Pilkada DKI Jakarta Dan Agenda Perubahan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu arena politik penting dalam pertarungan politik di Indonesia. Apalagi Pilkada di pusat kekuasaan Republik Indonesia, DKI Jakarta, yang akan berlangsung pada 11 Juli mendatang. Ini akan menjadi semacam “pemanasan” menuju Pemilu 2014.

Bagi sebagian kekuatan politik, terutama kekuatan politik dominan, Pilkada DKI Jakarta diletakkan sebagai “faktor kunci” dalam menguatkan posisi politik mereka dan mengontrol politik nasional. Selain itu, Pilkada DKI juga akan menjadi arena perburuan logistik untuk keperluan pemilu 2014. Dengan memenangkan pilkada DKI, kekuatan-kekuatan politik dominan punya optimisme memenangkan pemilu 2014.

Sementara itu, bagi warga DKI Jakarta, Pilkada DKI diharapkan bisa menjadi “suluh” pembawa perubahan: perbaikan layanan publik, perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat, penanganan banjir, dan lain-lain. Survei Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI memperlihatkan, mayoritas warga DKI Jakarta (80,72%) menyatakan bersedia datang ke TPS untuk memberikan suara.

Lebih lanjut, survei Puskapol UI juga mengungkapkan, sebanyak 75.72% warga DKI Jakarta menginginkan agar Pilkada DKI menjadi arena pertarungan gagasan dan solusi programatik. Artinya, warga DKI berharap bisa melihat calon-calon mana saja yang punya kapasitas menyelesaikan persoalan mereka.

Sayangnya, hal itu masih sulit terjadi. Pertama, belum ada calon alias kandidat yang punya program konkret untuk mengatasi persoalan rakyat di Jakarta. Dalam pengamatan kami, sebagian besar kandidat masih berkonsentrasi pada “politik pencitraan”. Sebagai misal: agar terlihat pro-rakyat, si calon rajin mengunjungi pemukiman kumuh.

Selain itu, rakyat Jakarta sudah sering jadi korban “janji palsu”. Dulu, ada “sang ahli” yang berjanji bisa menangani semua persoalan. Akan tetapi, rupanya sang ahli itu tak sanggup membawa perbaikan apapun. Karena itu, selain program dan solusi programatik yang konkret, setiap kandidat atau calon juga dituntut memberikan jaminan atas pelaksanaan “janji kampanyenya”. Sebagai contoh: ia harus bersedia menandatangani pernyataan tertulis dan mengikat di depan KPU dan rakyat untuk mengundurkan diri jika gagal melaksanakan janji kampanyenya.

Kedua, belum ada calon atau kandidat yang sanggup menampilkan politik yang berbeda dengan politisi tradisional. Dalam hal ini, kehadiran Joko Widodo—akrab disapa Jokowi—memang memberi warna baru dalam hal gaya berpolitik. Banyak aktivis pergerakan yang mengasosiasikan sukses Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dengan proyek pemerintahan kiri lokal di Porto Alegre (Brazil) dan Montevideo (Uruguay).

Akan tetapi, Solo dan Jakarta sangat berbeda. Jakarta merupakan pusat kekuasaan politik dan sekaligus pusat ekonomi. Di kota ini, jaring-jaring kapitalisme global mencengkeram begitu kuat. Perubahan sekecil apapun di kota ini tentu akan berpengaruh terhadap politik nasional. Dengan demikian, tanpa dukungan rakyat yang terorganisir, agen perubahan di DKI Jakarta akan sulit berkuasa dengan maksimum dan berjangka-panjang.

Untuk itu, pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai protagonis, yakni sebuah pemerintahan yang, dengan segala cara, mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat. Inilah yang disebut “pemerintahan partisipasi kerakyatan”. Pemerintahan ini harus berani membalikkan prioritas: dari sebelumnya memprioritaskan segelintir orang (pemilik modal) menjadi memprioritaskan sekor-sektor yang selama ini terpinggirkan.

Selama puluhan tahun, sebagian besar rakyat di Jakarta sengaja diabaikan dan terpinggir dari proses pengambilan keputusan politik-ekonomi. Rezim politik yang berkuasa di Jakarta selalu memprioritaskan minoritas kecil yang diistimewakan (kalangan elit/pemilik modal). Oleh karena itu, pemerintahan alternatif kedepan harus membalikkan logika ini: mereka harus memprioritaskan sektor-sektor luas massa rakyat yang selama ini terabaikan.

Satu hal yang tak boleh dilupakan: pilkada DKI harus menjadi arena perjuangan anti-imperialisme. Gerakan rakyat harus memanfaatkan ruang politik pilkada DKI dalam rangka memperluas arena dan sentimen anti-imperialis. Ini adalah kesempatan berharga bagi seluruh barisan anti-imperialis untuk memperkuat kerjasama/front dan memperluas dukungan. Harus dijelaskan, persoalan-persoalan yang dialami warga Jakarta tak bisa dilepaskan dari problem pokok imperialisme yang mencekik leher bangsa ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut