Perempuan Harus Bersatu Wujudkan Sosialisme

konfernas.jpg

Konferensi Nasional Perempuan Indonesia yang diadakan di Wisma PKBI, Jakarta, Jumat (12/12), resmi dibuka. Mengusung tema, “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Menunjang Tinggi Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan”, konferensi ini akan berlangsung hingga 14 Desember 2014. Tujuan utama dari berkumpulnya perwakilan gerakan perempuan yang ada di Indonesia ini adalah untuk mewujudkan sosialisme indonesia.

“Tugas mendesak gerakan perempuan hari ini adalah bersatu untuk mewujudkan sosialisme Indonesia,” demikian disampaikan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono dalam sambutannya.

Pasalnya, menurut Jabo tugas kaum perempuan dari waktu ke waktu terus berubah. Pada masa revolusi Perancis, gerakan perempuan hanya berbicara untuk dihargai di tengah masyarakat. Dilanjutkan era Kartini, gerakan perempuan mengarah ke tuntutan emansipasi atau keseteraan gender. Dimana kaum perempuan tidak hanya menuntut hak untuk diakui, tapi juga berhak untuk setara dengan kelas lelaki.

Namun, lanjutnya, saat ini perempuan harus bersatu untuk meruntuhkan sistem yang tidak berpihak agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan Indonesia menjadi negara yang gemah rimpah loh jinawi. Sosialisme ini akan diejawantahkan dengan pendidikan gratis, kesehatan gratis, tidak ada penindasan manusia atas manusia dan lainnya.

“Dalam bahasa Soekarno, saya hanya sebagai penyampai perkataan Bung Karno, disebut sosialisme Indonesia,” tegasnya.

“Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, orang yang mengatakan sosialisme itu jahat, berarti orang yang tidak faham sejarah, karena sejak dulu cita-cita bangsa ini adalah sosialisme,” tambahnya.

Jabo juga berpesan jika dibutuhkan revolusi mental dalam setiap pergerakan, baik itu kaum wanita ataupun sebagai sebuah bangsa. Revolusi mental yang ia maksud adalah, Indonesia tidak boleh menjadi penyembah negara lain, tetapi kita mencoba untuk bisa sejajar dengan mereka. Hal ini lah yang dinamakan dengan trisakti, berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

“Kepada kaum wanita untuk bisa mengoordinasi diri sendiri dan berkumpul bersama, salah satunya dengan berorganisasi. Dengan begitu, perempuan bisa saling memahami semua persoalan. Perjuangan sekarang bukan lagi soal kepentingan pribadi lagi, tetapi juga menyangkut kepentingan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariati menerangkan masih sangat sedikit perempuan yang ingin benar-benar berjuang untuk kemajuan bangsa. Bahkan, politisi PDIP ini menilai jamak sekali pejabat perempuan yang hanya mementingkan solek dan busana saja dalam bertugas.

“Penilaian perempuan pejabat dilihat dari sasak dan sepatu tinggi. Padahal, sasak dan rambut tinggi tidak bisa menyelesaikan masalah,” sindir perempuan yang berpenampilan biasa dengan rambut pendek model lelaki ini.

Selain itu, politisi yang akrab disapa Ning ini juga mengkritik masih banyak perempuan yang hanya berpikir parsial dalam berjuang di kursi legislatif. Dimana, perempuan hanya akan mendukung satu program yang menyentuh kepentingan partainya saja tanpa memikirkan kepentingan rakyat.

“Kesenjangan sosial tak bisa terelakkan karena politisinya sibuk dengan urusan pribadi. Karena saya dokter, maka saya mengusulkan ada rumah sakit tanpa kelas. Karena saat ini masih banyak perawat dan dokter rumah sakit yang diskriminatif,” ujar Ketua Komisi Kesehatan DPR RI.

Sebelumnya, Ketua panitia Ulfa Ilyas mengatakan bahwa perempuan Indonesia pernah menunjukkan dirinya sebagai kekuatan politik yang signifikan, berada di barisan terdepan perubahan. Namun, kekuatan ini mulai tercerai berai dan akhirnya menempatkan perempuan pada fungsi yang dinarasikan patriarki.

“Tidak ada kebebasan nasional tanpa kebebasan perempuan,” ujar Ulfa.

Menurutnya, persoalan yang menimpa perempuan, dulu dan kini, juga belum ada perubahan yang signifikan. Mulai dari poligami, perkosaan, hingga diskriminasi peran dalam tata aturan hingga kehidupan sosial.

Lebih dari itu, kemerdekaan Indonesia belum benar-benar bisa dinikmati semua warga negara. Sebab, masih ada perempuan yang belum bebas mengungkapkan pendapat.

“Persoalan-persoalan yang menimpa perempuan ini kebanyakan memang tidak dialami laki-laki,” imbuhnya.

Karena itu, lanjutnya, konferensi ini akan membahas situasi objektif masyarakat, kondisi subjektif perempuan di Indonesia, dan peran yang akan diambil dalam situasi politik negara saat ini. Jalan menuju perjuangan tersebut sebenarnya sudah mulai terbuka dengan hasil pilpres 2014 yang memberi wajah baru dengan penempatan 8 menteri perempuan dalam Kabinet Kerja.

“Saatnya perempuan Indonesia bersatu,” singkatnya.

Sementara, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Yuniati Chuzaifah, yang juga hadir dalam kesempatan itu menerangkan hak-hak perempuan masih dibatasi hingga saat ini. Karena itu, ia sangat mengapresiasi konferensi yang dihadiri oleh perempuan dari 16 provinsi dan 32 kota/kabupaten se-Indonesia itu.

“Perempuan punya hak berpendapat dan berorganisasi. Karena hak berorganisasi merupakan hak semua rakyat,” ujar Yuniati.

Untuk diketahui, konferensi ini dihadiri oleh perempuan dari 16 provinsi dan 32 kota/kabupaten se-Indonesia. Tak hanya itu, ada juga perwakilan organisasi perempuan sekawan dari sejumlah Negara, seperti Australia, Swedia, India, dan lainnya. Mereka sangat antusias datang untuk berdiskusi dan membahas berbagai persoalan perempuan.

Dalam konferensi yang berlangsung tiga hari tersebut, para peserta menyepakati pembentukan wadah perjuangan perempuan yang baru, yakni Aksi Perempuan Indonesia (API) KARTINI.

Konferensi ini juga menunjuk Minaria Christyn Natalia (Sumatera Utara) dan Diena Mondong (Sulawesi Utara) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari API KARTINI.

Tedi CHO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut