PRD Lampung Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Lampung mendesak penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Lampung, khususnya di Lampung Tengah dan Lampung Barat.

Di Lampung Tengah, para petani dari tiga kampung, yaitu Kampung Sendang Ayu, Surabaya, Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, sudah lama berjuang menuntut pengembalian lahan mereka yang dicaplok PT. Sahang Bandar Lampung (SBL).

Sedangkan di Lampung Barat, para petani plasma juga berjuang untuk merebut kembali lahan mereka yang sempat dikuasai oleh PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU).

Menurut Rahmad, sekretaris PRD Lampung, pada awalnya tanah milik petani di kedua daerah tersebut disewakan kepada perusahaan selama  puluhan tahun. Tetapi, ketika masa sewa lahan itu sudah berakhir, pihak perusahaan menolak untuk mengembalikan sertifikat lahan milik petani.

Selain itu, kata Rahmad, dalam penerbitan surat Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan itu terjadi pemalsuan tanda tangan pemilik lahan. “Ini terjadi pada saat penerbitan HGU untuk PT. Sahang,” kata Rahmad dalam siaran pers, Selasa, 22 November 2011.

Akan tetapi, ketika dilakukan gelar perkara di BPN di Jakarta pada tahun 2008 lalu, pihak BPN menyatakan bahwa PT. Sahang masih punya hak keperdataan lahan seluas 238,0630 hektar dan akan melakukan peninjauan lapangan untuk melandaskan perpanjangan HGU PT Sahang Bandar Lampung.

Kejadian serupa juga dirasakan oleh petani plasma Lampung Barat. Pihak BPN Lampung sudah menyampaikan bahwa pihak PT. KCMU tidak pernah mempunyai HGU. Para petani pun dipaksa menggadaikan sertifikat tanah untuk pembangunan perkebunan sawit seluas 2.709 hektar.

“Sampai sekarang sertifikat petani plasma di lampung barat masih disandera oleh pihak PT. KCMU,” kata Rahmad.

Akhirnya, karena tidak adanya itikad baik dari pihak BPN dan pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah ini, para petani di Lampung Tengah dan Lampung Barat pun melakukan pendudukan di lahan-lahan tersebut.

Bagi Rahmad, tindakan pemerintah mengabaikan penyelesaian konflik agrarian ini sudah bertentangan dengan semangat UUPA 1960 dan pasal 33 UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut