Petani Indramayu Adukan Kekerasan Ke Polisi

Sejumlah petani yang tergabung dalam koalisi Nasional Reforma Agraria Anti Kriminalisasi Pejuang Agraria mendatangi Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Senin (9/11/2013).

Para petani itu adalah anggota dari Serikat Tani Indramayu (STI), yang didampingi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Aliansi Petani Indonesia (API). Mereka melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah aparat Polres Indramayu dan Preman terhadap aksi petani Indramayu pada tanggal 25 Agustus lalu.

Kedatangan para petani ini disambut langsung oleh Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Mabes Polri, Kombes Pol Rusli Hedyaman. Kepada para petani, Kombes Rusli menjanjikan akan meneruskan laporan petani tersebut ke Bareskrim Polri, Propam dan Kapolri.

Selain melaporkan tindak kekerasan dan intimidasi, para petani juga melaporkan adanya upaya pembubaran dan pelemahan organisasi STI, organisasi yang selama ini aktif membela dan memimpin perjuangan petani di Indramayu. Para petani mengungkapkan adanya upaya pemaksaan kepada para anggota STI untuk keluar dari organisasi.

“Hal ini adalah wujud pelanggaran kebebasan berkumpul dan berserikat yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” ujar seorang petani.

Menurut Kent Yusriansyah, aktivis dari KPA, upaya pelaporan tindak kekerasan aparat terhadap petani Indramayu ini adalah bagian dari tahapan advokasi para korban perampasan tanah akibat rencana pembangunan waduk Bubur Gadung di Indramayu.

Ia mendesak pihak kepolisian agar segera membebaskan 5 pejuanga agraria STI yang masih ditahan di Polda Jabar. Selain itu, ia mendesak penghentian intimidasi dan teror kepada anggota STI dan meninjau ulang MoU TNI–Polri tentang Kamnas serta pencabutan MoU BPN-POLRI-TNI tentang penanggulangan konflik agraria.

“Kami melihat modus umum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus/konflik agraria selama ini sangat barbar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasca kasus Ogan Ilir (Sumsel) dan sejumlah kejadian yang melibatkan kepolisian dalam penanganan konflik agraria, kriminaliasai dan penangkapan kepada pimpinan organisasi rakyat atau petani oleh aparat kepolisian yang sering mengunakan jerat pidana dengan pasal-pasal 160, 170, 187, 365 dan 406 KUHP, yang notabene merupakan pasal-pasal karet yang sering digunakan pemerintah Kolonial Belanda waktu itu dalam menghabisi perjuangan rakyat Indonesia.

“Modus susulannya adalah intimidasi kepada warg atau basis tani agar segera mengakhiri perjuangan dan sudah barang tentu jika perjuangan tani semakin mengeras maka politik bumi hangus kerap dilakukan dengan diiringi tindakan brutal dalam bentuk penembakan, penganiayaan kepada petani,” ungkapnya.

Sementara itu, Fadil Kirom dari Aliansi Petani Indonesia menegaskan, kriminalisasi petani anggota STI merupakan wujud konkret kegagalan negara dalam melindungi hak warga negara terutama hak atas tanah.

Catatan KPA menunjukkan, sepanjang 2004-2012 sedikitnya 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 54 petani/warga di seluruh wilayah RI.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • agus

    mana respon pemerintah terhadap petani,tolong deh bagi aparat kepolisian untuk menyelidiki ulang kasus ini
    ada asap pasti ada api,selidiki apa penyebabnya,angan hanya melihat sebelah mata