“Politik Pencitraan”, Politik Tanpa Isi

Ada joke anak muda yang mengatakan, “jangan hanya melihat casing luarnya saja, tapi lihatlah ke dalam isinya.” Joke ini sangat tepat untuk menyindir gaya berpolitik presiden kita sekarang ini, yang notabene adalah seorang jenderal bintang empat. Di kalangan anak muda yang gaul, ada segudang istilah untuk menyebut gaya politik “tampilan luar” semacam ini, diantaranya, “lebay”, “narsis”, dan lain sebagainya.

Gaya politik pencitraan memang sangat menonjolkan “tampilan luar”, yaitu gaya berpidato, ekspresi emosional, pandai bersandiwara, dan pintar membeberkan angka-angka fantastis. Ketika sedang berpidato di depan publik, maka penampilannya akan seperti pemain sinetron yang pintar mengundang air mata penonton, ataupun “tukang jual obat” yang pintar menipu calon pembeli.

Melihat fenomena ini, saya selalu senang untuk membandingkannya dengan presiden yang digelari si tangan besi, Margareth Thatcher. Sebelum memasuki pertarungan pemilu presiden, khalayak dan jurnalis mengenal Thatcher sebagai sosok perempuan keras, reaksioner, dan penuh kemewahan. Dia sendiri adalah istri seorang jutawan inggris. Dialah orang yang mencabut kebiasaan susu gratis untuk anak-anak sekolah dasar.

Ditangan seorang produser TV terkenal, Gordon Reece, Thatcher mulai berubah menjadi seorang yang berbicara lembut, aksen bicaranya sangat teratur, hingga akhirnya terpilih menjadi pemimpin kharismatik partai konservatif, partai Tory. Atas nasihat Reece, dia mulai mengubah potongan rambut, gaya berbusana, menggunakan sarung tangan, dan berjuang keras menurunkan nada dan tempo suaranya. Pemilih inggris memilih Margareth Thatcher, sang ibu rumah tangga superstar, menjadi perdana menteri pada tanggal 4 Mei 1979.

Demikian pula dengan SBY, yang sejak mengawali periode pertama kekuasannya di tahun 2004, dia sudah mengandalkan politik pencitraan sebagai strategi politik utama dalam memelihara kekuasaannya. Pada masa awal pemerintahaannya, dia berusaha membangun dan menemukan pola komunikasi politik diluar keumumam atau kelaziman protokoler politik era rejim sebelumnya, terutama dengan menggunaka media (cetak, elektronik, dan online). Dia seolah-olah membawa tradisi berpolitik baru. Ketika kebijakannya diserang oposisi, dia segera mencuri start untuk menjelaskan panjang lebar di media TV dan cetak, khususnya mengenai ketidaktahuan oposisi akan “maksud baik” kebijakannya.

Ada beberapa konsekuensi dari penerapan politik pencitraan ini: pertama, kita selalu menemukan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan, dan ketimpangan antara janji-janji dan pelaksanaannya. Kedua, ada proses manipulasi data, khususnya statistik, yang sangat menonjol dan sistematis, seperti data soal angka kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Ketiga, presiden seringkali terlihat lambat dalam merespon “situasi genting”, begitu banyak pertimbangan (soal image), dan tidak pemberani dalam mengambil-alih persoalan berat. Keempat, suka menyuap “mulut kaum yang lapar” dengan program belas kasihan yang sangat terbatas, tentative, dan tidak kontinyu, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pada kenyataan, apa yang disampaikan oleh presiden terkadang bertentangan dengan kenyataan. Sebagai missal, dia menjanjikan pemberantasan korupsi tanpa memberi ampun, tetapi pemberian remisi terhadap koruptor berjalan terus; dia menjanjikan kebijakan yang pro-poor, pro-job, dan pro-growth, tetapi kenyataannya dia menjalankan kebijakan neoliberal yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran bertambah, kesenjangan ekonomi melebar, dan sebagainya.

Bukan berarti bahwa politik pencitraan tidak punya keterbatasan. Ibarat gelembung sabun yang mudah pecah, politik pencitraan juga sangat mudah untuk hancur. Bukti paling konkret dari keterbatasan politik pencitraan adalah kekalahan Andi Malarangen dalam pemilihan ketua umum partai demokrat.

Dan, akhir-akhir ini kita pun mulai menyaksikan rontoknya politik pencitraan itu satu per satu, misalnya: publik mulai tahu bahwa anggaran pidato presiden adalah Rp1,9 milyar (sumber: RKA-KL Setneg/Rakyat merdeka online); anggaran baju dan furniture Presiden mencapai 42 milyar (sumber: FITRA). Padahal, pak SBY sering menyebut dirinya sebagai pro-rakyat, tidak hidup mewah, dan membenci penghamburan uang negara.

Di samping itu, rakyat juga agak kecewa dengan sejumlah sikap lamban SBY dalam merespon beberapa isu, seperti kasus cicak versus buaya, sengketa perbatasan dengan Malaysia, dan pembatalan kunjungan ke Belanda.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • muni

    sebernarnya politik pencitraan itu apa seh???? apakah hanya sebuah jargon politik, kiasan belaka, atau memang ada teori yang menguatkannya. dan apakah layak politik pencitraan dijadikan studi penelitian skripsi.

    ditunggu balasannya,,,, dan kalau ada teori dari politik pencitraan itu,,, tolong dikirim kan atau represensinya saja.

    terima kasih