Pesawat Kepresidenan SBY Dan Nasib Rakyat Kecil

Selama ini, Presiden SBY bepergian ke luar negeri dengan pesawat carteran. Yang paling sering dicarter adalah pesawat Garuda Indonesia. Lantaran itu, SBY selalu sering merasa minder dengan pemimpin negara-negara lain.

Akhirnya, tahun lalu Presiden SBY mengusulkan pembelian pesawat kepresidenan. Dan bak gayung bersambut, keinginan Presiden SBY itu direstui oleh DPR. Niat SBY memiliki pesawat kepresidenan pun kesampaian: Indonesia membeli pesawat  737-800 Boeing Business Jet 2 seharga 91,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 912,09 miliar.

Supaya meminimalkan protes, berbagai alasan pun dijejalkan. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, pembelian pesawat kepresidenan bisa menghemat 300 persen anggaran yang dipakai selama ini. Konon, dengan menyewa Garuda, pemerintah selalu menghabiskan 58 juta USD (nyaris Rp 500 miliar).

Tetapi alasan itu mendapat banyak bantahan. Salah satunya dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), lembaga non-pemerintah yang aktif mengontrol penggunaan anggaran negara. Bagi FITRA, perbandingan antara membeli atau menyewa pesawat itu menyesatkan. “Kalau sewa dan beli sama-sama kita rugi tentunya, sama-sama bukan hemat,” ujar koordinator FITRA, Ucok Sky Khadafi.

Menurut Ucok, seharusnya yang diperbandingkan adalah  merek pesawat yang berbeda tapi spesialisasinya sama. Misalnya, bila kebutuhan pesawat Kepresidenan memang sudah mendesak, kenapa tidak membeli pesawat hasil produksi PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI). Selain harganya lebih murah, membeli pesawat hasil produksi bangsa bisa menjadi penyemangat bagi kebangkitan industri dirgantara nasional. Toh, di dunia ini, ukuran kemajuan suatu bangsa tidak diukur dari besar dan kecilnya pesawat Kepresidenan.

Ternyata, seperti diungkapkan FITRA, proses pembelian pesawat kepresidenan dari Boeing itu tidak melalui tender. Padahal, jika melalui proses tender, kita bisa mendapatkan pesawat merek lain yang kapasitasnya sama tetapi harganya relatif lebih murah.

Sebetulnya, kalau mau bicara penghematan, yang seharusnya dihemat adalah kunjungan Presiden SBY ke luar negeri. Memang, semenjak SBY menjadi Presiden, anggaran untuk kunjungan alias plesiran ke luar negeri memang membengkak. Dalam sejarah Republik Indonesia, SBY-lah Presiden yang paling sering melakukan plesiran ke luar negeri.

Dari Januari 2013 hingga Mei 2013 saja, SBY sudah melakukan 4 kali kunjungan ke luar negeri. Artinya, hampir setiap bulan SBY ke luar negeri. Dalam kurun waktu itu, ada 10 negara yang didatangi oleh SBY. Akan tetapi, seperti diungkapkan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, hampir semua kunjungan itu hanya ajang pencitraan.

SBY sangat rajin “blusukan” ke luar negeri. Entah apa manfaatnya bagi rakyat. Sampai sekarang ini, kita nyaris tidak memetik manfaat apapun dari kebiasaan SBY “blusukan” ke luar negeri itu. Yang terjadi justru malapetaka: obral sumber daya alam dan penumpukan utang luar negeri.

SBY seharusnya lebih banyak blusukan di tanah air. Di dalam negeri ada banyak persoalan rakyat yang patut diselesaikan. Tak her heran, ketika kasus Tasripin, bocah berusia 12 tahun yang tinggal di pelosok Banyumas, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai buruh tani demi menghidupi tiga adiknya, mencuat ke publik, SBY seolah-olah kaget. Padahal, kejadian semacam ini banyak terjadi di berbagai pelosok tanah air.

Selain itu, mendahulukan pemenuhan pembelian pesawat Kepresidenanan, sementara masih banyak rakyat yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, juga sangat tidak etis. Di mana letak empati seorang Presiden terhadap persoalan rakyatnya. Padahal, Mgr. Albertus Soegijapranata SJ pernah berpesan: “Jika rakyat kenyang, biarkan pemimpin yang terakhir merasa kenyang. Jika rakyat lapar, biarkan pertama yang pertama merasa lapar.”

Mungkin SBY tidak pernah mendengar kabar tentang anak-anak sekolah yang belajar di bawah bangunan darurat. Atau mungkin tidak pernah mendengar kabar tentang rakyatnya yang hidup di jalanan karena tidak punya rumah sebagai tempat berteduh. Mungkin SBY juga tidak pernah mendengar tentang nasib rakyatnya yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.

Padahal, seperti diungkapkan Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, biaya pembelian pesawat SBY sebesar 91,2 juta dollar AS setara dengan pengadaan rumah sederhana sebanyak 9.121 unit dengan harga Rp 100 juta per unit; anggaran itu juga setara dengan pengadaan sekolah rusak sebanyak 4.560 gedung sekolah dengan biaya perbaikan Rp 200 juta per sekolah; anggaran itu juga setara dengan Jamkesmas untuk 11 juta penduduk miskin dengan biaya jamkesmas Rp 80.000 per tahun atau biaya raskin 1 juta penduduk miskin dengan alokasi Rp 894.000 subsidi raskin per orang per tahun.

Tapi, mau apa lagi, SBY lebih malu ke pemimpin negara lain karena menggunakan pesawat carteran ketimbang prihatin terhadap nasib dan kesulitan rakyatnya. Sementara tahun depan SBY akan menumpang pesawat kepresidenan yang baru,  jutaan rakyat Indonesia justru harus memutar otak tujuh keliling untuk bisa membeli beras, air bersih, membayar sewa kontrakan, membiayai pendidikan anaknya, mengakses layanan kesehatan, dan lain-lain.

Lily Nurhayani, Warga Negara Republik Indonesia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut