

PRD-Makassar

Sebanyak 120-an anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) kota Makassar menggelar aksi massa di Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulsel, Rabu (28/11). Mereka menggugat tata-kelola hutan Indonesia yang sangat kapitalistik dan bertentangan dengan amanat pasal 33 UUD 1945.

“Seharusnya tata-kelola hutan di Indonesia itu mengacu pada prinsip pasal 33 UUD 1945. Artinya, pemanfaatan dan pengelolaan hutan itu mestinya mendatangkan kemakmuran bagi rakyat,” kata koordinator aksi, Makbul Muhammad.

Sementara itu, Ketua PRD Makassar Arham Tawarrang menjelaskan, dalam tata kelola hutan di bawah rezim neoliberal sekarang, prinsip pengelolaan dan pemanfaatan hutan justru sangat kapitalistik. “Hutan hanya ditempatkan sebagai lahan bisnis untuk menggali keuntungan. Sedangkan rakyat, pemilik sah hutan-hutan itu, justru disingkirkan,” katanya.

Arham mengungkapkan, dari sekitar 39 juta hektar izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan Kemenhut RI, sebagian besar jatuh ke tangan korporasi. Dan hanya 189 ribu hektar yang jatuh ke Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 30 ribu hektar untuk Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan 19 ribu hektar untuk Hutan Desa.

“Artinya, pemanfaatan hutan yang cenderung ke rakyat tak lebih dari 200 ribu hektar. Sedangkan 38 juta hektar lebih (99%) diserahkan ke korporasi. Ini menandakan pengelolaan hutan sekarang sangat kapitalistik,” ungkap Arham.

Ironisnya lagi, kata Makbul, ada 1500-desa di seluruh Indonesia yang berada di dalam kawasan hutan itu. “Karena UU nomor 41 tahun 1999, rakyat di desa-desa itu dicap perambah atau penghuni illegal oleh pemerintah. Padahal, mereka itu sebagian besar adalah masyarakat adat dan sudah tinggal di kawasan itu secara turun temurun,” kata Arham menguraikan.

Selain itu, Arham juga menambahkan, selain praktek kapitalisasi melalui pemanfaatan hasil hutan, sekarang ini kapitalisme berusaha mengkomersilkan fungsi hutan. Maksudnya, fungsi hutan, yakni menangkap dan melepaskan karbon, sekarang bisa diperdagangkan (carbon trading).

Dalam aksinya, PRD Makassar menuntut agar Menhut Zulkifli Hasan dicopot dari jabatannya. Tak hanya itu, PRD juga mendesak agar pengelolaan hutan Indonesia dikembalikan sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.

Qadly F Sulaiman

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut