SPI: Potong Anggaran Kementerian Pertanian, Rezim SBY Abaikan Sektor Pertanian

Impor-beras.jpg

Tanggal 18 Juni kemarin, Komisi IV DPR sepakat untuk memotong anggaran kementerian pertanian sebesar Rp 1.857.565.064.000, sehingga pagu APBN Perubahan tahun 2014 untuk Kementerian Pertanian hanya sebesar Rp. 13,613 triliyun. 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, pemotongan anggaran ini semakin menegaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta para wakil rakyat di DPR mengabaikan sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian bagi 26,13 juta keluarga tani di Indonesia.

Henry pun sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran Kementerian Pertanian ini. Sebab, menurutnya, realita negatif ada dimana-mana, seperti derasnya arus impor pangan, alih fungsi lahan, tingginya kemiskinan di pedesaan, hilangnya lima juta rumah tangga pertanian selama 10 tahun terakhir, perubahan iklim ekstrim, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria, rendahnya nilai tukar petani rendah, hingga orang desa yang tidak sebahagia orang kota.

“Pemerintah kita memang tidak pro petani kecil. Ini sudah jadi bukti sahihnya. Lihat saja sensus BPS bulan Mei 2013 yang mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013,” ungkap Henry di Jakarta, Kamis (19/06/2014).

Henry mengatakan, pemerintahan SBY memang lebih memilih berpihak kepada perusahaan-perusahaan besar pertanian ketimbang kepada petani kecil. SBY telah mengeluarkan PP no.39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang membuka kesempatan bagi investor asing hingga 95 % untuk memanfaatkan dunia pertanian.

“Dari data BPS, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013,” ungkapnya.

Namun, kata dia, kehadiran perusahaan pangan ini tidak berarti apa-apa bagi kedaulatan pangan di Indonesia karena karakteristik perusahaan memang hanya mengejar keuntungan semata. Akibatnya, Indonesia tidak berdaulat pangan akibat impor pangan terus merajalela karena mereka mengejar keuntungan rente.

Di sisi lain, Henry juga mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian yang tidak mampu meyakinkan DPR untuk tidak mengurangi anggarannya.

Henry juga menambahkan, seharusnya pemerintahan SBY percaya dengan kemampuan petani kecil untuk memproduksi pangan, menyediakan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, FAO (Badan Pangan Dunia) saja sudah mencanangkan tahun 2014 ini sebagai Tahun Pertanian Keluarga, karena mereka (sudah) sadar kalau solusi menghentikan kelaparan di dunia bukan datang dari perusahaan pangan transnasional, namun dari tangan petani-petani kecil.

“Oleh karena itu, semoga pemerintahan Indonesia ke depannya jauh lebih pro dan berpihak kepada petani kecil untuk menjadikan Indonesia yang hebat dan berdaulat pangan,” tambah Henry.

Hadiedi Prasaja, Departemen Komunikasi Nasional- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut