Politik Dan Kebudayaan

Sebagian kalangan memahami politik sebagai perebutan kekuasaan belaka. Sebagiannya lagi lebih memilih memahaminya sebagai ajang berkesenian. Maka, jika dilakukan kompromi – karena keduanya sah belaka , akan menjadi mudah apabila politik didefinisikan sebagai suatu “seni” atau budaya untuk merebut kekuasaan.

Untuk itulah, jika kita mau menengok kembali sejarah, kampanye-kampanye partai di tahun 50-60an selalu berisikan kesenian yang identik dengan ideologi masing-masing. Sebagai contoh belaka, pada masa itu Partai Nasionalis Indonesia (PNI) memiliki LKN dan Partai Komunis Indonesia memiliki LEKRA yang keseniannya beorientasi pada kerakyatan.

Ibu saya sendiri adalah penari untuk PNI pada masa remajanya di Jembrana, Bali. Ia menceritakan, bahwa pada tahun 50-60an itu di Jembrana, Bali, para penari dari kedua kubu (PNI dan PKI) berunjuk lomba kebolehannya masing-masing di hadapan rakyat. Alahasil PNI dan PKI menjadi dua partai paling berkuasa di Pulau Dewata itu.

Di saat itu para voters di seluruh NKRI masih cukup banyak dan aktif, karena memang politiknya berkebudayaan. Wajar, tidak seperti di masa ini yang cukup apatis karena politiknya kering  tidak berkebudayaan. Semuanya masih memiliki harapan di masa itu, di masanya Presiden Sukarno (1945-1967), pemimpin negara-negara Asia-Afrika melawan dominasi imperialisme.

Di masa ini, 45 tahun setelah GESTOK/GESTAPU/G-30S, kebudayaan nasional telah tiarap seiring bangkitnya politik reaksioner Angkatan darat. Calon peraih nobel sastra, Pramoedya Ananta Toer (alm.) mengatakan bahwa, era pembantaian massal grup kiri 1965-1968 adalah mundur jauhnya peradaban masyarakat Indonesia kembali ke zaman barbar: kanibalisme. Sebagian budayawan Manikebu –yang merestui holokaus tersebut–  yang mencoba berontak juga, seperti alm. W.S. Rendra yang pada 1974 dan 1977-78, karuan mengalami represivitas dan ter”kotak”kan juga oleh Orde Baru. Memang layak diacungkan jempol karena keberaniannya membongkar korupsi tirani Presiden Suharto (1967-1998), namun masih beruntung dia tidak direpresi sampai mati atau hilang seperti dialami jemaat di Tanjung Priuk (1989), Haur Koneng (1992), atau PRD (1996-1998).

Kebudayaan konsumtif sendiri lahir dan tumbuh pesat memang di Orde Baru ini. Lalu, konsumtivisme selalu melahirkan budaya yang paling dihujat di seluruh dunia, korupsi. Tidak mungkin bisa dibantah, bahwa korupsi adalah peninggalan monumental Orde Baru yang merugikan banyak rakyat hingga masa Presiden SBY (2004-2010). Industri nasional pun kurus kering karena tidak sekalipun Jenderal Suharto sempat membangun (semisal) pabrik baja-pabrik baja setelah Krakatau Steel (1963-2010) selama 32 tahun masa kekuasaan Jenderal Berdarah Dingin ini. Mengerikan memang watak anti-produktif Orde Baru, sampai kita sulit sekali menemukan sedikitpun kebaikan dalam Rezim ini.  Revolusi Hijau yang dikatakan sebagai kesuksesan pun kata-kata itu akhirnya ditelan lagi oleh para pelakunya di masa itu dengan sata ini mereka balik ramai-ramai mengusung pertanian organik.

Tragis memang. Presiden SBY dan wakilnya Budiono (2009-2010) juga tampak tidak terlalu mengenal kebudayaan rakyatnya dengan baik. Buktinya produktivitas tidak kunjung meningkat dan korupsi tidak kunjung terhabisi. Budiono, yang seharusnya sudah mundur dari kursi wapres jika ia tahu malu, melulu bicara soal karakter bangsa untuk pemuda, padahal ia sendiri tidak berharga diri. Tapi sepertinya memang karena politik kita tidak berkebudayaan, maka pemimpin-pemimpin yang tidak tahu malu jumlahnya masih cukup banyak di negeri ini. Sebut saja Hatta Radjasa, Freddy Numberi, Purnomo Yusgiantoro, Marie Elka Pangestu, dll. Pada saat bersamaan Presiden geng neolib ini (SBY) juga bertingkah tidak kalah lucu, merasa ia tidak bertanggung jawab atas segala macam kekacauan di bawah kendali eksekusinya. Jika SBY enggan bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan kabinetnya, maka sebaiknya ia juga mundur sebagai Presiden dan menempati ketua watimpres saja. Biar nanti rakyat segera melangsungkan pemilu ulang untuk Presiden Baru,  setelah itu juga pleibisit Undang Undang Dasar yang diselenggarakan oleh Majelis Konstituante. Presiden kita SBY ini terlampai asyik masygul berbudaya citra, tidak konkret dalam kata-kata, dan menyuap birokrasi negara (gaji ke 13 dan kenaikan gaji PNS, TNI, POLRI).

Bukan kebudayaan semu, citra, yang rakyat dambakan. Rakyat inginkan sebuah kepastian hidup bagi diri dan anak-anak mereka. Dibantu media massa, para pemimpin pemerintahan sekarang yang lebih fokus bercitra mungkin tak lama lagi akan menjadi musuh rakyat, di saat rakyat sadar, bahwa selama ini mereka hanya dihegemoni dengan kepalsuan.

Segera, akan kita serukan kepada rakyat arah, bahwa lawan sejati kita sekarang adalah budaya konsumtif, nir produktif. Konsumsi memang baik, tetapi di saat suatu bangsa hanya menjadi konsumen, maka kemiskinan di dalamnya pun tidak pernah menjadi sejarah. Tanpa dikembangkannya mental produktif, secara alamiah korupsi akan meluas. Saat itulah korupsi dan konsumtivisme akan diganyang oleh rakyat baik dengan surat maupun kekerasan. Nama zaman itu adalah Revolusi Kebudayaan.

Revolusi Kebudayaan adalah gerakan yang terkoordinasikan dari kaum muda untuk menggeser sisa kekuasaan kaum tua. Dalam istilah gampangnya, potong generasi. Para korban revolusi kebudayaan, birokrat yang berusia di atas 45 tahun, tidak akan dihukum mati atau kerja paksa, hanya dimutasi ke pos yang lebih mendidik produktif- seperti di pertanian dan perkebunan- sekalian menghabiskan hari tua mereka dengan gaji yang cukup dari negara.

Dihitung kasar saja, jika kita memutasi ratusan ribu sampai jutaan PNS tua, sangat mungkin efisiensi birokrasi negara ini bisa meningkat sampai di atas 100%. Lalu, dengan bimbingan ketat, anak-anak muda usia 22-45 tahun lah yang akan memimpin birokrasi dengan sistem rotasi acak dan berkala. Setelah itu baru layak dilakukan renumerasi, jangan seperti sekarang, belum apa-apa sudah dikasih renumerasi. Kalau bukan penyogokan, mungkin itu namanya pemborosan. Yang diperlukan dalam birokrasi negara adalah sebuah revolusi kebudayaan, tidak lagi sekedar reformasi citra. Demikian contoh penerapan revolusi kebudayaan di birokrasi. Sebenarnya masih ada pula penerapan Revolusi Kebudayaan dalam lapangan yang berbeda, seperti di sekolah-sekolah, organisasi-organisasi, parlemen (yang belum lama cukup menjadi polemik karena saking malasnya para petugas parlemen rakyat), dan sebagainya.

Dengan revolusi kebudayaan, feodalisme dan patriarki akan terkikis cepat, kaum pemalas akan dicemooh, dan berlangsungnya kehidupan akan dinilai dengan kerja konkret – tidak lagi hanya dihitung usia dan lama pengalaman. Para kepala desa-lurah-camat-bupati korup dan malas akan didombreng (diarak) di kampung-kampung, digiring massa ke kantor-kantor polisi, dan naiklah penggantinya yang muda. Menteri-menteri goblok yang tidak produktif akan disoraki rakyat sebagai pecundang dalam aksi-aksi massa di jalanan di Ibukota, dan naiklah menteri-menteri dari kalangan pemuda. Tanpa sebuah revolusi kebudayaan yang dahsyat, tidak mungkin Indonesia dapat mengejar kemajuan negara-negara tetangga dalam tempo 5-10 tahun.

Alhasil, jikapun kelak saat diterapkan Revolusi ini kandas, penyebabnya sudah dapat kita pastikan adalah perlawanan kaum konservatif yang reaksioner. Mereka yang mapan dengan status quo ini, tanpa pernah berpikir akan harapan di masa depan yang mungkin diberikan oleh status quo ini, terus berusaha mempertahankan “adat tua” (musuh kaum pekerja di seluruh dunia). Ciri dari para pelawan Revolusi Kebudayaan adalah terutama sifat feodal yang berlebihan. Mereka yang masih mendamba kembalinya kejayaan kerajaan masa lampau hanya akan menjadi korban politik Revolusi Kebudayaan untuk menciptakan kemanusiaan yang baru, tanpa penindasan dan penghisapan.

Politik akan kering tanpa budaya. Budaya tanpa politik menjadi abstrak/kabur belaka. Inilah yang mendasari, bahwa sejatinya politik dan budaya tidak dapat dipisahkan. Rakyat akan meninggalkan apatisme politik, kembali berbudaya politik, saat politik elitnya sudah berbudaya. Maka revolusi kebudayaan adalah keharusan. Namun harus diingat, bahwa dalam mensukseskan Revolusi Kebudayaan, kita harus membangun kekuatan politik yang solid, handal, dan mengakar. Untuk itu perlu ada sebuah organisasi kebudayaan yang kuat seperti di masa lalu.****

*) Penulis hanya seorang penikmat budaya, bukan pekerja budaya, tinggal di Jakarta.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • benar saudaraku….perlunya revolusi….untuk merubah dan memperbaiki kebiasaan yang jelek, perlu juga diingat bahwa merubah budaya lamanya minimal 1 generasi…yaitu jenjangnya sekitar 20 tahun….padahal dilihat kondisi sekarang indonesia sekarang menganut konsumerisme dan juga sekularisme dikarenakan neoliberalisme….jiwa berdikari yang dibangun susah2 oleh pendahulu kita…habis tinggal beberapa saja