Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti: Kemenhut Janji Panggil Pemda Kepulauan Meranti

SEPULUH orang perwakilan petani Kepulauan Meranti, Serikat Tani Riau (STR) dan Serikat Tani Nasional (STN) mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin (21/4).

Saat pertemuan kemarin, para perwakilan petani diterima langsung oleh Sekjend Dephut Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dephut Bedjo Santosa, dan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Ir. R. Iman Santoso, M.Sc.

Pertemuan dilangsungkan di sebuah ruang khusus di kantor Kementerian Kehutanan. Sekjend Dephut, Hadi Daryanto, yang membuka pertemuan ini. Dalam sambutannya ia menyatakan pihak Kemenhut bersedia mendengarkan keluhan petani.

Mendapat kesempatan berbicara, Wiwik Widyanarko, sekjend STN, menyatakan bahwa dalam pertemuan itu telah hadir perwakilan petani dari Kepulauan Meranti. Pada kesempatan pertama, dia memberi kesempatan kepada Muhammad Riduan, ketua STR kepulauan Meranti, untuk berbicara.

Riduan pun membuka lembaran buku dan mulai menjelaskan. “Semuanya bermuasal dari SK Menhut nomor 327 tahun 2009. SK tersebut memberikan ijin HTI kepada PT.RAPP untuk mengelola lahan gambut di kepulauan Meranti,” katanya.

Gara-gara SK tersebut, kata Riduan, tanah kepulauan Meranti seolah-olah dibagi-bagi oleh PT.RAPP dan mitranya. PT. SRL mendapat 18 ribu hektar di pulau Ransang, PT.LUM mendapat 10 ribu hektar di Tebing Tinggi, dan PT.RAPP mendapat 442.600 hektr di Pulau Padang.

Riduan pun mengungkapkan sejumlah dampak terkait dampak HTI tersebut, khususnya aktivitas PT.RAPP di pulau padang. Ada dua dampak paling nyata mengancam petani, kata Riduan, yaitu: pertama, dampak kerusakan lingkuan berupa ancaman tenggelamnya pulau padang, dan kedua, potensi perampasan tanah rakyat akibat tidak jelasnya tapal batas wilayah operasional PT.RAPP.

Riduan juga menjelaskan bagaimana petani Kepulauan sudah menempuh berbagai cara untuk berjuang mempertahankan haknya. “Kami sudah berkali-kali menggelar aksi, menggelar rapat akbar, melakukan dzikir akbar, mogok makan, stempel darah, bahkan aksi pendudukan kantor pemerintah. Tetapi, pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, lepas tangan dan menganggap hal ini wewenang pemerintah pusat,” kata Riduan menjelaskan.

Seorang petani dari Kepualauan Meranti, Sutarno namanya, menjelaskan dengan menggunakan peta bagaimana wilayah operasional PT.RAPP tumpang-tindih dengan wilayah pemukiman dan perkebunan penduduk. “Jadi, kalau ijin RAPP tetap dijalankan, maka penduduk akan sangat dirugikan dan dipaksa keluar dari lahan-lahan mereka,” tegasnya.

Sutarno, yang juga sekretaris KPD STR Meranti, menceritakan bagaimana pulau Rangsang, pulau yang berada di dekat pulau Padang, sudah hampir tenggelam karena hutannya habis dibabat dan abrasi air laut.

Zainal, 33 tahun, seorang petani lainnya pun bicara. Ia tak kuasa menahan air mata dan kesedihannya. Dia bercerita bagaimana para petani bisa sampai ke Jakarta dengan cara kumpul-kumpul duit sebesar Rp 10 ribu. “Saya datang ke jakarta ini membawa harapan banyak orang, bukan saja petani, tetapi generasi di masa depan,” katanya.

Zainal, yang sehari-hari mencari getah karet di hutan, mengaku terancam kehidupannya apabila PT.RAPP diberi ijin untuk membuka hutan dan menanam akasia di pulau Padang. “Kami hidup dari hutan, termasuk menyekolahkan anak kami. Kalau sudah diambil RAPP, bagaimana kami bisa hidup,” kata Zainal dengan muka berkaca-kaca.

Kesedihan juga dirasakan oleh Toyib, petani asal Pulau Padang lainnya. Masyarakat pulau padang, katanya, adalah pencari getah karet dan palawija. Jika mereka tergusur dari tempat tersebut, Toyib dan banyak rakyat kepulauan Meranti lainnya merasa kebingunan kemana lagi mencari kehidupan.

Respon Kementerian Kehutanan

Mendapat pelaporan para petani, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Ir. R. Iman Santoso menjelaskan bahwa alasan mereka mengeluarkan SK adalah karena rekomendasi dari Gubernur dan Bupati. “Tidak ada satupun ijin yang keluar tanpa rekomendasi dari Gubernur dan Bupati.”

Mengenai tapal batas, Iman Santoso mengatakan hal itu merupakan tanggung-jawab dari Bupati setempat. “Bupati setempat adalah panitia penentuan tapal batas.

Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dephut Bedjo Santosa, yang mengaku orang Riau, tiba-tiba angkat bicara. Dia berbicara tiga hal yang menjadi landasan keluarnya SK Menhut nomor 327 tahun 2009 itu.

Pertama, penetapan kawasan hutan melalui SK Menhut itu sudah benar. Jadi, kalau ada komplain atau kontra dari masyarakat, maka harus dibuktikan dengan bukti berupa surat kepemilikan lahan oleh masyarakat.

Kedua, ketika memutuskan untuk mengeluarkan SK tersebut, Menhut berharap bahwa keberadaan perusahaan adalah untuk pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, SK Menhut tersebut merupakan rekomendasi dari Bupati dan Gubernur.

Kalau masyarakat hendak menggugat, menurut Bedjo, maka harus ada pembuktian mengenai kesalahan yang sudah dilakukan oleh PT.RAPP.

Pendapat Bedjo itu diperkuat lagi oleh Imam Santoso. Katanya, kalau mau melakukan pencabutan, maka harus ada pembuktian mengenai kesalahan dari pemegang izin tersebut, termasuk di dalamnya kalau ada persoalan pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Namun, semua argumentasi pihak Kemenhut itu segera dipatahkan oleh Muhammad Riduan. Riduan mengaku sudah meminta Pemda dan PT.RAPP untuk melakukan pemetaan ulang, supaya nantinya lahan milik masyarakat tidak terambil oleh wilayah operasional PT.RAPP. Tetapi semua permintaan masyarakat itu diabaikan oleh pemerintah dan PT.RAPP.

Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, yang saat Pilkada berkampanye menentang HTI, tiba-tiba berbalik arah saat berkuasa dan mendukung operasional PT.RAPP di Pulau Padang.

Riduan juga menyoroti soal AMDAL ijin HTI PT.RAPP yang sulit didapatkan. “Kami baru mendapatkan AMDAL-nya dua minggu lalu, itupun setelah melakukan aksi mogok makan,” katanya.

Di penghujung pertemuan, Iman Santoso, mewakili Menhut, menyatakan akan melaporkan persoalan ini kepada Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pemerintah daerah kepulauan Meranti ke Jakarta untuk menjelaskan persoalan ini.

Sedangkan tuntutan petani yang lain, yaitu penghentian sementara operasional PT.RAPP, tidak disanggupi oleh pihak Kementerian Kehutanan. Pasalnya, menurut Iman Santoso, penghentian sementara hanya bisa dilakukan apabila sudah ada kesalahan.

Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh petani, kesalahan PT.RAPP sudah nampak jelas di depan mata: mengancam merusak lingkungan, menenggelamkan pulau yang sebagian besar gambut itu, berpotensi merampas lahan milik rakyat, menghancurkan mata pencaharian petani, dan masih banyak lagi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut