Peringati Hardiknas, Mahasiswa Lampung Gelar Diskusi dan Nobar

Hari Pendidikan Nasional, yang jatuh pada tanggal 2 Mei, diperingati oleh mahasiswa Lampung yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Pembela Aspirasi Rakyat (GeMPAR) Lampung dengan agenda diskusi sekaligus nonton bareng film Dokumenter yang menceritakan tentang situasi pendidikan di daerah Moro-moro, kabupaten Mesuji.

Diskusi yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, Khaidir Bujung,  dan aktivis Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), bung Praja, ini menyoroti persoalan pendidikan di salah satu daerah konflik agraria, yakni Desa Moro-moro, Kabupaten Mesuji. Diskusi yang diadakan di gedung F Fakultas FKIP Unila ini juga dihadiri puluhan mahasiswa Lampung yang prihatin dengan kondisi Sekolah Dasar di Dusun Moro Dewe, Desa Moro-moro, yang akan ditutup oleh pemerintah kabupaten Mesuji.

Sekolah Dasar di Dusun Moro Dewe dibangun dan didirikan atas inisiatif warga masyarakat. Pembangunan secara mandiri SD dimulai sejak tahun 2000. Sejak berjalan proses pendidikan pada tahun 2004 hingga sekarang SD tersebut telah 11 kali meluluskan anak didiknya dengan jumlah 220 siswa.

Situasi pendidikan di SD Moro dewe berubah setelah terjadi perubahan dalam struktur administrasi pemerintahan pada tahun 2008 yaitu pemekaran/pemecahan Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Tulang Bawang Barat dan kabupaten Mesuji dari kabupaten induk Tulang Bawang.

Dampak perubahan administratif ini tentu saja berimbas pada persoalan pendidikan di Moro Dewe yang selama ini menginduk di Desa Indraloka yang secara administratif masuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan SD yang ada di Moro Dewe adalah kelas jauh (filial) yang secara administratif berada diwilayah Kabupaten Mesuji. Karena secara administratif berbeda wilayahnya maka kabupaten Tulang Bawang Barat tidak bisa lagi menerima kelas jauh yang selama ini berlangsung di Moro Dewe.

“Seharusnya anak-anak yang ada di sana bukan lagi disibukan dengan ketakutan akan putus sekolah karena penertiban yang di lakukan oleh Pemerintah kabupaten Mesuji, mereka harusnya lebih memikirkan tentang peningkatan belajar mereka yang akan menghadapi UN, tetapi mereka sekarang lebih memikirkan apakah mereka bisa bersekolah di desa yang ia cintai ataukah harus kandas karena kebijakan pemerintah yang akan menertibkan sekolah mereka” ungkap Praja aktivis AGRA yang terlibat langsung dalam proses advokasi konflik agraria tersebut.

Tidak hanya itu, menurut ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bandar Lampung, Ricky Satriawan, pemerintah harusnya cekatan terkait persoalan ini. Pendidikan adalah hak dasar yang wajib di tunaikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat. “Ini jelas termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 45, soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlepas apakah itu didaerah konflik atau bukan tapi pendidikan dasar adalah komoditas utama yg dibutuhkan rakyat menuju negeri yang cerdas,” terangnya.

Ricky juga menambahkan, jika UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yang sangat pro-pasar juga menjadi penyumbang persoalan pendidikan di Indonesia. “Akibatnya pendidikan menjadi produk mahal yang tidak bisa di akses oleh rakyat secara luas, juga penting bagi kita menekan agar Rezim Jokowi-Jk betul-betul menegakkan Trisakti dengan sebenar-benarnya,” imbuhnya.

Persoalan yang terjadi di dusun Moro Dewe adalah satu contoh kecil dari sekian banyak persoalan di bidang pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.

Menurut ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Lampung, Agung Aditya Utomo, persoalan lain di pendidikan tinggi juga kompleks, diantaranya, pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemberlakuan batasan jangka waktu kuliah, hingga sistem dikte yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang akhirnya hanya menciptakan buruh-buruh tidak produktif.

“Tapi yang jelas persoalan daerah ini harus segera ditangani oleh pemerintah provinsi Lampung dan pemkab mesuji, karena sudah mendekati Ujian Nasional sementara siswa di SD tersebut belum mendapat kejelasan akan melangsungkan Ujian Nasional dimana, padahal itu penting untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang selanjutnya,” terangnya.

Khaidir Bujung selaku anggota DPRD Kabupaten Mesuji yang hadir dalam agenda diskusi dan nonton bareng tersebut mengatakan siap untuk memperjuangkan dan mendampingi persoalan agraria terutama persoalan pendidikan di dusun Moro Dewe. “Saya akan mendampingi dan memfasilitasi kawan-kawan yang punya semangat untuk memperjuangkan pendidikan di desa Moro Dewe,” tegasnya.

Selain agenda diskusi dan nonton bareng, GeMPAR Lampung juga akan mengadakan rangkaian agenda lainnya, diantaranya yang telah dilaksanakan adalah lounching gerakan Hardiknas di Unversitas Lampung (Unila), lalu diskusi Hardiknas di kantin Universitas Bandar Lampung (UBL), menyebar selebaran ke semua kampus di Bandar Lampung dan agenda aksi bersama BEM SI.

“Selain itu kita juga akan mengadakan hearing dengan beberapa instansi terkait untuk mendorong agar persoalan di moro-moro segera diselesaikan” ungkap Ketua KAMMI Lampung, Asis Budi Santoso.

Rismayanti Borthon

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut