Politik Dinasti

Empat belas tahun yang lalu, ketika angin reformasi bertiup kencang, kita dihinggapi optimisme, bahwa proses demokratisasi akan mengakhiri sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir elit, yakni Soeharto dan kroninya. Lalu, sejalan dengan proses itu, kekuasaan akan terdistribusi ke tangan rakyat sehingga mengukuhkan kedaulatan rakyat.

Memang, setelah 14 tahun reformasi, dinasti politik Soeharto mulai tenggelam. Namun, pada kenyataannya, dinasti politik lain justru bermunculan, menyebar, dan lebih banyak. Hampir semua Presiden pasca Soeharto membangun dinasti politiknya. Juga diikuti oleh elit-elit politik yang pernah berjaya di pemerintahan.

Di daerah-daerah, dinasti politik juga menjamur mengokohkan kekuasaannya. Yang terjadi, proses peralihan kekuasaan tak ubahnya proses pewarisan kekuasaan ala kerajaan-kerajaan feodal di masa lalu. Di Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti melanjutkan kekuasaan suaminya, Itoc Tochija, sebagai Wali Kota Cimahi periode 2012-2017, setelah mendapat dukungan terbanyak dalam Pilkada Kota Cimahi.

Di Indramayu, Jawa Barat,  Anna Sophanah juga akan melanjutkan kepemimpinan suaminya, Irianto MS Syafiuddin, setelah memenangi Pilkada Indramayu. Irianto sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Ada juga Sri Surya Widati yang meneruskan kepemimpinan suaminya, Idham Samawi, sebagai Bupati Bantul, DI Yogyakarta. Haryanti Sutrisno meneruskan kepemimpinan suaminya, Sutrisno, sebagai Bupati Kediri, Jawa Timur. Widya Kandi Susanti terpilih menjadi Bupati Kendal, Jawa Tengah, setelah suaminya, Hendy Boedoro, berhenti sebagai Bupati Kendal karena terlibat korupsi.

Saat ini, menurut catatan Kompas, teridentifikasi 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik lokal. Pantauan Kemendagri menunjukkan, politik dinasti paling tidak terjadi di 30 daerah. Sebagian besar menjamin dinasti politiknya melalui suksesi langsung: suami, istri, anak, ayah, kakak, saudara ipar diajukan menggantikan kepala daerah petahana.

Sebetulnya, dalam demokrasi, tidak ada larangan bagi setiap orang terlibat dalam berpolitik. Suami, istri, anak, ayah, kakak, saudara ipar, dan lain-lain punya hak untuk terjun dalam politik. Yang menjadi masalah adalah proses suksesi politiknya. Kebanyakan menyerupai proses pewarisan kekuasaan ala kerajaan feodal. Jarang sekali yang memiliki kompetensi dan kecapakan untuk memimpin.

Selain itu, seringkali pembangunan dinasti politik ini terkait dengan pembangunan kerajaan bisnis keluarga. Maklum, kebanyakan orientasi politisi sekarang adalah motif ekonomi, yakni mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan, supaya proses itu berkelanjutan, perlu dipersiapakan proses regenerasi atau suksesi politik berdasarkan garis kekerabatan.

Karena itu, muncul keinginan pemerintah membatasi dinasti politik ini, yakni dengan melarang kerabat kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, usulan ini masih diperdebatkan.

Kami sendiri kurang sepakat dengan usulan itu. Pertama, langkah itu bisa dikategorikan mencabut hak politik seseorang. Kedua, usulan itu sendiri tidak akan efektif. Sebetulnya, yang kita tolak adalah monopoli kekuasaan yang disertai dengan monopoli sumber daya. Dan itu tidak melulu dengan politik dinasti, tetapi juga bisa dengan patron-klien dan kronisme.

Dan, yang terpenting, masalahnya ada pada sistem politik kita. Sistim politik kita sekarang ini sangat jauh dari partisipasi politik rakyat. Di sini, partisipasi politik rakyat tidak bisa direduksi hanya dengan ritual memberi suara melalui pemilu setiap 5 tahun sekali.

Menurut kami, partisipasi politik rakyat bermakna kehadiran politik massa rakyat secara real dalam proses pengambilan keputusan ekonomi-politik dan kontrol terhadap keputusan tersebut. Dalam konteks ini, perlu diciptakan sebuah mekanisme politik agar rakyat berpartisipasi secara langsung dalam proses menentukan kebijakan terkait masa depan dirinya dan bangsanya.

Yang terjadi dalam sistem politik kita, termasuk dalam Pilkada, rakyat hanya diberi ruang untuk memilih melalui kotak suara. Sementara, setelah pilkada selesai dan kekuasaan baru terbentuk, tidak ada mekanisme yang memberi ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan sesuai kepentingan rakyat dan bagaimana mengontrol kebijakan itu.

Sudah begitu, karena biaya politiknya sangat mahal, kontestasi politik di berbagai pemilihan selalu diramaikan oleh mereka yang punya modal besar atau punya jaringan politik dengan modal besar. Akibatnya, kebanyakan penguasa politik di daerah lebih menyerupai raja-raja kecil.

Menurut kami, persoalannya saat ini bukan hanya soal pembukaan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menjadi pemimpin politik atau pejabat politik. Namun, yang terpenting adalah sebuah sistem politik yang menjamin partisipasi politik rakyat secara real dalam menentukan masa depan bangsa ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut