Perpres Reforma Agraria Belum Menjawab Persoalan Agraria

Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk merumuskan Perpres tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut diharapkan menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Terkait draft Perpres Reforma Agraria itu, Peneliti Agraria dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, M Nazir Salim, menganggap Perpres tersebut belum menjawab persoalan konflik agraria di Indonesia.

“Setelah membaca Perpres itu, saya kira tidak (menjawab persoalan agraria),” kata Nazir dalam diskusi bertajuk Konflik Agraria dan Aksi Petani Jambi yang diselenggarakan oleh MAP Corner-Klub MKP di kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (5/4/2016).

Pasalnya, ungkap Nazir, Perpres itu hanya mendistribusikan tanah cadangan dari kawasan hutan, tanah yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya sudah habis, dan tanah terlantar.

“Perpres itu tidak menyentuh soal struktur kepemilikan tanah yang timpang. Kita kan mengalami masalah stuktur penguasaan tanah yang timpang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nazir mengeritik penguasaan tanah oleh korporasi, semisal melalui HGU, dalam waktu cukup panjang. Menurut, penguasaan tanah luas oleh korporasi itu menjadi penyebab ketimpangan agraria.

“Modal itu difasilitasi oleh negara untuk secara cepat dan pasti untuk menyingkirkan orang. Dalam banyak kasus rakyat disingkirkan dengan cara diusir,” papar Dosen STPN Yogyakarta ini.

Sinaryo

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut