Petani Di Bali Minta HPP Gabah Dinaikkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah sudah diteken Presiden Joko Widodo per 17 Maret lalu. Regulasi sebagai pengganti Inpres 3 Tahun 2012 ini diklaim bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Benarkah? Berikut hasil liputan Gede Urip Mahardika, kontributor Berdikari Online (BO) dari Bali.

DUA lelaki tampak berbincang santai Sabtu (18/4/2015) sore di sebuah gubuk di persawahan Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Di kanan kiri gubuk itu, padi sudah terlihat menguning. Siap panen. Ketika ditemui kontributor BO, dua orang ini pun ramah menyapa. Keduanya adalah Made Sudiana (45), petani di Subak Bulan, Desa Gulingan, bersama kawannya sesama petani, Ketut Widana (63).

”Harga gabah sedang anjlok,” kata Sudiana.

Namun, seanjlok-anjloknya harga gabah, ternyata angkanya masih di Rp 3800 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP). Menurut Sudiana, dalam setahun ini harga gabah memang paling rendah sebesar itu. Kalau sedang paceklik, bahkan bisa mencapai Rp 4500 per kilogram. Dia sendiri tidak tahu berapa harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipakai Bulog untuk membeli gabah petani. Ketika disebutkan kontributor BO bahwa harga gabah kering panen (GKP) naik dari Rp 3.300 per kilogram menjadi Rp 3700 per kilogram, sedangkan gabah kering giling (GKG) menjadi Rp 3750 per kilogram dari Rp 3350 per kilogram, Sudiana dan Widana pun tampak kaget. Makanya, dia menduga Bulog tidak pernah datang ke sawahnya karena HPP itu masih terlalu rendah, di bawah harga pasar. Menurutnya, kalau HPP dari pemerintah masih di bawah Rp 4000, maka tidak akan menyejahterakan petani.

”Mestinya harga dari pemerintah bisa di atas Rp 4000. Kalau bisa Rp 4500 per kilogram. Kalau masih di bawah Rp 4000, apalagi Rp 3700, jelas tidak akan menyejahterakan kami,” papar pria asal Banjar Gulingan Tengah ini.

Widana menambahkan, kebanyakan petani di desanya merupakan petani gurem. Dia sendiri hanya menggarap lahan 40 are. Sedangkan Sudiana lebih sempit lagi, yakni cuma 12 are. Itu pun, bukan tanahnya sendiri. Melainkan tanah milik orang lain, dan keduanya hanya sebagai penyakap (petani penggarap).

”Kami menggarap sedikit,” singkat Widana.

Setiap are lahan padi, kata Widana bercerita, hanya bisa menghasilkan rata-rata 60-70 kilogram gabah. Kalau harga gabah Rp 3800 per kilogram, maka satu are sawah hanya menghasilkan uang Rp 228.000-266.000. Padahal, ongkos produksi padi dari pembibitan, traktor, penanaman, pemupukan, penyiangan, hingga panen bisa menghabiskan Rp 80 ribu per are.

”Kalau menggarap tanahnya sendiri masih mending. Karena hasilnya untuk sendiri semua. Tapi, kalau kayak kami hanya penyakap, hasilnya dibagi untuk saya (petani penggarap) dua per tiga dan satu per tiga untuk pemilik lahan,” paparnya.

Kalau hasil dari satu are hanya menghasilkan Rp 228 ribu, lanjut Widana, lantas dikurangi satu per tiga untuk pemilik lahan, maka penyakap hanya mendapat Rp 152 ribu. Hasil ini pun harus dikurangi biaya produksi Rp 80 ribu, sehingga petani hanya mendapatkan Rp 72 ribu per are. Kalau dia menggarap 40 are, maka kerja bertani selama empat bulan hanya menghasilkan Rp 2,88 juta atau Rp 720 ribu per bulan atau Rp 24 ribu. Apalagi Sudiana yang hanya menggarap 12 are, maka dalam empat bulan hanya menghasilkan Rp 864 ribu atau Rp 7.200 per hari.

”Masih kalah jauh dengan meburuh (menjadi buruh) bangunan. Kalau buruh bangunan, saya bisa dapat Rp 80 ribu dalam sehari,” timpal Sudiana.

Sudiana mengatakan, petani jarang menjual beras. Termasuk dia sendiri. Katanya, petani kebanyakan menjual padinya dengan sejumlah pola. Yakni sistem tebas atau ijon, jual gabah ke penyosohan (penggilingan padi), atau dipakai untuk makan sendiri karena hasilnya sedikit. Yakni padi yang masih hijau atau baru berisi sudah dijual kepada tengkulak dengan harga per are. Katanya, per are antara Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu. Namun, dengan hasil di periode ini (Januari-Juni), apalagi sedang panen raya, umumnya petani menjual padinya Rp 170 ribu hingga Rp 230 ribu per are. Berbeda dengan periode Juli-Desember yang biasanya bisa menghasilkan padi yang lebih banyak dan harganya juga tinggi karena tidak banyak yang panen.

”Selain sistem tebas, biasanya jual gabah ke penyosohan, tapi harus membayar buruh untuk panen dan perontokan padi. Selain itu, banyak juga yang dipakai sendiri karena hasilnya sedikit, cukup untuk makan sendiri,” beber dia.

Hal senada diakui Nyoman Rempug (68). Petani di Subak Tanah Yeng, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ini juga menjadi penyakap 24 are lahan milik orang lain. Padinya sudah mau panen, tapi sudah dijual secara ijon kepada tengkulak Rp 170 ribu per are. Namun, biaya produksinya sekitar Rp 51 ribu per are, tanpa ongkos panen karena sudah menjadi milik tengkulak. Artinya, kerja empat bulan dari membibit hingga dijual kepada tengkulak, hanya menghasilkan uang Rp 1,5 juta, sudah dipotong untuk pemilik tanah dan biaya produksi.

Selain masalah harga gabah, yang menjadi keluhan petani adalah ketersediaan pupuk. Kata Sudiana, subsidi pupuk dari pemerintah sangat kecil. Disebutkan, per are hanya dijatah 2 kilogram pupuk bersubsidi, padahal kebutuhannya minimal 4 kilogram per are. Celakanya, untuk menutup kekurangan pupuk ini juga sulit, sebab pupuk non subsidi juga tidak ada di toko.

”Harga-harga juga naik. Contoh, ongkos traktor sekarang naik dari Rp 17 ribu menjadi Rp 20 ribu per are. Mungkin ini karena kenaikan harga BBM,” papar Sudiana.

Rendahnya HPP berdasar Inpres 5/2015 juga menjadi kendala bagi Bulog untuk menyerap langsung gabah dari petani di Bali. Sepanjang Januari hingga April 2015 ini, Bulog Bali belum bisa menyerap gabah dari petani karena HPP dipatok Rp 3700 per kilogram.

”Hingga saat ini kami belum bisa menyerap gabah dari petani,” terang Kepala Bulog Divisi Regional Bali I Wayan Budita Senin (20/4).

Selain tak mampu menyerap gabah, serapan beras lokal juga sangat rendah. Diketahui, HPP beras naik dari Rp 6600 menjadi Rp 7300 per kilogram. Dengan harga itu, hingga April ini, Bulog Bali baru bisa membeli 100 ton beras di Bali, padahal targetnya 5000 ton. Anehnya, target ini hanya untuk memenuhi dua bulan saja, sebab kebutuhan per bulan 2300 ton.

”Kekurangannya kami memasok dari Jawa, NTB, dan Sulawesi Selatan,” akunya.

Gede Urip Mahardika

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut