Peringati Hari Agraria Tahun 2014, Petani Pesisir Barat Siap Duduki Kantor Bupati

Tanggal 19 September lalu, sekitar pukul 13.30 WIB, puluhan petani sawit perwakilan dari Persatuan Tani Demokratik (PTD) menggelar konferensi pers di sekretariat Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) cabang Bandar Lampung.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang sejak tahun 2010 lalu memimpin perjuangan petani sawit menuntut penuntasan konflik dengan PT Karya Canggih mandiri Utama (KCMU). Juga hadir seorang pejuang agraria yang baru saja terpilih sebagai anggota DPRD Lampung Barat, Gusti Kade Artawan.

“Kehadiran kami ini sebagai reaksi atas acara illegal yang diselenggarakan Pj Bupati Pesisir Barat, Kherlani, dimana hari kamis kemarin bersama Gubernur Ridho Ficardo telah mengklaim menuntaskan konflik agraria antara ribuan warga dengan PT KCMU. Di acara itu dilakukan penyerarahan sertifikat pada perwakilan petani secara simbolik,” ujar Gusti Kade Artawan.

Lebih lanjut, Gusti Kade membantah klaim Pemkab Pesisir Barat terkait adanya kesepakatan (MOU) tentang pengembalian kerjasama plasma antar petani dengan PT. KCMU seperti sedia kala.

“Pemkab menyatakan tidak mengembalikan semua sertifikat karena mayoritas petani dianggap masih berhutang. Padahal, pihak Bank Mandiri yang telah mengakuisisi Bank Dagang Negara telah menyatakan secara resmi pada tanggal 17 maret 2010 melalui surat No. BBC.BDL/075/2010 bahwa seluruh utang petani sudah lunas sejak tahun tanggal 27 Desember 2005,” ungkap Gusti Kadek.

Malahan, menurut Gusti Kadek, para petani plasma justru membayar lebih dari utang karena cicilan terus dibayar sampai tahun 2010. Menurutnya, kesepakatan baru yang diklaim oleh Pemkab itu itu telah mensyaratkan petani harus menyerahkan penjualannya kepada monopoli oleh KCMU dengan pembagian untuk 40:60%. Tak hanya itu, petani juga mengalami pemotongan wajib setiap panen dan potongan 30% bagi mereka yang dianggap belum melunasi utang.

“MoU itu benar-benar merugikan petani dan terlalu menguntungkan PT KCMU yang jelas-jelas bersalah karena sejak awal menjalankan usahanya tidak pernah punya HGU atas tanah rakyat yang dikelolanya dan izin produksinya pun sudah habis sejak tahun 2008,” tegas Gusti Kadek.

Untuk diketahui, Pemkab Pesisir barat dalam menetapkan kesepakatan (MOU) sepihak dengan mengacu pada asumsi tim auditing dan membagi petani dalam 3 kategori yaitu: 1) petani yang sudah lunas tanpa kelebihan pembayaran angsuran kredit; 2)Petani yang sudah lunas dengan kelebihan angsuran pembayaran kredit sebesar 5 M; dan 3) Petani yang belum lunas pembayaran angsuran kreditnya, yakni masih sekitar 32 M lagi.

Padahal, menurut para petani, tidak satupun petani yang berutang kepada PT. KCMU. “Kami meminta agar Pemkab Pesisir Barat yang dipimpin oleh Kherlani bisa membatalkan MoU sepihak yang telah ia buat dan berniat serius untuk membela warganya dengan menyelesaikan konflik ini secara jujur, benar, dan seadil mungkin tanpa diskriminasi apalagi keberpihakan pada pengusaha lalim,” kata Gusti Kadek.

Jika tuntutan di atas tidak dipenuhi, para petani akan memobilisasi diri dan akan menggelar aksi pendudukan di kantor Bupati Pesisir Barat pada tanggal 24 September 2014. Selain, bersamaan dengan aksi pendudukan tersebut, para petani juga akan melakukan aksi boikot untuk menghentikan produksi KCMU.

Aksi ini juga akan mengusung tuntutan kepada pemerintahan kedepan untuk melaksanakan mandat pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960. Sejumlah organisasi politik kerakyatan, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), akan bergabung dalam aksi tersebut.

Saddam Cahyo

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut