Persoalan Rakyat Dan Respon SBY

Selama ini, hubungan antara pemerintah dengan rakyat sangat berjarak. Jarak ini diciptakan oleh dua hal. Pertama, kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Kedua, kehidupan para pejabat makin berjarak dengan kehidupan rakyat.

Di mana-mana kini rakyat dikepung berbagai masalah. Kaum buruh berhadapan dengan politik upah murah, sistem kerja kontrak, dan outsourcing. Kaum tani terus terancam kehilangan tanah akibat desakan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Belum lagi, hasil produksi mereka tergilas oleh pangan impor. Rakyat miskin dibuat pusing tujuh keliling oleh kenaikan harga sembako, mahalnya biaya pendiikan, biaya kesehatan yang selangit, dan tidak adanya lapangan pekerjaan.

Belum lagi, gara-gara kebijakan neoliberal pak SBY sendiri, bangsa ini terjebak banyak masalah: kekayaan dan sumber daya alam kita dikangkangi korporasi asing, utang luar negeri makin menumpuk, kerusakan ekologi makin parah, korupsi makin merajalela, dan lain-lain. Tak hanya itu, bangunan kebangsaan terus digoyang oleh menguatnya konflik berbau SARA dan kekerasan terhadap golongan minoritas. Belum lagi kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang menumpuk karena tak tertangani.

Ironisnya, dari berbagai masalah, SBY dianggap kurang responsif. Padahal, SBY sendiri berkali-kali mengingatkan bawahannya, bahwa pejabat pemerintahan itu harus punya tiga rasa, yakni sense of crisis, sense of urgency, dan sense of responsibility. Pada kenyataannya, SBY terkesan abai dengan berbagai persoalan tersebut. Ini tercermin dari munculnya anggapan bahwa negara ini seperti “negara autopilot”.

Belakang Presiden SBY berusaha memangkas jarak dengan rakyat. Tetapi melalui jejaring sosial: Twitter, Facebook, dan Youtube. Dari Twitter-lah SBY mulai mendengar persoalan rakyat. Konon, ada sekitar 4500 mention masyarakat terkait berbagai masalah di Twitter SBY. Malahan, seperti diakui SBY sendiri, di Twitter mendapat banyak kritikan. “Di Land of Twitter ini saya telah menerima banyak masukan dan saran, dan juga kritik. Tidak jarang saya di-“bully”,” kata Presiden SBY.

Memang akhir-akhir ini jejaring sosial menjadi alat efektif bagi rakyat Indonesia untuk mencurahkan persoalan mereka. Dengan membuka akun di jejaring sosial, SBY setidaknya sudah bisa mendengar langsung keluh-kesah rakyat Indonesia itu. Namun, belum semua persoalan rakyat itu tersalurkan lewat jejaring sosial. Maklum, dar 250-an juta rakyat Indonesia, hanya 19,7 juta yang punya akun twitter. Sementara pemilik akun Facebook di Indonesia mencapai 47 juta.

Selain itu, pertanyaan lainnya yang harus dijawab: bagaimana respon Presiden SBY terhadap suara-suara di jejaring sosial itu? Respon itu bisa beragam. Satu, ada tanggapan langsung dari Presiden terhadap berbagai keluhan rakyat di jejaring sosial itu. Dua, ada tindakan berupa kebijakan untuk menyelesaikan persoalan itu.

Kalau kita lihat, komunikasi di SBY di jejaring sosial itu lebih bersifat satu arah. Kebanyakan kicauan Presiden SBY di Twitter, misalnya, adalah sosialisasi aktivitas, kebijakan, dan pesan-pesan. Bagi kami, model komunikasi satu arah semacam ini tidak akan efektif untuk merespon persoalan rakyat.

Belakangan SBY membuat program di Youtube yang disebut “Isu Minggu ini & Respons Presiden SBY”. Di situ SBY merespon pertanyaan publik jejaring sosial mengenai isu-isu terkemuka, seperti kenaikan harga daging dan persiapan mudik lebaran. Tetapi acara itu terkesan hanya ajang sosialisasi kebijakan pemerintah dan pamer kesuksesan pemerintah.

Itu bisa disimak di video yang diunggah di akun Presiden di Youtube. Dalam soal kenaikan harga daging, penjelasan SBY agak menyesatkan. Kata SBY, kenaikan harga daging disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk dan peningkatan klas menengah. Sehingga konsumsi daging. Bagi kami, penjelasan itu sangat menutupi akar persoalan. Seperti yang banyak diungkap oleh pengamat, kenaikan harga daging sapi dipicu oleh: 1) permainan para importir yang ingin mengeruk untung banyak; 2) pemerintah menyerahkan harga daging pada mekanisme pasar; dan 3) Indonesia gagal berdikari dalam produksi daging.

Artinya, karena proses komunikasi satu arah, respon SBY tidak keluar dari kerangka kebijakannya neoliberalnya. Dalam soal daging, misalnya, tidak pendiskusian tentang kenapa kita sangat bergantung pada impor dan faktor apa yang menyebabkan kita gagal dalam memproduksi daging nasional? Alhasil, kita tidak punya gambaran terhadap pemecahan persoalan daging dalam jangka panjang.

Seharusnya, jika SBY memang mau merespon persoalan, ia harus terbuka pada kritikan dan masukan. Di sinilah letak masalahnya. Menurut penilaian kami, SBY hanya menjadikan jejaring sosial untuk komunikasi satu arah, yakni mensosialisasikan aktivitas keseharian dan kebijakannya.

Selain itu, respon SBY seharusnya tidak kasuistik. Ia mestinya mengumpulkan berbagai kasus, mempelajarinya, dan merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus Tasripin, misalnya, SBY seharusnya tak cukup dengan mengirim staff-nya untuk mengantarkan bantuan, tetapi merancang sebuah kebijakan untuk menyelamatkan jutaan anak terlantar seperti Taspirin.

Selain itu, bagi kami, SBY seharusnya tidak menapikan aktivitas turun langsung ke lapangan alias Turun Ke Bawah (Turba). Dengan Turba, SBY bisa melihat langsung keadaan rakyat tanpa perantaraan mulut atau laporan orang lain. Selain itu, ia bisa berdialog langsung dengan rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan mendiskusikan jalan keluar.

Dan, satu hal lagi yang paling penting: setelah mendengarkan keluhan rakyat, SBY harus melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kalau semisal buruh menuntut agar politik upah murah dihapuskan, sistem kerja kontrak dan outsourcing dihapus, maka SBY harus menjalankannya. Kalau petani menuntut land-reform, modal, dan teknologi modern, ya, SBY harus menurutinya. Bukan melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut