Pilkada Dan Respon Kaum Pergerakan

Desentralisasi neoliberal, kata Hugo Chavez, menjadi senjata kekuatan global untuk melemahkan persatuan nasional dan negara bangsa. Selain itu, desentralisasi juga menjadi jembatan untuk mempermudah proses rekolonialisme.

Di Indonesia, desentralisasi—akrab disebut “otonomi daerah”—mulai bergaung sejak bergulirnya reformasi. Sampai tahun 2010, jumlah daerah otonom di Indonesia mencapai 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota. Kemudian, sejak tahun 2005 digelar pemilihan langsung kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Di hampir proses politik lokal itu, kekuatan sayap kanan—liberal dan konservatif—memang sangat mendominasi. Dalam banyak kasus, praktek kebijakan mereka membenarkan tesis Hugo Chavez: menjadi pelayan kepentingan neokolonialis dalam penguasaan sumber daya alam dan melemahkan negara bangsa.

Namun, pengalaman sejumlah gerakan kiri di Amerika Latin, pada tahun 1990-an, menciptakan tesis lain. Yang terjadi, gerakan kiri di Amerika Latin berhasil menunggangi desentralisasi dalam kerangka menciptakan pemerintahan lokal dengan praktek politik alternatif: Frente Amplio di Montevideo (Uruguay), Partai Buruh di Porto Alegre (Brazil), dan La Causa R di Caracas (Venezuela).

Beragam Respon Kaum Pergerakan

Di Indonesia, kaum pergerakan belum banyak ‘bermain’ di pemerintahan lokal. Dari berbagai ajang pilkada sejak 2005 hingga sekarang, kaum pergerakan belum pernah menang di satu pemilihan kota/kabupaten pun. Sekalipun tak dapat dipungkiri bahwa banyak pemenang pilkada tak terlepas dari dukungan kaum kiri.

Kaum kiri masih memiliki respon beragam atas pemerintahan lokal ini. Di sini, setidaknya ada tiga pengelompokan utama:

Pertama, mereka yang menganggap kaum kiri tidak usah berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan lokal. Bagi mereka ini, tugas kaum kiri adalah menghancurkan negara borjuis. Tidak mungkin menciptakan perubahan tanpa menggulingkan negara neoliberal, katanya. Alih-alih terjadi pembangunan gerakan, partisipasi dalam pemerintahan lokal justru mengkooptasi pemimpin pergerakan.

Kelompok ini lebih setia menunggu datangnya insureksi. Bagi mereka, dengan berbagai pembenaran teoritiknya, situasi sekarang sudah sangat matang dan datangnya insureksi sudah dekat. Tinggal, bagaimana menjaga ‘kemurnian kiri’ agar bisa memimpin insureksi.

Kedua, mereka yang menganggap perlunya kaum kiri berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Akan tetapi, karena kondisi kaum kiri secara subjektif sangat lemah dan tidak mungkin melakukan perubahan signifkan, mereka berbicara tentang kerja-kerja yang “realistis” dan tidak tidak bertindak dalam kerangka mendorong transformasi radikal. Mereka ini disebut kaum “menyerahisme”.

Pada prakteknya, kelompok kedua ini lebih banyak mensubordinatkan diri pada elit-elit tertentu di ajang pilkada. Biasanya, capaian paling maksimum mereka adalah logistik atau jabatan personal. Akibatnya, proyek gerakan semacam ini kurang berkontribusi pada pembangunan gerakan dan penciptaan politik alternatif.

Ketiga, mereka yang menganggap pentingnya partisipasi kiri di pemerintahan lokal, tanpa mengabaikan realitas politik dan perimbangan kekuatan, berusaha menciptakan kondisi untuk mengubah keadaan.

Kelompok ketiga ini, entah dalam bentuk partai tertentu atau aliansi politik lebar, memandang pemerintahan lokal sebagai sarana mengakumulasi kekuatan sosial dalam kerangka mengejar perubahan yang lebih besar.

Kelompok ketiga ini tidak mengharamkan kerjasama dengan sektor manapun, asalkan tidak menghentikan langkahnya dalam kerangka menciptakan proyek politik alternatif. Kelompok ketiga ini mengandalkan kekuatannya pada pengorganisiran sektor sosial yang tertindas dan berusaha menempatkan mereka sebagai “protagonis” dalam proyek pemerintahan lokal kerakyatan.

Penting Mengutamakan Politik Alternatif

Kelompok konservatif, dalam hal ini kaum fundamentalis, sudah lama menyadari arti penting mengelola pemerintahan lokal. Pada tahun 2002, kelompok konservatif gagal memenangkan agenda syariat di level nasional, yaitu pencantuman “Piagam Jakarta” pada UUD 1945.

Tetapi mereka tidak lantas menyerah. Setelah desentralisasi berjalan, mereka menggeser strateginya: “proyek penegakan syariat dari bawah”. Mereka turut bertarung dalam berbagai pilkada. Dan, setelah menang, mereka mulai menerapkan perda atau aturan-aturan berbau syariat.

Kaum pergerakan mestinya melangkah lebih maju. Dalam hal ini, kaum kiri sangat perlu menampilkan politik berbeda. Ini penting untuk membedakan proyek kiri dengan pemerinatahan sayap kanan tradisional. Juga, tak kalah pentingnya, proyek kiri harus membedakan diri dengan rezim-rezim populis. Untuk diketahui, rezim populis—baik kanan maupun moderat—berusaha menampilkan daya tarik personal dan menempatkan pemerintah tak ubahnya “sinterklas”.

Pertama, proyek pemerintahan kiri harus menempatkan massa-rakyat sebagai “protagonis”. Ini merupakan antitesa gaya pemerintahan kanan-tradisional yang tidak demokratis dan mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan segelintir orang.

Dalam proyek ini, pemerintahan kiri perlu menciptakan kondisi bagi rakyat untuk mengorganisasikan diri. Selain itu, rakyat perlu dilibatkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan.

Kedua, perlu ada prioritas keberpihakan, dalam hal ini kepada sektor-sektor sosial yang selama ini dilupakan dan terabaikan, tanpa meninggalkan kepedulian terhadap keseluruhan warga kota/kabupaten.

Perlu perumusan program dan kebijakan yang menjangkau secara langsung sektor-sektor tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perumahan, dan lain-lain.

Ketiga, pada tahap awal, bukan tidak mungkin kaum kiri akan berhadapan dengan apatisme dan skeptisisme massa rakyat yang meluas. Belum lagi, gerakan rakyat masih lemah dan terfragmentasi.

Pada tahap ini, ada kebutuhan untuk mempolitisasi massa. Di sini, ada kebutuhan untuk menyajikan informasi, termasuk berbagai program pemerintah, kepada seluruh massa rakyat. Pemerintah perlu menarik partisipasi rakyat dalam mendiskusikan dan menyusun prioritas program pembangunan.

Dalam kasus tertentu, kaum kiri menang dengan suara tipis dan dengan dukungan kecil anggota parlemen (DPRD).  Untuk mengatasi masalah ini, kaum kiri perlu menempuh aliansi sosial yang lebar dengan berbagai kekuatan politik dan sektor sosial. Proposal politik aliansi bisa saja moderat: semisal, mengusung kepentingan mayoritas warga kota/kabupaten dan mempertentangkannya dengan kepentingan minoritas yang diistimewakan.

Tentu saja, persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan lokal jauh lebih kompleks dari apa yang dituliskan di sini.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut