Petani Menggelar Rally Untuk Memperjuangkan Tanah

Dengan menggunakan ratusan kendaraan bermotor, massa Serikat Tani Nasional (STN) menggelar rally berkeliling sejumlah kampung di Desa Sekaroh, Lombok Timur, untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap perampasan lahan atas nama penghijauan.

Selain membawa panji-panji organisasi, para petani ini juga membawa poster yang menjelaskan mengenai isi tuntutan mereka. Rombongan juga sempat berhenti di beberapa tempat dan disitu mereka menyampaikan orasi-orasi.

Ketua STN Lombok Timur, Marnin, yang juga menjadi koordinator umum aksi ini, menegaskan bahwa tujuan dari rally ini adalah untuk mensosialisasikan agenda perjuangan dan menarik masyarakat luas untuk terlibat.

Perjalanan massa kaum tani menyusuri jalan-jalan desa ini sempat diguyur hujan yang sangat deras. Tetapi, hal itu tidak menyurutkan langkah para petani, malahan mereka semakin bersemangat meneriakkan yel-yel dan mars perjuangan.

“Mari berjuang untuk mengusir si perampas tanah di desa kita,” tegas seorang orator yang langsung disambut gempita oleh massa petani.

Aksi ini juga mendapat dukungan dari aktivis mahasiswa, yaitu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), yang terlibat dalam perjuangan ini sejak awal.

Atas nama penghijauan untuk merampas tanah Rakyat

Sebelum ini, para petani menyuarakan penentangan terhadap rencana penghijauan melalui Program Korea International Cooperation Agency (KOICA), yang mengharuskan penanaman pohon di atas lahan milik petani.

Bagi petani, yang sudah menduduki lahan ini sejak jaman penjajahan Jepang, alasan penghijauan hanya “cover” untuk merampas tanah milik petani, dan sekaligus untuk memuluskan kepentingan negeri-negeri imperialis.

Ketua STN Nusa Tenggara Barat Ahmad Rifai memperingatkan bahwa program penghijuan ini sepenuhnya bersinggungan dengan kepentingan imperialisme, yaitu untuk menutupi pengrusakan hutan akibat eksploitasi perusahaan-perusahaan asing.

Rifai juga menyakinkan bahwa para petani bisa mengelola hutan dengan cara berkesinambungan, bahkan bisa menjaga keberlangsungan hutan ini untuk kepentingan generasi masa depan.

Bisnis Karbon

Sementara itu, pemimpin redaksi Berdikari Online, Rudi Hartono, menegaskan bahwa negeri-negeri imperialis berusaha memanfaatkan isu perubahan iklim untuk mengembangkan bisnis karbon atau pajak karbon (carbon tax).

“Dalam konteks “green Nusa tenggara barat”, saya merasa ada kepentingan asing di balik itu juga, terutama untuk merancang bisnis karbon,” tegasnya.

Uni-eropa, Korea Selatan, dan Jepang sudah mempertimbangkan pajak karbon dioksida, yang katanya, untuk memperlambat perubahan iklim.

India, salah satu negara pengimpor batubara untuk memasok kebutuhan energy listriknya, harus membayar $535 juta USD per-tahunnya sebagai kompensasi biaya polusi bahan bakar fosil.

Di perancis, sebagaimana dicatat koran kiri, Il’humanite, kebijakan pajak karbon sudah dicantumkan dalam UU keuangan negara pada tahun 2010. Pajak yang dibayarkan oleh setiap rumah tangga adalah 14 sampai 20 per ton karbon. Total pajak yang harus dibayarkan setiap rumah tanggap mencapai 300 euro per-tahunnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut