Pertemuan G-20: Hadiah Bagi Negeri Imperialis, Malapetaka Bagi Negeri Miskin

Pertemuan G-20 di Seoul, Korea Selatan, telah menjadi tempat pertempuran kepentingan antara negara-negara maju dan negara berkembang. Tidak hanya dalam soal perdagangan, tetapi juga perang mata uang.

Aroma pertempuran di Seoul memang sangat tinggi. AS bukan hanya mengejar target jangka pendek untuk mengatasi kelemahan ekonominya, tetapi juga berjuang untuk membendung pengaruh Tiongkok dan negara-negara industri baru yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan ekonomi global.

Sehingga, apapun yang menjadi kesepakatan G-20, persoalan nasional masing-masing negara akan terus mengemuka, dan mengambil bentuk konkret seperti proteksionisme dan nasionalisme ekonomi.

Meskipun upaya diplomasi berusaha menutupi pertempuran ini, seperti yang dilakukan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Tiongkok Hu Jintao, namun pertempuran terbuka tetap akan terjadi.

Persoalan Over Kapasitas

Dengan melakukan apa yang disebut devaluasi kompetitif mata uangnya, negeri-negeri imperialis berusaha membuat ekspor mereka lebih murah ketimbang pesaingnya.

Kebijakan ini, menurut Lee Suster, seorang editor socialist workers, diadakan untuk mengatasi persoalan over-kapasitas dalam perekonomian global.

Pada bulan September, kapasitas terpakai industri AS hanya mencapai 74,7%, sebuah tingkat 5,9% di bawah rata-rata sejak tahun 1972-2009. Sebuah prediksi yang dibuat setahun sebelumnya menyebutkan bahwa krisis ekonomi global telah membuat negara seperti AS, Kanada, Jerman dan Jepang kembali ke level produksi sebelum tahun 2003.

Di negara imperialis lainnya, situasinya jauh lebih buruk. Perkembangan produksi di Inggris, Italia, dan Perancis saat ini berada dalam tingkat terendah sejak tahun 1990-an.

Perang Nilai Tukar

Perang nilai tukar telah menjadi isu paling mendominasi dalam perdebatan di forum G-20, yang melibatkan terutama AS versus Tiongkok.

AS menuding Tiongkok telah sengaja merendahkan mata uangnya sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor.

Michael Hudson, seorang kontributor di Financial Times, mengatakan bahwa AS berkeinginan untuk membunuh ekonomi Tiongkok, dan dengan begitu, akan menghilangkan ancaman militer Tiongkok.

Perang mata uang, oleh karenanya, hanya merupakan awal bagi sebuah perang dagang, bahkan potensi untuk perang militer. Nouriel Roubini, seorang professor ekonomi lainnya, menegaskan bahwa tidak semua negara dapat meningkatkan net ekspor mereka.

“Ini adalah permainan zero-sum dalam mata uang dan ekspor neto yang berarti keberhasilan suatu negara adalah kekalahan bagi negara lain, dan perang devaluasi kompetitif akan terus berlangsung,” katanya.

Penderitaan bagi Negara Miskin

Tentu saja korban pertama dari pertarungan para raksasa global ini adalah negara-negara miskin.

Setiap usaha negeri-negeri imperialis untuk mengurangi defisit dalam neraca pembayaran, menurut penjelasan ekonom Brazil Gustavo Franco, akan berarti mengurangi kapasitas negara lain dalam mengakumulasi cadangan.

Negara miskin akan dipaksa untuk menderegulasi sistim keuangannya, sehingga membuat mereka semakin rentan oleh serbuan “hot money’.

Para investor akan melihat tingkat bunga yang tinggi, tingkat keuntungan yang tinggi, dan mata uang yang menguat. Ini akan membawa beberapa dampak: (1) mendorong penguatan nilai mata uang suatu negara, namun akan membuat ekspornya akan kehilangan daya kompetitifnya. (2) destabilisasi system keuangan membuat negara bersangkutan sangat rentan dengan penarikan dana keluar dengan cepat.

G-20 telah bersepakat untuk memerangi proteksionisme, dan dengan begitu, negara-negara maju akan bebas menyasar pasar-pasar negeri-negeri berkembang dan negara miskin.

Pendek kata, negeri-negeri imperialis akan menjadikan forum G-20 sebagai jembatan untuk mengalihkan beban krisis ke pundak negeri-negeri miskin dan rakyat pekerja di seluruh dunia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut