Perlunya Pembatasan Penguasaan Tanah oleh Korporasi

Bagi masyarakat agraris, tanah merupakan faktor produksi terpenting. “Baik buruknya penghidupan rakyat bergantung pada situasi hak milik tanah,” kata Bung Hatta.

Itulah semangat yang mendasari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur pengusaan dan membatasi pemilikan tanah oleh individu dan badan usaha.

Dalam UUPA 1960, tanah dinyatakan fungsi sosial dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Karena itu, hak menguasai tertinggi terhadap bumi, air, dan ruang angkasa ada di tangan Negara, sebagai represtasi dari kepentingan umum.

Dalam UUPA 1960 juga, tanah merupakan penanda eksistensi kedaulatan Republik Indonesia dan Rakyatnya (azas kebangsaan). Karena itu, hanya orang Indonesia/WNI yang boleh punya tanah (UUPA 1960 pasal 21). Ini berlaku untuk Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB). Sedangkan WNA hanya boleh mengakses Hak Pakai.

Agar penguasaan dan pemanfataan tanah tetap berfungsi sosial dan tidak merugikan kepentingan umum, sesuai mandat pasal 7 dan pasal 17 UUPA, maka pada 29 Desember 1960 pemerintahan Sukarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 56 tahun 1960, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU nomor 56 prp 1960).

Hanya saja, dalam UUPA 1960 yang diatur batas maksimum pemilikannya adalah hak milik perorangan, yaitu maksimum 20 hektar untuk satu keluarga. Tetapi belum ada pengatur batas maksimum untuk HGU, HGB, dan hak pakai.

Sekarang ini, semangat UUPA untuk mengatur penguasaan dan batasan pemilikan tanah sangat diperlukan. Gini rasio pertanahan saat ini sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia.

Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan, 25 grup usaha besar menguasai 51 persen atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap.

Di sisi lain, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektar.

Di sini ada persoalan besar. Pertama, ada problem ketimpangan pemilikan tanah. Sebagian besar tanah berada di tangan segelintir orang. Bukan lagi tuan tanah, melainkan pemilik bisnis (kapitalis) besar yang hidup di sektor agrobisnis.

Kedua, pemilikan tanah oleh petani, yang merupakan soko-guru dari produksi pangan nasional, justru mengecil. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem dengan pemilikan lahan rata-rata 0,3 hektar. Bahkan, ada 28 juta petani adalah petani tak bertanah.

Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan cita-cita Konstitusi (pasal 33 UUD 1945). Juga memunggungi visi pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan keadilan agraria dan kedaulatan pangan.

Presiden Jokowi sendiri sudah bicara reforma agraria. Dan reforma agraria sudah menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 dalam Perpres No 45/2016 pada 16 Mei 2016. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria : 1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria ; 2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria ; 3) Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria ; 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria ; dan 5) Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Namun, reforma agraria yang didesakkan oleh Presiden itu akan menjadi hambar, atau tidak akan bisa mengatasi ketimpangan, jika tidak melakukan dua hal.

Pertama, menghentikan liberalisasi ekonomi ugal-ugalan yang membiarkan korporasi menguasai tanah dalam jumlah yang sangat luas. Jika peruntukan tanah tetap mengabdi pada kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan rakyat, maka reforma agraria yang didengunkan Presiden Jokowi akan kehilangan makna.

Presiden Jokowi harus punya keberanian mencabut semua Undang-Undang yang memberi karpet merah bagi liberalisasi sektor agraria, yang menyingkirkan hak petani untuk mengakses sumber daya agraria, terutama tanah.

Kedua, melakukan pembatasan pemilikan lahan individu dan membatasi luasan penguasaan tanah (HGU) untuk sektor bisnis, baik di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Tidak bisa lagi jutaan hektar tanah dikuasai hanya oleh segelintir grup bisnis.

Investasi di sektor pertanian harusnya lebih didorong ke industri pengolahan. Selain mendorong industrialisasi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, juga bisa menambah pasar bagi hasil pertanian dalam negeri.

Pengusahaan tanah yang luasnya lebih dari 25 hektar harus sesuai dengan semangat UUPA, yaitu “memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.”

Tanah milik individu yang menganggur harus dikenai pajak progressif. Sedangkan tanah HGU yang menganggur harus dikembalikan ke tangan negara dan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria atau Perhutanan Sosial.

Pemberian HGB tidak boleh di atas lahan pertanian yang produktif. Ini untuk mencegah menyempitnya lahan pertanian karena desakan pembangunan dan bisnis.

Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut