Politik Perumahan Rakyat

Pada tanggal 3 Februari 1946, di Konferensi Ekonomi di Jogajakarta, Bung Hatta menyampaikan pidato bertajuk “Ekonomi Indonesia Di Masa Datang”. Saat itu Bung Hatta berpidato atas nama Wakil Presiden Republik Indonesia.

Yang menarik dari pidato panjang itu, antara lain, Bung Hatta memasukkan soal tempat kediaman (perumahan) sebagai bagian dari usaha perbaikan kesehatan rakyat. Dengan memasukkan isu perumahan dalam domain kesehatan, Bung Hatta menganggap bahwa soal perumahan bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga soal hak hidup secara layak dan terbebas dari segala macam ancaman penyakit.

Tetapi, rupanya, Bung Hatta ingin melangkah lebih jauh lagi. Dalam pidatonya ia tegas mengatakan, soal tempat kediaman tidak saja soal kesehatan, tetapi besar sekali pengaruhnya atas jiwa manusia. Menurutnya, tinggal dalam gubuk kumuh identik dengan sikap pasrah dan menerima kenyataan.

Karena itu, untuk membebaskan jiwa rakyat dari sikap pasrah dan menerima kenyataan, maka “gubuk-gubuk derita” harus dihancurkan dan digantikan dengan rumah yang lebih bermartabat. “Dalam rumah Indonesia harus tertanam dasar untuk menghargai kebudayaan,” ujarnya.

Itulah politik perumahan ala Bung Hatta. Proyek perumahan ala Bung Hatta bukan sekedar tempat hunian, tetapi juga alat untuk membebaskan jiwa rakyat dari imperioritas, sikap pasrah, dan nrimo. Singkat cerita, proyek perumahan rakyat haruslah menegakkan kembali harkat dan martabat rakyat sebagai manusia.

Memang, dalam benak Hatta, karena proyek perumahan butuh anggaran besar dan tenaga banyak, tidak menutup ruang untuk adanya kerjasama antara negara dan swasta. Di desa-desa, agar rakyat bisa cepat mendapatkan kredit untuk membangun rumah, Bung Hatta mengusulkan pembangunan Bank Industri Rumah. Bank inilah yang memberi kredit lunak kepada rakyat di desa-desa. Tetapi proses pembangunannya dilakukan secara kolektif alias gotong-royong.

Sayang, pemikiran Bung Hatta itu sengaja diabaikan oleh pemimpin sekarang ini. Catatan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan, sebanyak 22 persen atau 13 juta keluarga dari 61 juta rumah tangga Indonesia tidak punya tempat tinggal. Hingga tahun 2013 ini, angka backlog (kekurangan) perumahan di Indonesia masih mencapai 15 juta unit.

Di bawah model pembangunan yang kapitalistik, proyek pembangunan pembangunan sekedar melayani logika kapital, yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pembangunan rumah diprioritaskan kepada mereka yang sanggup membeli. Tingkat kemewahan dan fasilitasnya pun disesuaikan dengan daya beli.

Ketidakadilan pun sangat tercemin di sini. Perumahan atau kawasan hunian elit biasanya berdiri di tempat-tempat strategis dan memiliki resiko terkecil dari bencana (banjir, longsor, dan lain-lain). Sebaliknya, kaum miskin—umumnya pekerja dan kaum miskin perkotaan—menempati daerah pinggiran atau daerah-daerah beresiko, seperti pinggiran sungai, pinggiran rel kereta api, dan lain-lain sebagainya.

Ironisnya, logika pembangunan kota juga mengikuti model yang tidak adil ini. Kawasan hunian elit biasanya banjir fasilitas: tempat parkir, kolam renang, taman, tempat bermain, dan lain-lain. Biasanya, kawasan hunian elit ini didukung layanan publik terbaik, seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Sementara pemukiman kaum miskin sangat jarang disentuh oleh fasilitas dan layanan publik kota.

Berdasarkan data dari kantor Menpera, ada 15.000 lokasi pemukiman kumuh di seluruh wilayah Indonesia. Hampir permukiman-permukiman kumuh tersebut menempati area seluas 65.000 hektar dan dihuni oleh sekitar 30 juta jiwa. Bisa dihitung betapa padat dan sesaknya. Belum terhitung rakyat Indonesia yang tinggal di kolong-kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, bantaran sungai, emperan toko, di gorong-gorong air, dan tempat-tempat lain yang tidak manusiawi.

Proyek pembangunan perumahan yang kapitalistik ini sangat diskriminatif, segmentatif, dan mengesampingkan hak rakyat. Seolah-olah layanan perumahan bergantung pada kasta seseorang. Dan karena itu, bagi saya, model pembangunan perumahan yang kapitalistik ini berlawanan dengan prinsip keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila dan UUD 1945. Bahwa tinggal dalam sebuah tempat tinggal yang nyamang bukan hanya hak segelintir orang, melainkan hak seluruh warga negara.

Andi Nursal, Bendahara Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Tadinya aku ingin bilang, aku butuh rumah. Lantas kuganti, rakyat butuh rumah #WT

  • Timothy Radhitya

    Kapitalisme sangat kuat di sektor perumahan dan pertanahan, membuat tempat tinggal beranjak dari suatu kebutuhan primer yang seharusnya dapat diakses semua orang menjadi barang mewah yang sangat sulit diperoleh. Disinilah, kebijaksanaan pemerintah diperlukan.

    Melempar properti dan kepemilikan tanah pada pasar bebas juga dapat mengundang gelembung ekonomi yang berdampak dahsyat apabila pecah, dalam konteks kapitalisme.