Perspektif Politik Energi Yang Berdikari

A. Pengantar politik energi

  1. Politik energi bermakna bagaimana mengelola dan menggunakan kekayaan energi kita untuk kepentingan nasional: 1) menopang pembangunan ekonomi; 2) memenuhi kebutuhan energi rakyat dalam pengembangan hidupnya; dan 3) mendatangkan keuntungan yang bisa dipakai memakmurkan rakyat.
  2. Politik energi kita harus menghilangkan ketergantungan kita terhadap pihak luar. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi berdikari, yang menghendaki kita kekuatan ekonomi kita secara mandiri dan terlepas/terbebas dari eksploitasi asing (neokolonialisme).
  3. Politik energi mengisyaratkan adanya kontrol (penguasaan) negara terhadap sumber-sumber energi. Di sini, pengusaaan negara tidak berarti pemerintah menjadi pengusaha dengan segala birokrasinya. Bukan berarti negara menjadi mesin akumulasi/perusahaan. Di sini negara hanya bertindak sebagai representasi kepentingan rakyat yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan untuk memastikan eksploitasi sumber energi itu bisa mendatangkan kemakmuran bagi rakyat.
  4. Dalam perspektif negara berdaulat (NKRI), menjaga sumber-sumber energi dari ancaman pihak asing, termasuk dicaplok perusahaan asing, seharusnya menjadi bagian dari konsepsi pertahanan nasional. Dengan demikian, mempertahankan NKRI tidak hanya sebatas mempertahankan keutuhan teritorial, tetapi juga rakyat dan kekayaan nasional.
  5. Politik energi juga mengisyaratkan adanya demokrasi ekonomi, yakni hak rakyat untuk terlibat dalam mengolah sumber-sumber energi melalui koperasi atau pertambangan rakyat. Demokrasi ekonomi juga mencakup pelibatan masyarakat lokal dalam memutuskan eksploitasi sumber-sumber energi dan pemanfaatan keuntungannya.

B. Kondisi energi saat ini

  1. Derap langkah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk mendorong kebutuhan konsumsi energi juga meningkat pesat. Hingga tahun 2011, konsumsi energi final Indonesia sudah mencapai 1.131 juta SBM (setara barel minyak). Sepanjang tahun 2000-2010, persentase kenaikannya sebesar 3,09% per tahun. Itu didominasi oleh BBM (31%), biomassa seperti kayu dan arang (28%), sedangkan gas dan batubara (13%). (Sumber: BPPT)
  2. Sementara versi Pertamina menyebutkan, sepanjang 2010 konsumsi energi primer kita meningkat 50%. Dan sekitar 30% konsumsi energi primer itu adalah BBM. Saat ini, Indonesia sudah masuk daftar negara pengimpor BBM di dunia.
  3. Produksi minyak mentah (lifting) terus jatuh. Pada tahun 2004, lifting minyak masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada tahun 2012, lifting minyak kita tinggal 890.000 barel per hari. Sementara, hingga tahun 2013, cadangan terbukti (proved reserve) minyak Indonesia hanya sekitar 3,4 milyar barel. Padahal, menurut pengamat permigasan, potensi cadangan minyak Indonesia masih berkisar 50 miliar hingga 80 milyar barel.
  4. Namun, potensi cadangan di sumber-sumber energi yang lain masih cukup melimpah: cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 112,5 miliar kaki kubik dari total 1,7 triliun kaki kubik cadangan gas dunia. Sementara cadangan batubara Indonesia mencapai 28 miliar ton dan diperkirakan masih ada 156 miliar ton potensi batubara yang belum tergali.
  5. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang juga sangat besar, seperti energi matahari, biomassa, hydropower, energi angin, geothermal, hidrogen, biodiesel, bioetanol, dan lain-lain. Hanya saja pengembangan energi terbarukan ini belum digarap serius oleh pemerintah.

C. Problem tata kelola energi saat ini

  1. Tata kelola energi kita saat ini sangat bergantung kepada kapital asing. Hal ini menyebabkan begitu kuatnya peranan modal asing dalam proses penguasaan dan eksploitasi sumber-sumber energi di Indonesia. Bahkan, melalui UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas, pemerintah meliberalkan pengelolaan migas di dalam negeri. Begitu pula dengan pengesahan UU nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba).
  2. Sebagian besar sumber-sumber energi Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing. Untuk minyak, misalnya, Indonesian Re­sour­ce Studies (IRESS) menemukan bahwa Pertamina  hanya memproduksi minyak sebesar 15 persen dan 85 persen diproduksi oleh asing. Sementara data Kementerian ESDM pada tahun 2009 menyebutkan,  pertamina hanya  memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Sementara hampir 90% produksi gas Indonesia hanya dikangkangi oleh 6 perusahaan asing, yakni Chevron, Total, ConocoPhilips, British Petroleum, dan ExxonMobil. Sementara untuk batubara penguasaan asing diperkirakan mencapai 70%.
  3. Situasi itu menyebabkan—meminjam istilah Bung Hatta—“tampuk produksi” jatuh ke tangan asing. Ini membawa banyak sekali konsekuensi. Pertama, sebagian besar kekayaan energi kita hanya dinikmati oleh perusahaan asing. Tak hanya itu, keuntungan dari eksploitasi sumber-sumber energi juga mengalir keluar melalui kantong-kantong perusahaan asing. Kedua, pemerintah tidak bisa menggunakan kekayaan energi kita untuk kepentingan nasional. Sebagai contoh, karena produksi gas dikuasai asing, maka kita  tidak bisa menggunakan gas itu untuk menopang produksi pupuk. Kasus lainnya, karena tidak mendapat jatah gas yang cukup, PLN terpaksa memakai BBM yang sangat boros. Akibatnya, PLN mengalami inefisiensi hingga Rp 37,6 Triliun. Ketiga, Indonesia semakin bergantung pada impor BBM. Masalahnya, harga BBM di dunia saat ini tidak lagi ditentukan oleh permintaan dan penawaran, melainkan oleh spekulasi. Ahli minyak dari Centre For Research on Globalization (CRG) F W Engdahl mengatakan, sekitar 60% harga minyak dunia saat ini ditentukan aksi spekulasi. Artinya, menggantungkan diri pada impor BBM sama saja dengan menyerahkan leher rakyat kita kepada spekulan.
  4. Selain itu, politik perekonomian pemerintah untuk mendorong penerimaan negara adalah ekspor bahan mentah, termasuk sumber-sumber energi seperti gas dan batubara. Data Kementerian ESDM menyebutkan, sebanyak 52 persen produksi gas kita diekspor dengan harga murah ke berbagai negara. Padahal, bila dikelola untuk kepentingan nasional, gas bisa menggantikan BBM. Harganya lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Sementara jika PLN menggunakan bahan baku gas, maka harga jual TDL juga bisa lebih murah ke rakyat.
  5. Pertamina, sebagai badan usaha negara, tidak lagi memegang monopoli pengelolaan migas. Posisi Pertamina saat ini sangat ironis: mereka harus berkompetisi dengan perusahaan asing untuk mengelola migas di negara sendiri. Selain itu, pemerintah tidak punya itikad baik untuk mengembangkan pertamina menjadi korporasi yang handal. Padahal, untuk memastikan tata kelola migas kita bisa berdikari, maka Pertamina harus dikembangkan dan dimajukan.

D. Penilaian terhadap tata kelola energi saat ini

  1. Tata kelola energi di bawah pemerintahan SBY saat ini, yang sangat pro liberalisasi dan bergantung pada kapital asing, menyebabkan Indonesia kehilangan kontrol atau penguasaan atas kekayaan energinya sendiri. Ini melanggar konstitusi (pasal 33 UUD 1945).
  2. Tata kelola energi yang sangat liberal itu, yang hanya mengejar profit bagi perusahaan asing, menyebabkan keuntungan dari kekayaan energi Indonesia tidak dinikmati oleh rakyat. Ini melanggar pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila (Keadilan Sosial).
  3. Penguasaan asing terhadap sumber-sumber energi Indonesia, yang notabene sangat vital bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, menandai hilangnya kedaulatan ekonomi bangsa kita. Keutuhan NKRI menjadi rapuh.

E. Perspektif tata kelola energi yang berdikari

  1. Kita harus memperjuangkan pencabutan semua produk perundang-undangan yang telah mendorong pengelolaan energi, yakni UU Migas dan UU Minerba. Selanjutnya, kita harus memperjuangkan agar DPR segera menyusun regulasi baru untuk memastikan pengelolaan energi nasional sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 33 UUD 1945).
  2. Mendorong pemulihan kembali kontrol/penguasaan negara terhadap pengelolaan kekayaan energi, baik melalui jalan nasionalisasi maupun renegosiasi. Jalan nasionalisasi tidak berarti pengambil-alihan paksa, tetapi bisa meniru cara Chavez di Venezuela, yakni negara membeli kembali saham-sahamnya dengan “harga pasar”.
  3. Merevitalisasi perusahaan minyak dan gas negara, dalam hal ini Pertamina, supaya bisa memaksimalkan pengelolaan SDA yang sejalan dengan kepentingan nasional dan berkorelasi dengan kemakmuran rakyat. Tentu saja, ini dilakukan dengan memperbaiki manajemen Pertamina, memberantas korupsi dan praktek broker/insider trading, dan penguatan kapasitas produktif pertamina.
  4. Membujuk putra-putri Indonesia yang saat ini menjadi ahli-ahli migas di luar negeri, khususnya di Timur Tengah dan Eropa, untuk kembali ke tanah air dan membangun industri migas nasional. Konon kabarnya, ada 1.500 ahli minyak Indonesia yang bekerja di Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Ada juga yang bekerja di perusahaan migas di Eropa.
  5. Memastikan pengelolaan kekayaan energi memenuhi kebutuhan nasional dan keuntungannya dapat digunakan untuk menstimulasi pembangunan sektor industri yang lain maupun mendanai program sosial (pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain).
  6. Mendorong partisipasi rakyat dalam pengelolaan kekayaan energi nasional, khususnya untuk batubara, melalui koperasi-koperasi rakyat dan pertambangan rakyat. (pasal 33 UUD 1945 ayat 1).
  7. Mendorong pengembangan energi terbarukan, seperti energi matahari, biomassa, hydropower, energi angin, geothermal, hidrogen, biodiesel, bioetanol, dan lain-lain.

Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Artikel ini disampaikan untuk seminar bertajuk “Membangun Kemandirian Energi Dalam Perspektif Empat Pilar Bangsa” di Denpasar, Bali.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut