Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dituntut untuk menjaga harga kopra agar tetap menguntungkan petani. Pasalnya, kendati merupakan komoditi unggulan, ekonomi kopra belum berhasil mensejahterakan petani.
Hal tersebut disampaikan oleh Van Djuanga, koordinator Posko Menangkan Pancasila Halmahera Utara, saat menggelar aksi simpatik di Pasar Modern, Tobelo, Malaku Utara, Kamis (1/3/2018).
“Harga kopra seringkali kurang menguntungkan petani kelapa akibat permainan mafia-mafia kopra yang seenaknya membanting harga,” kata Djuanga.
Dia mengungkapkan, harga kopra di Halut saat ini berkisar Rp 600 ribu per 100 kg. Sementara harga biasanya berkisar 800-900 ribu per 100 kg.
Padahal, lanjut dia, warga Halut yang menggantungkan hidup pada perkebunan kelapa cukup besar, yakni 18.800 ribu rumah tangga.
“Penghidupan mereka sangat tergantung pada harga jual kopra yang baik. Jika harga terlalu rendah, tentu sulit berharap petani kepala bisa sejahtera,” tegasnya.
Untuk itu, dia mendesak pemerintah Halut membuat regulasi tentang harga kopra, misalnya dengan menetapkan harga terendah (floor price).
Aksi simpatik yang digelar puluhan aktivis Posko Menangkan Pancasila Halut ini dimulai dari kampus Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara) ke pasar modern Tobelo.
Selain menggelar mimbar bebas dan mengacungkan beragam poster, beberapa peserta aksi juga mempertunjukkan tarian Cakalele. Aksi tarian khas masyarakat Maluku Utara itu berhasil menyedot perhatian pengunjung pasar, sehingga beberapa ibu-ibu ikut menari.
Posko Menangkan Pancasila Halut merupakan gabungan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa nasional untuk Demokrasi, Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, Forum Mahasiswa Anak Tobelo (FORMAT), Forum Pelajar Loloda Halbar (FPLH), Barisan Solidaritas Gerakan Muda (BSGM), Persatuan Pelajar Mahasiswa Ibu (PPMI) dan Komunitas Belajar Halut (KABAR).
Fentia Budiman
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid