Peringati Hari Tani, PRD Aksi Massa ke Kantor BPN

Sebanyak tiga ratusan massa dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) DKI Jakarta menggelar aksi massa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Senin (24/9). Aksi massa ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional.

Dalam aksinya, massa aksi membentangkan bendera  PRD dan spanduk bertuliskan “Tidak ada Kedaulatan Pangan Tanpa Penegakan Pasal 33 UUD 1945” dan “Tanah, Modal dan Teknologi untuk Kaum Tani Demi kedaulatan Pangan.”

Menurut M.Setio Ajiono, Ketua PRD DKI Jakarta, bahwa bangsa kita sekarang tidak berdaulat di bidang pangan. Ini ditunjukkan dengan banyaknya kebutuhan-kebutuhan pangan kita diimpor dari luar negeri; beras, gula, jagung, tepung terigu, biji gandum, dll.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia tidak berdaulat di bidang pangan: pertama, kaum tani yang merupakan tenaga pokok dalam produksi pangan dipisahkan dari alat produksinya, yaitu tanah. Kedua, kebijakan agraria yang sangat liberal yang mirip dengan jaman kolonialisme. Ketiga, hilangnya peran negara dalam melindungi sektor pertanian.

“Untuk itu, kedaulatan pangan hanya bisa terjadi jika pemerintah menegakkan pasal 33 UUD 1945.” Serunya.

Selain itu, Partai Rakyat Demokratik juga meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan UUPA 1960 sebagai salah satu turunan dari pasal 33 UUD 1945. Dimana titik tolak dari penegakan UUPA 1960 adalah reforma agraria.

Setelah beberapa kali orasi-orasi politik, massa aksi dari beberapa perwakilan diterima oleh pihak BPN, Siswanto, Staff Khusus Bidang Hukum. Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan menyampaikan aspirasinya mengenai kasus-kasus pertanahan dan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah.

Menanggapi pertemuan tersebut, Pihak BPN, Siswanto, mengatakan untuk penanganan penyelesaian sengketa tanah atau konflik agraria, sudah dibentuk Tim yang namanya Tim Sebelas. Dimana dalam Tim Sebelas ini akan melibatkan dari masyarakat maupun dari lembaga swadaya, sehingga ada sinergisitas.

“Tim sebelas tersebut bekerjanya termasuk kewilayah-wilayah seluruh Indonesia. Tentunya dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah-masalah tanah secara struktural. Inilah yang sudah kami canangkan untuk melakukan tindak lanjut.” Lanjut Siswanto, Staff khusus Bidang Hukum BPN.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut