Perjuangan Buruh Venezuela Untuk UU Perburuhan Revolusioner

Pada akhir Maret 2011 lalu, ribuan pekerja di Venezuela tumpah-ruah di jalan-jalan kota Caracas. Mereka bersikeras agar pemerintah segera mengesahkan sebuah UU perburuhan revolusioner.

Protes ini diorganisir oleh Serikat Pekerja Nasional Venezuela (UNT). Bagi aktivis UNT, agar tempat kerja dan hubungan industrial bisa bersifat sosialis, maka kontrol pekerja harus diperkuat.

Masalahnya, di mata hukum perburuhan Venezuela yang lama, belum ada pengakuan legal terhadap keberadaan Dewan-Dewan Buruh. Ini menjadi batu sandungan menuju tercapainya kontrol pekerja.

Lebih jauh lagi, di beberapa perusahaan yang berhasil diambil alih pekerja, proses negosiasi dengan pemilik pabrik atau birokrat gagal karena belum adanya legalitas terhadap keadaan Dewan Buruh.

Kaum buruh Venezuela juga menuntut waktu kerja 6 jam, pengapusan kategori “pekerja kontrak”, dan pembayaran gaji untuk dewan buruh dan pendidikan politik. Tuntutan lainnya adalah kenaikan upah, melanjutkan program nasionalisasi, dan kontrak kolektif untuk pekerja sektor publik.

Lebih jauh, para pekerja Venezuela menuntut agar pemerintah Bolivarian segera mengesahkan UU untuk memperkuat kontrol pekerja dan manajemen sosialis. Maklum, sisa-sisa birokrasi lama masih bertahan dalam hubungan industrial di Venezuela.

Sejak maret tahun 2010 lalu, Majelis Nasional Venezuela sudah melakukan pembahasan mengenai UU perburuhan yang baru. Namun, entah mengapa, proses pembahasan UU itu tersendat di tengah jalan.

Tinggalkan Hukum Perburuhan Lama

Hukum perburuhan Venezuela saat ini masih peninggalan era rejim neoliberal Rafael Caldera. UU itu dibuat pada tahun 1997, atas tekanan IMF dan sejumlah kapitalis Venezuela. UU ini sering disebut sebagai “UU perburuhan Caldera”.

UU lama ini mencabut banyak sekali hak-hak pekerja. Diantaranya penghapusan pesangon dan dana kompensasi terhadap pekerja yang di-PHK tidak adil.

Chavez beranggapan, UU itu harus dirombak karena masih membaya semangat republik keempat dan Puntofijismo (era dominasi dua partai: AD dan Copei). UU itu murni untuk merampok dan menghisap pekerja atas suruhan IMF.

Saat itu, serikat buruh Venezuela sangat terjebak birokratisme. Konfederasi Pekerja Venezuela (CTV), serikat buruh terbesar di era sebelum Chavez, memang bertindak seolah independen, tetapi sebetulnya mereka “alat” rejim neoliberal. Seperti serikat buruh kuning di era Orde Baru di Indonesia, CTV tidak memperjuangkan kepentingan massa pekerja.

Karenanya, ketika pemerintah dan IMF menyodorkan UU perburuhan pro-neoliberal, CTV tidak melakukan perlawanan. Bahkan CTV menyetujui UU tersebut, dengan mengatasnamakan kaum buruh.

CTV sendiri adalah serikat buruh pro-imperialis. Serikat buruh ini didanai besar-besaran oleh National Endowment for Democracy (NED), Agency for International Development (USAID), dan AFL-CIO. CTV juga sangat akrab dengan kamar dagang Venezuela- Federacaramas.

Respon Presiden Chavez

Ketika demonstrasi menyeruak dimana-mana untuk UU perburuhan baru, Presiden Chavez pun langsung bereaksi. Di hadapan para pekerja yang sedang menggelar aksi protes, Presiden berhaluan kiri ini menjanjikan bahwa tuntutan buruh akan dipenuhi paling lambat sebelum May Day tahun 2012.

“Ini jelas-jelas utang kepada rakyat, kepada pekerja, dan kepada revolusi,” ujar Chavez, yang pidatonya langsung disambut gegap-gempita oleh pekerja. Ia berjanji menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan dekrit.

Chavez juga menyerukan agar pekerja terlibat langsung dalam proses penyusunan UU perburuhan revolusioner tersebut. Ia juga menganjurkan adanya konsultasi rakyat sebagai proses pelibatan rakyat dalam proses penyusunan UU.

Hanya saja, soal mekanisme pengeluaran UU ini, kaum revolusioner mengalami perbedaan pendapat. Bagi sebagian besar serikat buruh revolusioner yang berada di dekat PSUV, UU itu sebaiknya dikeluarkan oleh Chavez melalui dekrit. Pasalnya, mereka tidak mau menunggu lebih lama lagi. Sementara serikat buruh yang berada di dekat Partai Komunis Venezuela (PCV), UU itu ada baiknya keluar tetap melalui Majelis Nasional. PCV dan serikat buruh pendukungnya ingin agar proses penyusunan UU itu melalui proses perdebatan di Majelis Nasional.

Chavez sendiri, sesuai dengan janjinya,  sudah membentuk Komisi untuk menyusun draft UU perburuhan revolusioner yang baru. Jika sudah disusun, lalu dilemparkan untuk dibahas oleh pekerja, kemudian disetujui, maka UU akan disahkan melalui dekrit menjelang Hari Buruh Sedunia tahun 2012 ini.

Chavez sendiri mendapat dukungan 656.815 tanda-tangan pekerja untuk mempercepat keluarnya UU perburuhan revolusioner itu. Para pekerja sendiri berjanji akan mengumpulkan 1.300.000 tanda tangan untuk mendukung inisiatif Presiden Chavez.

Komisi itu akan melibatkan pihak pemerintah dan perwakilan organisasi-organisasi rakyat. Nicolas Maduro, menteri Luar negeri yang bekas aktivis buruh, masuk sebagai wakil pemerintah dalam komisi ini.

Begitulah, di negeri yang revolusioner seperti Venezuela, pemerintah bertindak sangat cepat untuk merespon tuntutan kaum buruh. Hal itu terjadi karena pemerintahan di Venezuela memihak kepada klas pekerja.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • klau di indonesia, penguasa hanya akan cepat merespon jika ada tuntutan dari orang dekat atau pendukungnya penguasa yang korup ini..

  • hadi santosa

    apa yang kita harapkan dari pemerintah yang sudah berselingkuh dan berzina dengan korporasi??? rakyat sebagai istri sahnya sudah tidak ada perlindungan apalagi pemenuhan Hak.

  • hari restumu

    Kasus Venezuela terkait Nasionalisasi PMA,beda banget dg NKRI,jika saat Nasionalisasi di Venezuela,,,Venezuela sebelumnya mencairkan 2,5 Ton Emas,yg di Tabung di Bank-Bank Eropa,untuk Nasionalisasi,,,tapi oleh Eropa hanya di Acc 1,6 ton emas saja,,,tidak demikian dg Indonesia yang Punya Hutang rp 1800 triliun,ke Asing,,,jadi jika kita meniru Venezuela,,,,,bagai Bumi dg Langit,,,,di kasih Presiden Canggih Pun NKRI nggaka bakalan Mampu meniru Sistem yg Venezuela,lakukan,,,