Petani Lampung Tengah Siapkan Aksi Pendudukan Kantor Bupati

Metode aksi pendudukan kini mulai menjalar di mana-mana. Di kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, petani dan aktivis Partai Rakyat Demokratik sedang mempersiapkan aksi pendudukan.

Ahmad Muslimin, aktivis PRD yang terlibat saat aksi pendudukan di depan DPR di Jakarta, menceritakan bagaimana aksi pendudukan bisa menjadi metode perjuangan kaum tani yang efektif.

“Aksi pendudukan bisa melahirkan tekanan politik luar biasa. Dengan aksi pendudukan, kaum tani bisa menciptakan panggung dan mengakumulasi dukungan seluas-luasnya. Petani juga bisa menyusun kampanye konstan agar tuntutannya terdengar,” ujar Ahmad Muslimin.

Ahmad Muslimin pun menarik pengalaman sukses gerakan Petani Tak Bertanah (MST) di Brazil dan gerakan Piqueteros di Argentina. Ia pun menyerukan slogan: Rebut, Duduki, dan Produksi.

Selain dihadiri petani dan aktivis PRD, diskusi ini juga dihadiri oleh aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Organisasi mahasiswa progressif ini menyatakan dukungan langsung terhadap rencana aksi pendudukan petani.

Persoalan petani di Lampung Tengah sendiri sudah berlangsung cukup lama. Di sana, petani dari tiga desa, yaitu Sendang Ayu, Padang Ratu dan Surabaya, sudah lama bersengketa dengan ex PT. Sahang dan PT. Lambang Sawit Perkasa.

Menurut kronologi yang diceritakan petani, pada tahun 1970-an, tanah milik petani disewa oleh orang Jepang, yaitu bos PT. Sahang, dengan masa kontrak selama 25 tahun.

Pada tahun 1995, masa kontrak PT. Sahang seharusnya sudah berakhir dan lahan tersebut mestinya dikembalikan kepada petani. Namun, pihak PT. Sahang malah berencana memperpanjang HGU lahan tersebut.

Karena itu, petani Lampung Tengah dibawah bendera Partai Rakyat Demokratik berkali-kali menggelar aksi massa. Sampai akhirnya, pihak BPN RI mengeluarkan SK No. 4031/25.2 – 600/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 tentang berakhirnya HGU di atas tanah tersebut.

Akan tetapi, pemerintah setempat yang pro-pemilik modal malah mengabaikan keputusan BPN itu. Dengan arogan, Pemkab Lampung Tengah menganggap SK BPN RI tersebut sangat rancu.

Padahal, baru-baru ini, ketika petani Pulau Padang ikut serta dengan petani Jambi dan Suku Anak Dalam ke kantor BPN RI di Jakata, mereka diberitahu bahwa seharusnya persoalan petani itu sudah selesai dengan keluarnya SK BPN.

Thaifur, seorang petani Lampung Tengah, menuding Pemkab Lampung Tengah sudah dibeli oleh pemilik modal. Ia pun menyakini bahwa Pemkab tidak akan membantu pengembalian tanah milik petani tersebut, kecuali jika ada aksi massa rakyat yang bersatu.

Hamid Tohari, ketua PRD Lampung Tengah, menuding Pemkab Lampung Tengah sengaja melanggar amanat konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945. Ia juga menganggap penyelesaian konflik agrarian tidak bisa lagi diselesaikan melalui jalur pemerintahan.

“Saat ini, pemerintah kita pro pemilik modal. Jadi, jangan berharap mereka akan berpihak terhadap petani. Oleh karena itu, sudah saatnya petani memilih bentuk aksinya sendiri dan merebut hak-haknya yang dirampas,” ujar Hamid.

Aksi pendudukan ini direncanakan menjelang pertengahan Januari ini. Untuk tahap awal, petani akan mengirim kronologis kejadian perampasan tanah rakyat ini kepada Pemkab dan pihak terkait.

SADDAM CAHYO | TOGAR HARAHAP

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut