Jadilah Bhayangkara Rakyat

Peringatan Hari Bhayangkara ke-67 harus menjadi ajang koreksi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tingkat kepercayaan rakyat terhadap Polri makin merosot. Hal ini juga yang membuat hubungan Polri dengan rakyat agak memburuk.

Catataan Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Juni 2013, sebanyak 58 fasilitas Polri yang dirusak atau dibakar oleh masyarakat. Selain itu, terjadi 14 peristiwa konflik atau amuk massa di sekitar kantor polisi.

Kami sendiri punya beberapa catatan kritis terkait kinerja Polri selama ini. Pertama, Polri belum masih memperlihatkan dirinya sebagai alat kekuasaan. Hal ini nampak pada respon kepolisian yang sangat berlebihan, bahkan cenderung represif, terhadap segala hal yang berseberangan atau mengeritik kekuasaan.

Kedua, kepolisian masih sering diperalat sebagai centeng-nya pemilik modal. Hal ini nampak jelas dalam berbagai konflik yang melibatkan rakyat versus polisi, seperti konflik agraria, konflik perburuhan, dan berbagai kasus penggusuran. Dalam konflik agraria, misalnya, polisi tidak segan-segan memuntahkan peluru panas ke arah petani atau masyarakat adat. Akibatnya, seperti dicatat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama kekuasaan Presiden SBY, sebanyak 44 petani tewas, 941 orang ditahan, 396 luka-luka akibat peluru Polri.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua hal di atas, polri masih merupakan institusi yang tidak menghargai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Polri masih mengedepankan represi ketimbang metode-metode persuasif dan dialogis. Selain itu, polri juga masih sering mengkriminalkan aktivis maupun rakyat yang memperjuangkan hak-haknya. Tahun lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menempatkan Polri sebagai institusi paling sering melakukan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan senjata api secara berlebihan, dan pembubaran aksi protes.

Keempat, Polri belum mampu menjadi institusi yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kasus terhangat adalah korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, yang menyeret seorang petinggi Polri, yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Sebelumnya, sempat terendus isu mengenai adanya rekening gendut sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Selain itu, Polri juga sangat rentan dari praktek suap, terutama dari kelompok bisnis.  Indonesian Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap fakta, bahwa biaya suap terbesar yang dikeluarkan pengusaha untuk menjalankan roda bisnisnya ternyata diterima oleh polisi. Persentasenya mencapai 48% total biaya siluman yang harus dikeluarkan pengusaha. Sementara sisanya mengalir ke instansi Bea Cukai sebesar 41 persen dan Imigrasi 34 persen.

Di jalan raya, petugas kepolisian juga tidak bebas suap. Kasus suap oknum polisi di Bali, yang sempat direkam meminta uang suap kepada seorang turis asal Belanda, benar-benar mencemarkan institusi Polri di dunia internasional.

Kelima, Polri masih dianggap gagal dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara, terutama golongan minoritas. Dalam melindungi pengikut ajaran minoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah, polisi terkesan melakukan pembiaran. Akibatnya, kelompok intoleran–yang notabene merusak Pancasil dan NKRI–dengan bebas merusak fasilitas ibadah, rumah, harta benda milik penganut ajaran minoritas.

Selain itu, polisi juga seakan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok fundamentalis reaksioner, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan sejenisnya. Padahal, aksi-aksi kekerasan tersebut sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Polisi juga tidak bisa menindak tegas kelompok-kelompok premanisme berbaju ormas tertentu yang kerap kali mendemonstrasikan kekerasan di hadapan publik.

Bhayangkara memang identik dengan pasukan elit pengawal raja di era kerajaan Majapahit. Kesan sebagai “pengawal elit/raja” itu membuat Polri selalu berjarak dengan rakyat jelata. Dan, ironisnya, hal itu pula yang terjadi sekarang ini. Karena itu, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-67, kita berharap agar Polri menjadi “bhayangkara-nya Rakyat”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut