Perimbangan Kekuatan Dalam Pilkada DKI Jakarta

Banyak orang yang mengatakan, putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung sengit dan keras. Ya, pendapat itu ada benarnya. Aroma pertarungan, bahkan yang tak sedap, sudah mewarnai politik Jakarta akhir-akhir ini.

Peta politik juga makin terang. Foke-Nara mendapat dukungan mayoritas partai politik: Demokrat, Golkar, PPP, PKS, PKB, dan PAN. Sedangkan kubu Jokowi hanya disokong oleh PDIP dan Gerindra.

Di atas kertas, Foke-Nara berada di atas angin. Maklum, bergabungnya Golkar dan PKS diharapkan menambah suara Foke-Nara sebesar 16,39%. Dengan demikian, Foke-Nara berharap bisa meraup suara 50,44%. Begitulah mimpi yang sedang menggelayut di kubu Foke-Nara saat ini.

Tetapi politik tak sesederhana itu. Tidak semua pemilih Alex-Nono dan Hidayat-Didik bisa beralih ke kubu Foke. Mereka punya parameter pilihan politik tersendiri. Ingat, putaran pertama mengajarkan: kekuatan figur jauh lebih efektif ketimbang mesin partai.

Bisa saja, misalnya, orang memilih Alex Noerdin karena faktor kedaerahan. Begitu Golkar beralih ke Foke-Nara, pemilih Alex Noerdin ini belum tentu ikut. Kemungkinan besar mereka memilih kandidat lain atau golput. Begitu juga dengan PKS. Bisa saja orang memilih Hidayat-Didik karena figurnya. Jadinya, mereka belum tentu bisa beralih mendukung Foke-Nara.

Dengan begitu, kemungkinan lain justru bisa terjadi: mesin politik Golkar dan PKS makin keok di Jakarta ini. Para pendukung mereka yang anti-Foke tentu akan menyebrang ke Jokowi-Ahok. Maklum, prestasi Foke di Jakarta sangat buruk!

Tetapi peta politik pilkada DKI saat ini juga menyingkap polarisasi gagasan. Kubu Jokowi-Ahok mewakili kekuatan perubahan. Di belakangnya berbaris harapan massa-rakyat. Secara ideologis, Jokowi-Ahok cenderung nasionalis-kerakyatan. Sedangkan lawannya, Foke-Nara, lebih mewakili konservatisme. Secara ideologis di belakangnya berbaris dua kekuatan besar: fundamentalisme dan neoliberalisme.

Di barisan Jokowi-Ahok, rakyat diberi peran di garda depan. Jokowi-Ahok percaya pada kekuatan rakyat. Sebaliknya, kubu Foke-Nara dikendalikan oleh kekuatan oligarki dalam partai politik. Sedangkan massa rakyat hanya dijadikan objek untuk dimanipulasi dan dikeruk suaranya demi kepentingan kekuasaan.

Kedua kubu juga berbeda secara ideologis dalam menarik dukungan massa. Jokowi-Ahok berusaha merespon kebutuhan rakyat untuk meraih dukungan. Untuk itu, Jokowi-Ahok harus rajin “turun ke bawah” alias turba. Sedangkan kubu Foke-Nara menganggap massa sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi. Buktinya: Foke-Nara getol menggunakan cover agama dan primordialisme untuk meraih dukungan.

Foke-Nara juga diuntungkan oleh posisinya sebagai “incumbent”. Bayangkan, dalam beberapa bulan terakhir, tiba-tiba Foke rajin meluncurkan program sosial yang menyasar masyarakat miskin. Belum lagi proyek-proyek perbaikan jalan dan fasilitas umum di kampung-kampung.

Berhadapan dengan kekuatan Foke-Nara, kubu Jokowi-Ahok tak punya pilihan selain menggalang koalisi dengan rakyat. Ini mungkin lebih cocok disebut blok sosial. Blok ini menampung sektor-sektor sosial yang selama ini dipinggirkan oleh kebijakan pembangunan berorientasi modal dibawah kepemimpinan Fauzi Bowo: PK5, buruh, pengangguran, kaum miskin, dan lain-lain. Ini termasuk mereka yang dikorbankan oleh kemacetan, banjir, ketiadaan transportasi massal, kekerasan, diskriminasi, dan perkosaan.

Koalisi ini hanya mungkin terbentuk kalau Jokowi-Ahok makin intensif turun ke bawah dan mendengar aspirasi rakyat. Satu hal yang mesti dihindari: jangan menyederhanakan persoalan. Untuk itu, yang terpenting adalah menggalakkan dialog-dialog kampung secara intensif.

Dalam kerangka itu, penting juga bagi Jokowi-Ahok untuk merangkul organisasi-organisasi massa, seperti serikat buruh, organisasi rakyat miskin, serikat mahasiswa, perkumpulan-perkumpulan hobby, organisasi perempuan, dan lain-lain. Kita tahu, banyak sekali organisasi massa di Indonesia ini yang tak punya afiliasi politik.

Satu fakta yang tak bisa ditutupi saat ini: warga DKI Jakarta membutuhkan perubahan. Mereka butuh pemimpin yang bisa mengubah Jakarta agar menjadi kota untuk semua. Bukan kota bagi segelintir elit dan pemilik modal seperti sekarang.

Aditya Thamrinpenggiat di perhimpunan diskusi Praxis Theoria ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut