PKS ‘Termakan’ Strategi Politiknya Sendiri

Selama ini, ketika berbicara soal organisasi politik yang terorganisir, berdisiplin, ideologis, dan kader-kadernya militan, tidak sedikit orang yang merujuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS dianggap contoh dari bentuk partai ideal.

Namun, malapetaka politik yang menimpa PKS saat ini, yakni kasus korupsi yang menyeret petinggi PKS, seakan meluluhlantakkan predikat partai ideal yang disandang tersebut. Tagline “bersih dan peduli”, yang diusung PKS sejak pemilu 2004, mulai tercoreng. Padahal, “bersih dan peduli” itulah yang menciptakan dukungan luas bagi PKS, terutama di luar kelompok islam fanatik.

Dalam konteks ini, menurut saya, kita patut mengambil hikmah dari perjalanan politik PKS. Pertama, bagaimana PKS, yang mewakili semangat revivalisme islam, memanfaatkan jalan demokrasi liberal untuk memenangkan cita-cita politiknya. Kedua, dampak strategi politik PKS untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) dengan partai liberal dan pragmatis di pemerintahan neoliberal.

Yang pertama cukup menarik. Revivalisme islam menyerukan “Islam sebagai solusi” atau alternatif terhadap sistem lain, seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Ideologi PKS sangat dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin (IM). Untuk menyebarkan gagasan-gagasan ideologisnya, seperti dijelaskan oleh M. Imdadun Rahmat dalam “Ideologi politik PKS: dari masjid kampus ke gedung parlemen”, PKS mengenal 4 medan perjuangan: Satu, basis pengorganisasian, yaitu pembangunan organisasi yang solid dan kuat sebagai alat untuk menjalankah dakwah. Dua, medan kemasyarakatan, yakni pembangunan basis massa yang luas sebagai pendukung dakwah. Tiga, medan institusionalisasi, yakni membangun berbagai lembaga untuk mewadahi kerja perjuangan di seluruh sektor kehidupan rakyat. Dan empat, medan kenegaraan, yakni wilayah dakwah di tingkat negara atau perebut kekuasaan negara untuk kepentingan dakwah.

Pada medan perjuangan di wilayah negara ini (Mihwar Daulah), PKS memanfaatkan dua strategi, yakni ekstra-parlementer dan parlementer (dakwah Parlemen). Dalam hal metode perjuangan, PKS punya tiga cara: pentahapan perjuangan (tadarruj), gerakan bawah tanah (sirriyah), dan gerakan legal/terbuka (jahriyyah).

Baiklah, mari kita melihat sepak terjang PKS pada wilayah penaklukan kekuasaan negara (mihwar daurah) dengan ketiga pilihan metodenya. Inilah yang menarik. PKS sebagai gerakan revivalis islam, yang berusaha menegakkan Islam sebagai solusi, dengan menggunakan jalan demokrasi liberal. Yang menarik, di sini PKS menganggap jalan demokrasi sebagai pintu masuk untuk melakukan dakwah (gerakan legal/jahriyyah) untuk memajukan kesadaran umat. PKS harus memanfaatkan setiap peluang untuk masuk dalam kekuasaan, baik melalui Pilkada maupun pemilu.

Ini membawa sejumlah konsekuensi. Pertama, PKS harus bertindak lebih moderat/reformis. Dalam kerangka ini, PKS akhirnya mengadopsi strategi pentahapan (tadarruj) dalam memenangkan cita-citanya. Dalam urusan syariat Islam, misalnya, PKS tidak mengambil jalan ngotot sebagaimana banyak dianut gerakan islam lainnya. Kedua, PKS memerlukan dukungan basis massa yang luas, termasuk segmen masyarakat yang luas, untuk memenangkan agenda politiknya di parlemen. Untuk ini, PKS harus menjadi partai terbuka dan inklusif.

Dalam perkembangannya, strategi PKS memang memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Pada pemilu 1999, yang merupakan tahap pengenalan medan, PKS (saat itu masih bernama Partai Keadilan/PK) berhasil meraup 1,4 juta suara. Kemudian, pada pemilu 2004, PKS berhasil menaikkan suara secara signifikan menjadi 8,3 juta. Namun, pada pemilu 2009, suara PKS mulai stagnan: 8,3 juta suara.

Namun, yang menarik, pada tahun 2009, ambisi PKS untuk segera menggenggam kekuasaan makin tak terbendung. Demi mewujudkan tekadnya, PKS kemudian memilih berkoalisi dengan kutub neoliberal, yakni SBY-Boediono. Strategi PKS ini menempatkan PKS harus hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) dengan partai neoliberal dan oportunis (penggila kekuasaaan macam PAN, PKB, PPP, dan Golkar).

Yang ini juga menarik. Keputusan PKS menjadi bagian dari kekuasaan neoliberal SBY-Boediono, bagi saya, membawa sejumlah konsekuensi. Satu, PKS harus mengamini atau turut memikul dosa atas berbagai kebijakan neoliberal SBY-Boediono yang menyengsarakan rakyat. Artinya, kebusukan dan kegagalan rezim neoliberal harus juga ditanggung oleh PKS sebagai anggota koalisi. Dua, PKS masuk dalam lingkungan politik yang sangat korup dan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Di sini, kader-kader PKS—terutama yang duduk di pemerintahan—diuji daya tahannya untuk tidak terbawa dalam arus politik yang korup. Namun, kasus korupsi impor daging sapi membuktikan bahwa PKS tidak lolos dalam ujian tersebut.

Saya sendiri tidak begitu tahu seperti apa respon kader-kader PKS, terutama yang bekerja di akar rumput, dengan perilaku pimpinan politik mereka di dalam lingkungan kekuasaan. Namun, artikel Airlangga Pribadi berjudul “Dilema jihad akbar PKS” bisa jadi tambahan informasi. Di artikel itu, Airlangga menyampaikan sikap—atau lebih tepatnya: curhat—seorang kader PKS ketika partainya masuk ke kekuasaan. Kader tersebut beranggapan, seperti dikutip Airlangga, bahwa ‘ketika PKS masuk ke tampuk kekuasaan terjadi proses demoralisasi secara perlahan pada kader-kader di tingkat bawah.’

Memang, kelihatannya strategi politik yang tidak sabar merebut kekuasaan itulah, yang mengabaikan penilaian terhadap karakteristik kekuasaan yang dimasuki dan implikasinya terhadap partai secara ideologi, politik, dan organisasi, telah menjerumuskan PKS menjadi “tak ada bedanya” dengan partai-partai korup di parlemen saat ini.

Kemunduran politik PKS bukan isapan jempol lagi. Ambil contoh di DKI Jakarta. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 lalu, PKS maju sendirian dengan kandidatnya, yaitu Adang Daradjatun dan Dani Anwar, mendapat 42% suara. Namun, pada pilkada DKI tahun 2012 putaran pertama lalu, kandidat yang diusung PKS, Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini, hanya mendapat suara 11,72%. Padahal, Hidayat Nur Wahid adalah mantan Presiden PKS.

Kini, setelah merasa dikadali rezim berkuasa, PKS kelihatannya mencoba memutar haluan. Ini kelihatan dengan sikap PKS yang gencar menyatakan penolakan terhadap kenaikan BBM. Namun, mau diapakan lagi, nasi sudah terlanjur menjadi bubur; publik tidak percaya lagi dan hanya menganggap sikap PKS itu hanya sebagai pencitraan.

Malahan, ketika spanduk penolakan kenaikan BBM atas nama PKS mulai tersebar di penjuru negeri, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin malah bertemu dengan SBY. Pertemuan ini ditafsirkan, terutama oleh media, sebagai persetujuan PKS atas kenaikan BBM. Kader-kader PKS yang jadi Menteri SBY juga terang-terangan mendukung kenaikan harga BBM. Artinya, kedepan ini PKS kembali menghadapi masalah baru: friksi internal. Dan, lagi-lagi itu buah dari politik peaceful co-existence PKS dengan rezim neoliberal.

Dengan ulasan singkat di atas, seharusnya PKS tak usah jauh-jauh mencari penyebab “malapetaka” bagi partainya—tak usah menyeret-nyeret zionisme dalam kasus ini—tetapi cukup melakukan refleksi dan evaluasi kritis terhadap strategi politiknya sendiri.

Ahmad Solihin, warga biasa yang suka memantau politik dari layar TV dan koran-koran; tinggal di Jawa Barat. 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Wahyu Fahmy Wisudawan

    This is the most honest and comprehensive explanation about PKS… ever..

  • yusha

    analisis politik yang mantap mas..

  • noiha

    Bikin buku juga dong, bro. Sekalian dikupas semuanya. Pernah baca buku Dilema PKS tapi kurang puas. ><