Perlawanan Sosial di Kota Siantar

Pergolakan politik sedang berkembang di Siantar, Sumatra Utara, saat ini, sejak beberapa kebijakan pemerintah kota mendapatkan kritik dan penentangan luas dari berbagai kelompok sosial. Koalisi sosial bermunculan hampir bersamaan dengan tumbuhnya aksi protes di mana-mana.

Dalam tiga hari terakhir, sebuah perlawanan massal diorganisir secara bersama-sama oleh mahasiswa, pelajar SMU, guru, dan pedagang. Mereka mendatangi kantor parlemen setempat, untuk mengartikulasikan tuntutan politik mereka; pencopotan walikota.

Pada hari pertama, 16 November 2009, lebih dari 500 orang dari Koalisi Rakyat Siantar (KORAS) menguasai halaman depan gedung parlemen setempat. Mereka menuntut anggota parlemen ini segera bersikap dan menunjukkan dukungannya kepada gerakan massa. Namun, parlemen yang didominasi oleh partai demokrat memilih tidak bersikap dan mempertahankan status quo.

Pada hari kedua, dukungan yang datang terus meningkat. Kali ini muncul dukungan dari para sopir angkot, yang kepentingannya juga ditindas oleh sang walikota. Oposisi sosial tentunya berkembang luas, membawa situasi politik Siantar pada “titik didihnya”. Koalisi oposisi sudah mengultimatum, bahwa mereka akan melakukan aksi protes hingga lima hari mendatang.

Pertemuan Kepentingan

Apa yang perlu dicatat dari pergolakan ini adalah bertemunya kepentingan berbagai sektor sosial di Kota Siantar, yakni mereka-mereka yang selama ini turut dirugikan oleh kebijakan pemerintah kota. Ada berbagai sektor sosial yang saling mengadu kepentingan di sini, diantaranya mahasiswa, pelajar, guru, pedagang, dan sopir angkot.

Di kalangan pelajar, walikota Siantar RE. Siahaan diasosiasikan dengan pejabat lokal yang menentang kemajuan pendidikan. Pada bulan Juli 2009 lalu, Walikota berusaha meruislag sekolah SMAN 4 Pematang siantar, dan berakhir dengan kericuhan. Walikota mengirimkan ratusan aparat kepolisian untuk menindas aksi protes pelajar SMA dan SD.

Ini membuat gerah para pelajar dan pemerhati pendidikan, sebab Siantar dikenal sebagai kota pendidikan di Sumatra Utara. Dengan kejadian ini, reputasi sebagai kota pendidikan kini menjadi kenangan semata.

Soal lainnya adalah penunggakan pembayaran uang insentif bagi para guru dan dana bantuan bagi siswa miskin. Seharusnya, setiap guru atau tenaga pendidik di kota Siantar mendapatkan uang insentif sebesar Rp.50.000 per orang setiap bulan. Namun semenjak RE Siahaan memegang tampuk kekuasaan, para guru ini belum mendapatkan uang insentif tersebut.

Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (SGSI) Bikman Manalu menegaskan, kebijakan soal uang insentif sebesar Rp.50 ribu tercantum dalam APBD pemrov Sumatera Utara, dan berlaku bagi seluruh kabupaten/ kota di Sumut. Pihaknya menduga, dana sebesar Rp3,5 miliar itu telah diselewengkan oleh Pemkot Siantar.

Kebijakan lain Pemkot Siantar yang mengundang protes adalah rencana rehab pasar horas. Rencana ini, menurut pedagang, akan meminggirkan mata pencaharian dan kesempatan mereka untuk berjualan. Terlebih Pemkot tidak menyiapkan alternative berjualan bagi para pedagang pasar horas.

Selain itu, krisis ketidakpercayaan terhadap pemerintah Pemkot Siantar juga mengemuka, sehubungan dengan berbagai dugaan korupsi dan nepotisme. Selain diduga mengkorupsi anggaran dana insentif bagi para guru, walikota dari partai demokrat ini juga diduga mengkorupsi proyek jalan lingkar (ring road).

Belum berhenti di situ. Walikota juga tersangkut kasus CPNS-gate. Berdasarkan data dari USU, sebanyak 19 CPNS tidak sesuai dengan hasil pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak Pemko Siantar, sehingga terindikasi KKN. Kasus ini sementara bergulir dan ada rencana untuk dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pentas amal yang digelar siswa-siswi SMAN 4 Pematang Siantar, 8 November lalu, ribuan orang berkumpul dan memadati konser. Para siswa-siswi tampak sangat bersemangat dengan kehadiran band reggae dari Jakarta, Ras Muhammad dan musisi balada Rizal Abdulhadi.

Kejahatan-kejahatan diatas telah memicu kemarahan dan melahirkan krisis politik. Berbagai sektor sosial yang dirugikan—atau setidaknya terkena dampaknya—mulai mengumpul dalam sebuah oposisi sosial lebar. Mereka sudah mendirikan koalisi politik bernama “Koalisi Rakyat Siantar”, disingkat KORAS.

Sejumlah Hambatan

Meskipun sudah berhasil mengumpulkan berbagai sektor yang dirugikan oleh kebijakan Pemkot dalam suatu koalisi politik, tetapi perjuangan rakyat di sana bukan tanpa hambatan. Ada beberapa hambatan besar yang masih menghadang kini:

Pertama, parlemen Siantar saat ini sedang dikuasai kekuatan reaksioner atau kekuatan politik pendukung Walikota, terutama partai Demokrat. Respon “dingin” anggota DPRD terhadap aksi massa merupakan bukti, bahwa mereka tidak mendukung perlawanan ini.

Kedua, media lokal tidak berpihak kepada gerakan rakyat. Saya melihat, media sangat sinis menanggapi aksi massa dan berusaha mendiskreditkannya. Di media “metro siantar, misalnya, kita temukan judul “Show Force Guru Tak Diterge”, memperlihatkan sikap oposisional media terhadap aksi massa. Liputan mengenai kejadian ini di dalam pemberitaan media nasional, juga sangat sedikit.

Ketiga, masih minimnya dukungan rakyat secara luas, khususnya dukungan petani, buruh, dan rakyat miskin kota. Gerakan mahasiswa juga belum signifikan, padahal kota ini adalah pusat pendidikan. Meskipun, misalnya, sektor kaum miskin (petani, buruh, kaum miskin kota) turut dikorbankan oleh pemkot, tetapi mereka belum melihat ekspresi dan signifikansi kepentingan mereka dalam gerakan protes beberapa hari ini.

Keempat, Politik pecah belah terhadap berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Saat ini, sejumlah organisasi kemasyarakatan berusaha dirangkul dan dinetralisir oleh walikota. Dengan begitu, dia berharap bisa mengisolasi kelompok perlawanan supaya tidak berkembang luas.

Padahal, belajar dari pengalaman revolusi sosial di bebera daerah Indonesia, keterlibatan kaum tani dan rakyat miskin bersifat mutlak sebagai kekuatan utama dari revolusi sosial ini.

Meskipun tuntutan politik para pemrotes sudah terus melaju; pemecatan walikota. Namun kuantitas massa bisa saja turun seketika, bila tidak segera menemukan dukungan luas dan signifikan dari sektor sosial paling dimiskinkan; petani, buruh, dan miskin kota.

Revolusi Sosial?

Memang betul, bahwa pergolakan politik ini belumlah sampai pada sebuah revolusi sosial, dimana muncul pergantian terhadap struktur politik secara radikal dan kehadiran sebuah tatanan sosial yang baru. Ini memang baru sebatas pergolakan politik—atau semacam refleksi keresahan sosial—dari berbagai kelompok atau sektor sosial yang beragam.

Namun demikian, pergolakan politik rakyat di Siantar akhir-akhir ini perlu digarisbawahi sebab mengandung potensi “ledak” di masa mendatang. Disini, sektor yang melakukan perlawanan sejak awal tidaklah tunggal, tetapi sudah menjadi rangkaian dari berbagai sektor yang berbeda; pelajar, mahasiswa, guru, pedagang, dan sopir angkot.

Kehadiran KORAS, sebagai blok sosial politik untuk menampung sektor sosial yang beragam kepentingan, berarti gerakan perlawanan sudah menemukan motor penggeraknya. Ini, tentu saja, merupakan awalan yang baik bagi kepemimpinan politik perlawanan ke depan.

Seruan untuk menggantikan walikota sudah bergema dan kelihatan menjadi tujuan akhir gerakan ini. Jadi, kalaupun nanti gerakan berhasil dipadamkan untuk sementara, tetapi sebuah investasi untuk gerakan di masa mendatang sudah tersedia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut