Perhutani Bukan untuk Kesejahteraan Rakyat

Hutan di Pulau Jawa menjadi isu yang banyak diperbincangkan dan diulas selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, khususnya pasca reformasi 1998. Hal ini karena banyak peristiwa yang terjadi baik secara terang-terangan maupun yang tak diketahui publik di dalam dan sekitar hutan di Jawa terkait masalah ekonomi dan sosial maupun kerusakan lingkungan.

Pulau Jawa memiliki kawasan hutan seluas 3.040.457,97 Ha (Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan; 2011) dari total luas kawasan hutan di seluruh Indonesia yang berjumlah 130 juta hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 2,4 juta hektar diberikan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan, yaitu Perhutani. Sedangkan untuk sisanya, pemerintah menetapkan sebagai kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Melihat fakta-fakta yang berkembang diatas terkait hutan di Pulau Jawa, sudah barang tentu banyak yang dirugikan, khususnya para petani sekitar kawasan hutan Jawa. Oleh karena itu, untuk memperkuat pengetahuan petani, gerakan rakyat dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi rakyat, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Aliansi Gerakan Reforma Agrria (AGRA) bermaksud melakukan pelatihan untuk petani hutan Jawa.

Sekitar 30 petani yang ikut dalam pelatihan itu sepakat menyusun harapan agar dapat pengetahuan dan ilmu tentang bagaimana; 1) Membubarkan Perhutani yang dinilai sangat menindas mereka; 2) Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber hutan yang lebih berprinsip adil dan kolektif sebagai perlawanan atas model monopolistik Perhutani; 3) Petani juga menyadari perlu ada penguatan organisasi; 4) Membangun Persatuan gerakan petani hutan Jawa yang lebih solid dan terarah guna perjuangan yang lebih strategis; dan 5) Petani juga mencita-cita kemerdekaan sejati terbebas dari sistem penindasan saat ini.

“Sebenarnya lima harapan umum diatas yang kembangkan para delegasi serikat tani di hutan Jawa adalah sangat wajar, kontekstual dan sekaligus menjadi komitmen bersama yang patut dijaga sebaik mungkin demi Reforma Agraria terbatas di kawasan hutan Jawa,” ujar Kent Yusriansyah, Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Kent mengungkapkan, terdapat 2,4 juta hektar lebih luas wilayah kekuasaan perhutani di Pulau Jawa. Menurutnya, dari sejak zaman VOC/Hindia Belanda hingga sekarang tidak pernah mengalami koreksi luasan, auditnya juga tidak jelas, dan tanahnya juga adalah sebagian besar hasil rampasan tanah.

“Bahkan banyak desa dikawasan hutan di Jawa yang belum banyak di-enclave (dikeluarkan dari area hutan). Tentu ini menjadi biang konflik agraria dan korupsi disektor kehutanan,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Sekjend AGRA, Rahmat Ajiguna. Menurut Rahmat, model operasi ala Perhutani tidak terbukti mensejahterakan rakyat.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut