Polisi Larang Aksi Solidaritas Untuk Petani Jambi Di Makassar

Rencana massa aksi yang tergabung Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) kota Makassar untuk menggelar aksi solidaritas terkait pembunuhan petani warga Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, Senin (10/3/2014), tidak terlaksana.

Penyebabnya, ketika massa aksi baru mulai berkumpul di titik aksi, yakni di bawah jembatan layang Tol Reformasi di Makassar, puluhan anggota kepolisian langsung datang dan memaksa massa aksi meninggalkan tempat.

“Sebagian massa baru berkumpul sembari menunggu kawan-kawan yang lain. Namun, tiba-tiba polisi mendatangi massa aksi dan menyuruh mereka pulang,” kata Juru Bicara GNP 33 UUD 1945 kota Makassar, Arham Tawarrang.

Menurut Arham, alasan kepolisian membubarkan aksi tersebut adalah karena pihak GNP 33 UUD 1945 tidak membuat surat pemberitahuan aksi sebelumnya.

Saat itu, kata Arham, pihaknya selaku jubir GNP 33 UUD 1945 Makassar mencoba bernegosiasi dengan pihak kepolisian. “Kami menyampaikan bahwa kami punya hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Sedangkan soal pemberitahuan aksi lebih ke soal teknis,” ujarnya.

Namun, upaya negosiasi tersebut gagal. Pihak kepolisian malah mengeluarkan ultimatum: massa aksi diberi waktu 10 menit untuk bubar. Kalau tidak, polisi yang akan membubarkan dan menangkap seluruh peserta aksi.

Menanggapi ultimatum tersebut, massa aksi GNP 33 UUD 1945 memilih menyingkir ke jalan Barawaja sembari menunggu massa aksi bertambah besar.

Namun, karena terus ditekan oleh polisi, massa aksi GNP 33 yang mayoritas ibu-ibu ini memilih mengundur aksinya. “Kami memilih mengundur aksi dengan rencana mobilisasi yang lebih besar. Sebab, kalau kami paksakan tetap aksi, bisa terjadi represi terhadap massa aksi,” ujar Arham.

Massa aksi pun melakukan rapat sebentar. Sejam kemudian, mereka akhirnya meninggalkan titik aksi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut