Politik Minyak Dan Kedaulatan Venezuela

Pada hari Selasa lalu, Rafael Ramirez, seorang insinyur yang ditunjuk Hugo Chavez sebagai menteri perminyakan Venezuela, tampak tergesa-gesa ketika hendak menggelar pertemuan pers dengan wartawan.

Ditemani oleh rekannya sesama Menteri, Nicolas Maduro, yang menjabat Menteri Luar Negeri Venezuela, Ramirez langsung mengutuk imperialisme AS dan politisi sayap kanan pendukung imperialis AS di Venezuela.

Pemicu kemarahan Ramirez adalah keputusan pemerintah AS untuk memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, karena melakukan kerjasama dengan Iran.

Sambil membetulkan kacamatanya, seakan mengumpulkan fikiran sebelum berbicara, Ramirez mengatakan kepada wartawan: “Kekuatan imperialis berfikir bisa mendiktekan sebuah aturan kepada kami. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, karena kami akan terus maju untuk menciptakan persatuan diantara negeri penghasil minyak.”

Nicolas Maduro pun memperkuat argumentasi kawannya itu. Politisi yang pernah menjadi supir bus ini mengatakan bahwa Venezuela sama sekali tidak takut dengan penerapan sanksi tersebut. “Venezuela merupakan negara berdaulat dalam mengambil keputusan,” katanya dengan lantang.

Di bawah sanksi baru ini, perusahaan minyak PDVSA dilarang membuat kontrak dengan pemerintah AS, melarang pembiayaan ekspor-impor, dan larangan menggunakan lisensi teknologi pengolahan minyak AS.

Meski begitu, proses penjualan minyak PDVSA ke Amerika Serikat tidak akan terganggu. Selain itu, anak perusahaan AS, CITGO, di Venezula juga tidak akan terganggu oleh penerapan sanksi baru ini.

Selama ini, kendati hubungan kedua negara terus memburuk, Venezuela menjual 45% atau 1,2 juta barel per-hari minyak mentahnya kepada Amerika Serikat. Sekalipun begitu, Ramirez mengaku bahwa Venezuela tidak akan bergantung kepada pasar AS, dan sekarang ini sedang berusaha beralih ke pasar Tiongkok.

Jorge Pinon, seorang peneliti tamu di Florida International University, mengatakan bahwa pemerintah AS tidak mungkin memberikan sanksi lebih ketat kepada Venezuela atau tindakan menghentikan ekspor minyak Venezuela ke AS karena hal itu akan berdampak pada kenaikan harga bahan bakar.

Reaksi gerakan rakyat

Sehari setelah konferensi pers Rafael Ramirez dan Nicolas Maduro, para pekerja PDVSA telah menggelar aksi protes sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah Venezuela.

Para pekerja menggelar aksi protes sehari penuh di Anzoátegui, Carabobo, Monagas dan sejumlah kota-kota Venezuela lainnya.

Chiquín Yanez, seorang pekerja perempuan di Monagas, mengatakan bahwa para pekerja tidak terima dengan gangguan imperialis Yankee terhadap kedaulatan Venezuela. Menurutnya, PDVSA baru adalah perusahaan independen dan pekerja di perusahaan nasional ini tidak akan patuh kepada imperialis Yankee.

Hal senada disampaikan oleh Domingo Franco, seorang pekerja di perusahaan PDVSA, yang mengaku bahwa para pekerja akan mempertahankan industri minyak dari agresi imperialisme AS. “Kekuatan-kekuatan imperialis menginginkan kekayaan alam kita dan kita akan mempertahankan sumber daya alam kita bahkan dengan hidup kita,” katanya.

Di Caracas, Ibukota Venezuela, kaum perempuan, organisasi petani, media alternatif, dewan komunal menyelenggarakan aksi massa untuk memprotes sanksi negeri imperialis tersebut.

Seorang aktivis perempuan yang terlibat protes ini, Anais Arismendi, mengatakan bahwa gerakan kerakyatan mengutuk tindakan sepihak yang diambil negara kriminal seperti Amerika Serikat, tanpa menghargai konvensi internasional.

Ia menambahkan, AS sedang mengatur sebuah opensif sayap kanan terhadap proses dan negara yang sedang berjuang membebaskan rakyatnya.

Kerjasama Venezuela dan Iran

Sejak bulan Desember 2010 hingga Maret 2011, karena kedua negara memiliki hubungan bilateral, Venezuela mengirimkan bahan bakar senilai 50 juta USD ke Iran. Akan tetapi, AS menganggap bahwa tindakan Venezuela itu telah melanggar perjanjian mengenai sanksi terhadap Iran tahun 1996.

Padahal, sebagaimana diakui oleh Presiden Iran Ahmadinejad, program impor bahan bakar ini bukan untuk tujuan pengembangan nuklir, melainkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sipil.

Ahmadinejad malah berbalik menyerang. Presiden negeri mayoritas Syiah ini menganggap bahwa “negara-negara nuklir” telah memonopoli ilmu dan teknologi dalam rangka melindungi kepentingan mereka sendiri, tetapi kemudian melarang negara-negara lain untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Dalam pidatonya saat peresmian produksi minyak di kota Abadan, pada Selasa lalu, Ahmadinejad menuding imperialisme AS mendukung rejim-rejim diktator di kawasan itu. “Dimana-mana ada diktator yang didukung oleh anda….mereka adalah kaki-tangan anda,” katanya.

Pemberlakuan sanksi terhadap Iran merukana bagian dari kebijakan politik luar negeri AS terkait perubahan politik di Iran pasca revolusi tahun 1979. Sebelumnya, AS malah sangat royal membantu rejim diktator yang berkuasa di Iran, yaitu Syah Pahlevi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut