Peringati Harkitnas, PRD Madiun Tolak Kenaikan Harga BBM

Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dimanfaatkan oleh puluhan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Madiun, Jawa Timur, untuk menyuarakan berbagai persoalan bangsa.

Dengan menenteng sejumlah spanduk, puluhan aktivis PRD Madiun ini menggelar aksinya di bundaran Proliman Pabrik Redjo Agung Madiun. Mereka menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM.

“Bagi kami, kenaikan harga BBM hanya akan semakin membebani kehidupan ekonomi rakyat. Harga barang kebutuhan dan biaya hidup akan semakin tinggi,” kata  Gabriel Batista, aktivis PRD yang bertindak sebagai koordinator aksi.

Menurutnya, kenaikan harga BBM sejalan dengan kepentingan imperialisme untuk memangkas habis subsidi energi dan meliberalkan sektor hilir migas Indonesia.

Dalam orasinya, Gabriel juga mempertanyakan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, yang berdalih bahwa kenaikan harga BBM merupakan kehendak masyarakat.

“Kalau memang kehendak masyarakat, tolong tunjukkan kepada kita semua, masyarakat mana yang menghendaki kenaikan harga BBM. Kalau tidak, berarti Menteri Jero Wacik telah melakukan kebohongn di depan publik,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua PRD Madiun, Ferman Telussa, saat menyampaikan orasi politiknya. Menurut Ferman, sebagai negara yang kaya sumber energi, rakyat Indonesia seharusnya tidak dipusingkan dengan ketersediaan energi.

Masalahnya, kata Ferman, hampir semua sumber-sumber migas Indonesia, seperti minyak, gas, dan batubara, sudah dikuasai oleh perusahan asing. “Di sinilah letak masalahnya. Kekayaan energi kita hanya dinikmati oleh segelintir modal asing,” tegasnya.

Ferman menjelaskan, tata-kelola energi Indonesia seharusnya mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang mengisyaratkan adanya penguasaan oleh negara dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam aksinya, PRD Madiun juga mendesak Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Madiun untuk bersikap sama dengan rakyat, yaitu menolak kenaikan harga BBM. “Kita berharap agar Pemkot dan DPRD memperjuangkan dilaksanakannya pasal 33 UUD 1945 sebagai solusi ketidakmandirian di bidang ekonomi,” kata Ferman.

Johan

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut