Petani Tanjung Medang Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat

Sedikitnya tiga ratus petani Tanjung Medang, Muara Enim, menggelar aksi massa di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka menuntut agar Pemprov segera membantu pengembalian tanah hak ulayat.

Aksi ini mengatas-namakan Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM), merupakan gabungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan PB-Frabam.

Para petani menyatakan bahwa perampasan tanah terjadi karena pemerintah gagal mengontrol penguasaan pihak pengusaha terhadap tanah, sehingga tanah ulayak pun bisa dirampas.

Eka Surbakti, jurubicara dalam aksi ini, menyatakan bahwa pihak pemerintah, yaitu kepala desa dan Bupati, telah berkonspirasi dengan pihak pengusaha untuk mengusai hak ulayat tersebut.

Respon pemerintah

Pihak Gubernur menerima sepuluh orang perwakilan petani untuk melakukan dialog bersama.

Mukti Sulaiman, asisten I Gubernur Sumsel yang menerima perwakilan aksi, menyatakan bahwa pihak gubernur akan menindak-lanjuti tuntutan para petani dan sesegera mungkin akan melakukan koordinasi dengan bupati Muara Enim untuk penyelesaian kasus ini.

Pihak petani mendesak agar Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, benar-benar memperjuangkan para petani, bukan sekedar memberikan janji-janji kosong.

Tuntut pembebasan petani

Selain menggelar aksi di kantor Gubernur Sumsel, massa petani ini juga mendatangi kantor Kepolisian Sumsel.

Mereka menuntut agar dua orang petani yang ditangkap karena sengketa tanah, yaitu Junaidi dan Kosim, segera dibebaskan. Keduanya merupakan tokoh masyarakat setempat, dan dituding telah melakukan pengrusakan.

Pihak Kepolisian menjanjikan untuk memberikan penangguhan penahanan kepada kedua petani tersebut besok. Namum, petani berjanji akan menggelar aksi besar-besaran jika para kepolisian tidak membebaskan petani.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut