Pesangon Buruh Tidak Dibayarkan, Sekber Buruh Buol Gelar Aksi Protes

Sejak 12 November 2013 lalu, PT. Sonokeling Buana (PT. SB) melakukan PHK terhadap 1000-an buruh-nya. Namun, hingga sekarang PT. BSP belum membayar pesangon para buruh itu sesuai ketentuan.

Hal inilah yang mendorong Sekretariat Bersama Buruh (Sekber Buruh) Buol, Sulawesi Tengah, menggelar aksi massa bersama ratusan buruh korban PHK tersebut di kantor DPRD Kabupaten Buol, Senin (9/12).

Aksi massa ini diawali dari pasar Sentral Buol kemudian bergerak ke kantor DPRD. Tiba di depan pintu gerbang DPRD, massa aksi dihadang petugas keamanan dan dilarang masuk. Alasannya, pihak DPRD sedang melakukan rapat anggaran dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembahasan APBD 2014.

Massa aksi pun harus menunggu cukup lama di depan pintu gerbang kantor DPRD. Satu jam kemudian, massa aksi ditemui oleh Sekretaris Komisi II DPRD Buol, Ahmad Andi Makka. Di hadapan massa Sekber Buruh Bool, Ia menjelaskan bahwa dirinya belum menerima laporan perkembangan kasus PHK tersebut pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 21 November 2013.

Untuk sekedar informasi, RDP tanggal 21 November itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Tim Kerja yang beranggotakan 7 orang perwakilan dari Disnaker, DPRD, Sekber Buruh dan pihak perusahaan PT. SB.

Andi Makka juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menghubungi pihak perusahaan. Dalam kesempatan itu ia diberitahu bahwa pihak perusahaan belum menerima data buruh yang sudah diverifikasi oleh Disnaker untuk dicocokkan dengan data perusahaan.

Karena pihak PT. SB tidak memenuhi panggilan DPRD, maka pihak Komisi II DPRD memanggil pihak Disnaker. Di hadapan Komisi II DPRD dan Sekber Buruh, pihak Dinasker mengaku data dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), serikat yang mendampingi para buruh, sudah masuk ke Disnaker. Namun, pihak PT. BS justru menolak untuk mencocokkan data.

Merasa tidak puas dengan keterangan dari berbagai pihak di pertemuan yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD, massa Sekber Buruh pun memutuskan untuk bertahan di kantor DPRD hingga perwakilan PT. BS datang memenuhi panggilan. Hingga berita ini diturunkan, massa kaum buruh masih bertahan di kantor DPRD.

Untuk diketahui, PHK yang dilakukan oleh PT. BS terhadap 1000-an buruh harian lepas masih menuai perlawanan. Pihak buruh merasa PHK tersebut sepihak dan tidak melalui proses negosiasi.

Sementara proses pemenuhan hak-hak para buruh yang di-PHK, yakni pesangon, juga masih bermasalah. Banyak buruh yang mendapat pesangon tidak sesuai dengan masa kerjanya.

“Ada buruh memiliki masa kerja dua tahun, tetapi hanya dibayarkan Rp .2.280.000. Itu hanya hitungan untuk masa kerja setahun,” kata Faisal Matoka, ketua FNPBI Buol.

Selain itu, menurut Faisal, sejak beroperasi di Buol tahun 2010 lalu, pihak PT. BS tidak punya itikad baik untuk mengakui hak buruh membentuk serikat buruh dan membuat kontrak ikatan kerja dengan semua buruhnya.

Sekber Buruh Buol sendiri merupakan gabungan dari KSBSI, FNPBI, PRD, LMND, Perindo Buol, WALHI Sulteng, JATAM Sulteng dan PBHR Sulteng.

Syafrin Maulana

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut