Pertemuan Honolulu

Di sela-sela kesibukan menghadiri Konferensi Negara-Negara Asia Pasific (APEC), Presiden SBY masih sempat bertemu dengan sejumlah bos korporasi raksasa di Amerika Serikat. Pertemuan itu berlangsung di Honolulu, Minggu (13/11) waktu setempat atau Senin (14/11) waktu Indonesia. Bos PT. Freeport juga hadir dalam pertemuan itu.

Selain bertemu dengan pengusaha PT. Freeport, SBY juga bertemu dengan pimpinan perusahaan besar AS lainnya seperti dari Caterpillar, Cargill, P&G, Marvell Technilogy, JP Morgan dan juga Chevron. Dari pertemuan itu, Presiden SBY berhasil menyakinkan para pengusaha tersebut tentang iklim dan potensi investasi di Indonesia.

Patut diketahui, “pertemuan Honolulu” itu berlangsung di tengah-tengah pemogokan pekerja PT. Freeport Indonesia di Papua. Ini juga berlangsung di tengah meluasnya kecaman terhadap eksploitasi asing terhadap kekayaan alam bangsa Indonesia. Dan, lebih penting lagi, pertemuan ini berlangsung di tengah kampanye pemerintahan SBY untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan sejumlah perusahaan asing.

Pada 1 Juli 2011 lalu, saat peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Presiden SBY telah meluncurkan janji akan melakukan renegosiasi terhadap sejumlah perusahaan asing. Janji itu keluar setelah meluasnya protes dan kecaman publik atas terbongkarnya berbagai kontrak pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia.

Bahkan, pada saat itu, mantan Presiden BJ Habibie menyebut fenomena di atas sebagai ciri-ciri dari neo-kolonialisme atau VOC dengan baju baru. Janji SBY terkait renegosiasi kontrak pertambangan pun terus didengung-dengungkan. Bahkan SBY pun konon sudah memerintahkan Menteri ESDM Jero Wacik untuk segera melakukan renegosiasi itu.

Tetapi, dengan pertemuan Honolulu kemarin, kita menjadi tahu bahwa janji renegosiasi itu hanya isapan jempol belaka. Dengan pertemuan itu, SBY makin membuktikan wataknya sebagai “rejim pengobral kekayaan alam” kepada imperialis.

Seharusnya, di tengah kampanye renegosiasi kontrak karya itu, Presiden SBY memasang posisi tawar terhadap perusahaan-perusahaan asing itu. Tindakan itu, menurut kami, perlu dilakukan demi memaksa perusahaan-perusahaan asing menghargai kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Dan tindakan semacam itu juga diperlukan untuk memaksa perusahaan asing tunduk pada syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Indonesia.

Pertemuan Honolulu juga mengkhianati perjuangan para pekerja Indonesia yang sedang melakukan pemogokan di PT. Freeport Indonesia. Bagaimana tidak, sementara para pekerja menggunakan segala macam cara untuk memaksa perusahaan  emas dan tembaga itu memenuhi tuntuan pekerja, Presiden RI justru merendahkan diri dengan bertemu bos PT. Freeport di Honolulu.

Lagipula, PT. Freeport masuk dalam daftar perusahaan yang 44 tahun merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dalam pembagian keuntungan, pihak Freeport mendapat 99% dan Indonesia hanya mendapat 1%. Seharusnya, dengan terjadinya pemogokan para pekerja, pihak SBY punya amunisi lebih banyak untuk memaksa renegosiasi kontrak dengan Freeport.

Tetapi kita memang hanya bisa berandai-andai. Sejak awal, SBY memang bukan tipe Presiden yang bisa kita harapkan membela kepentingan nasional. Dia memang lebih pantas disebut “Gubernur Jenderal” Amerika Serikat di Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut