PRD dan LMND Lampung Tuntut Menhut Mundur

Ratusan massa aksi  kaum tani di bawah bendera Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung menggelar aksi massa di Kantor Dinas Kehutanan Wilayah Lampung, Rabu (28/11/2012).

Mereka memprotes pernyataan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan yang menuduh secara eksplisit bahwa PRD, Serikat Tani Nasional (STN), dan Serikat Petani Indonesia (SPI) berada di balik perambahan kawasan restorasi Hutan Harapan di Jambi.

Ketua Deputi Politik KPW PRD Lampung, Rakhmat Husein, menanggap tudingan itu hanya fitnah belaka. “Pada kenyataannya, kehadiran PRD di sana adalah berjuang bersama petani yang dirampas hak-haknya oleh perusahaan,” tegasnya.

Rakhmat Husein mengatakan, justru Kementerian Kehutanan dengan bertamengkan kebijakannya, termasuk pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) kepada perusahaan swasta, telah merusak ratusan juta hektar hutan di Indonesia.

Rakhmad juga menambahkan, dengan menggunakan kedok “restorasi hutan”, pihak Kemenhut RI sekarang sudah mengobral hutan-hutan alam Indonesia kepada kapitalis asing. Salah satunya adalah penyerahan 101 ribu hektar hutan di Jambi kepada PT. Restrorasi Ekosistem Indonesia (REKI).

“Salah satu pemilik PT. REKI ini adalah pangeran Charles dari Inggris. Ini bentuk baru dari kolonialisme,” katanya.

Menurut Rakhmat, tata-kelola hutan di Indonesia mestinya mengacu pada ketentuan pasal 33 UUD 1945. Artinya, kepemilikan dan tata-kelola hutan harus berpangkal pada kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Hal senada diungkapkan Ketua LMND Bandar Lampung, Nyoman Adi Wirawan. Kata Nyoman Adi, sekalipun Indonesia negara pemilik hutan terbesar di dunia, tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya belum mensejahterakan rakyat.

Dalam aksinya, massa aksi mengusung sejumlah spanduk dan poster. Antara lain bertuliskan: “Menhut Zilkifli Hasan Tukang Fitnah, Antek Imperialis”, “Copot Menhut Zulkifli Hasan Penjual Hutan Rakyat”, dan “Tegakkan Pasal 33 UUD 45 dan UUPA 1960”.

Aksi ini juga diikuti oleh petani yang terlibat konflik agaria, yakni perampasan hak atas tanahnya oleh berbagai perusahaan besar di bawah lindungan Negara, seperti petani dari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan petani dari kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji.

Saddam Cahyo

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut