Politisi dan Swasta Dominasi Terpidana Korupsi

Peneliti dari Lembaga Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, Dr. Rimawan Pradiptyo, mengungkap kecenderungan pelaku korupsi tidak lagi didominasi kalangan politisi dan birokrat, tetapi juga dilakukan swasta.

Bahkan, menurut dia, korupsi “berjamaah” dilakukan oleh politisi dan swasta lewat pangaturan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.

Namun demikian, dia menegaskan, sampai sekarang belum ada aturan yang mengatur tentang korupsi dan dilakukan oleh swasta di Indonesia.“Selama ini tidak diatur mengenai korupsi yang dilakukan swasta dalam hal penyuapan, terkecuali melibatkan politisi dan PNS,” kata Rimawan dalam laporan analisis database korupsi kepada wartawan, Selasa (5/4).

Data yang dihimpun oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM menyebutkan, korupsi yang dilakukan politisi (legislator dan kepala daerah) dan swasta sepanjang 2001 hingga 2015 sebanyak 1.420 terpidana yang dihukum. Sedangkan korupsi dari kalangan PNS sebanyak 1.115 terpidana.

“Total nilai korupsi oleh politisi dan swasta mencapai Rp 50,1 triliun,” ungkap Rimawan.

Rimawan menegaskan, korupsi yang dilakukan oleh koruptor selama ini terkesan ‘disubsidi’ oleh negara karena uang yang dikembalikan terdakwa kepada negara sangat kecil dibanding nilai uang yang dikorupsi.

Ia mencontohkan, kasus korupsi yang terjadi di Bantul dan Denpasar berdasarkan hasil pemetaan korupsi yang diunggah di situs cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id. Kasus di Bantul terdapat 12 terdakwa dengan nilai kerugian mencapai Rp 16,3 milyar. Namun, uang korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp 4,2 milyar. Artinya, ada Rp 12 milyar yang masih di tangan koruptor.

Sementara di Denpasar, Bali, diketahui terdapat 21 terdakwa dengan kerugian negara Rp 71,5 milyar. Sementara hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya dibawah Rp 1 milyar.

Lebih lanjut, Rimawan mengungkapkan, Jabodetabek dan Sumatera termasuk daerah yang paling korup. Sebanyak 121,3 triliun atau 94,08 persen dari total dana yang dikorupsi sepanjang 15 tahun mencapai 195,14 triliun.

“Terdakwa korupsi di wilayah jabodetabek 424 terdakwa dan di Sumatera 578 terdakwa,” ungkapnya.

Menurutnya, perlu reorientasi strategi penanggulangan korupsi untuk fokus ke kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi dan swasta. Apalagi, korupsi dimulai sejak dalam pembuatan peraturan UU dan perda yang melibatkan keduanya.

“Kita tahu UU dibuat para politisi yang sudah kongkalikong dengan swasta, seperti melegalkan korupsi struktural dengan dorongan membuat peraturan yang sejak awal sudah korup,” tuturnya.

Rimawan menambahkan, UU Tipikor perlu direvisi dengan menambah pasal yang mengatur jenis korupsi yang dilakukan swasta, termasuk korupsi antara swasta dengan swasta.

“Tidak hanya korupsi yang melibatkan swasta dengan pejabat publik dan politisi,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

(Sumber: http://ugm.ac.id/id/berita/11454-politisi.dan.swasta.dominasi.terpidana.korupsi)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags: