PRD Anggap Pemerintah Gagal Melindungi TKI Di Luar Negeri

Partai Rakyat Demokratik (PRD) menganggap pemerintah telah gagal memberikan perlindungan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Pernyataan ini dilontarkan menyusul dua kejadian beruntun yang menimpa TKI di Arab Saudi, yaitu kasus penyiksaan terhadap Sumiati, TKI asal Dompu (NTB), yang digunting bibirnya, dan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Kikim Komalasari, TKI asal Cianjur, Jawa Barat.

Menurut Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, drama penyiksaan terhadap TKI seolah-olah menjadi drama panjang tak berkesudahan, sekaligus menjelaskan bahwa pemerintah tidak punya itikad baik untuk melindungi para “pahlawan devisa” ini.

“Jika kejadiannya hanya berlangsung sekali atau dua kali, itu mungkin kasuistik. Tetapi, ini terus menerus terjadi dan seolah tidak ada jeda,” tegasnya.

PRD mengutip data dari Migrant Care, bahwa sampai Oktober 2010 telah terjadi 5.336 kasus kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi. Disana, para TKI Indonesia mendapat penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bekerja  tidak dibayar, kerja overtime, dan tidak ada jaminan sosial.

Agus Jabo juga menyesalkan tindakan-tindakan pemerintah yang sebatas mengutuk, tetapi tidak disertai tindakan konkret, seperti melakukan tekanan terhadap pemerintahan Arab Saudi.

Perlu Perhatian Khusus

Mengingat bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mencapai 6 juta orang, maka pemerintah memang perlu memberikan perlakuan khusus terhadap kondisi kerja mereka.

Selain itu, menurut PRD, pemerintah perlu melakukan pengetatan terhadap agen penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, yaitu dengan menindak agen-agen penyaluran illegal atau yang menelantarkan TKI.

Disamping itu, pemerintah dipandang perlu untuk mengembangkan skill dan kemampuan para TKI, supaya mereka tidak selamanya ditempatkan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), karena sangat beresiko dengan penyiksaan dan kondisi kerja yang buruk.

Selain itu, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri perlu diorganisasikan dalam serikat-serikat pekerja, termasuk PRT, sebagai sarana untuk melatih dan memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif.

Percepat Industrialisasi Nasional

Apa yang menjadi inti persoalan ini, menurut PRD, adalah kegagalan pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh rakyat, tentunya disertai  oleh penetapan upah yang layak.

Sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin massifnya kebijakan neoliberal, tingkat pengangguran telah meningkat sangat drastis di Indonesia.

Sektor industri di dalam negeri, yang seharusnya menjadi penyerap tenaga kerja di dalam negeri, justru telah diobral murah atas nama “privatisasi”, sebagaimana yang dianjurkan oleh Washington consensus.

Untuk itu, PRD menegaskan perlunya gerakan banting setir atau putar haluan kebijakan ekonomi, sebagai prasyarat untuk memulai sebuah proyek industrialisasi nasional.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags:
  • hidayat rumata

    bukti kegagalan SBY-BOIDIONO semakin nyata hal ini tidak bisa di biarkan. imbas dari pemerintahan neolib ini suda banyak memakan korban.