Dalam berbagai kesempatan Agus Jabo Priyono menekankan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar teks konstitusi, melainkan alat perjuangan untuk memastikan kekayaan Indonesia tidak dikuasai segelintir elit dan korporasi besar. Pernyataan sudah tepat, kemerdekaan politik hanya ilusi, tanpa kedaulatan ekonomi.
“Apabila sumber daya alam dikuasai segelintir orang, rakyat hanya jadi Pengemis di negeri sendiri,” kira-kira itulah garis besar pesan yang sering disampaikan Agus Jabo Priyono dalam sikap politiknya sejak sebelum reformasi, tentang ekonomi kerakyatan dan kedaulatan nasional.
Sejarah dunia membuktikan bagaimana korporasi bisa tumbuh lebih kuat daripada negara. VOC di Nusantara dan EIC di India awalnya datang sebagai perusahaan dagang. Tetapi lambat laun mereka menguasai pelabuhan, perdagangan, pajak, bahkan menentukan nasib bangsa lain.
VOC dan EIC menjadi simbol bagaimana korporasi dapat berubah menjadi alat penjajahan.
Namun sejarah juga memperlihatkan satu hal penting: Sebesar apa pun korporasi, pada akhirnya negara harus mengambil kembali kendali. VOC runtuh karena korupsi dan kerakusan internal. EIC perlahan dicabut kekuasaannya oleh negara Inggris ketika dianggap terlalu berbahaya dan terlalu dominan.
Pelajaran itu relevan untuk Indonesia hari ini. Di tengah persaingan global soal:
- Tambang,
- Energi,
- Sawit,
- Pangan,
- Hilirisasi,
- Rantai pasok dunia,
Indonesia menghadapi tantangan besar agar kekayaan nasional tidak hanya menjadi sumber keuntungan korporasi besar semata dan bahkan secara sistematis memiskinkan negara.
Karena itu kebijakan penguatan penguasaan nasional atas sumber daya strategis, hilirisasi industri, serta penguatan instrumen negara dalam mengelola aset dan ekspor nasional wajib disekapati sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
Prabowo Subianto, seorang nasionalis tulen sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak boleh terus-menerus menjadi eksportir bahan mentah.
Inilah awal revolusi yang dimulai dari Istana:
bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Artinya, negara tidak boleh kalah oleh korporasi.
Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton.
Dan rakyat tidak boleh hanya menjadi pengemis di atas tanahnya sendiri.
Sejarah VOC dan EIC memberi peringatan:
ketika negara lemah, korporasi akan mengambil alih. Tetapi sejarah juga memberi harapan: ketika negara berani mengambil kembali kendali, kedaulatan nasional bisa dipulihkan.
Merdeka !!!
Sadewa, Penulis merupakan Simpatisan Partai PRIMA