Perempuan Dan Persoalan Kebangsaan

Pada tahun 1947, setelah Ibukota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Jogjakarta, Bung Karno masih sempat-sempatnya menggelar “kursus wanita”. Kursus itu digelar setiap dua minggu sekali. Bayangkan, begitu pentingnya persoalan mengenai wanita itu, maka Bung Karno selaku Presiden tetap mengusahakan kursus wanita itu berjalan.

Menurut Bung Karno, sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka urusan-urusan soal perempuan sesegara mungkin dijelaskan dan dipopulerkan. Katanya, kita tidak dapat menyusun suatu negara dan tidak dapat menyusun masyarakat, jika (antara lain) jika kita tidak mengerti soal-soal wanita.

Sekilas paparan di atas menyimpulkan: urusan soal perempuan bukan hanya urusan kaum perempuan saja, melainkan urusan masyarakat, juga urusan sebuah bangsa. Sebab, sebagaimana dikatakan Bung Karno, syarat mutlak bagi kemenangan sebuah revolusi nasional adalah persatuan nasional, yang sudah barang tentu di dalamnya ada laki-laki dan kaum perempuan.

Sekarang ini,  bangsa Indonesia memang tidak lagi berhadapan dengan kolonialisme secara fisik. Akan tetapi, disadari atau tidak, bangsa Indonesia berhadapan dengan bentuk baru dari kolonialisme, yaitu neo-kolonialisme. Memang betul, bahwa kolonialisme tidak hanya merugikan perempuan saja, tetapi semua golongan rakyat. Akan tetapi, karena sebuah sistem sosial menempatkan perempuan dalam peran domestik di rumah tangga, maka perempuanlah yang berhadapan langsung dengan ekses kolonialisme baru itu.

Sebagai missal, sebagaimana dikatakan Agung Putri, penggiat HAM dan sekaligus politisi PDI Perjuangan, ketika negara neoliberal menerapkan kebijakan privatisasi, maka kaum perempuan dipaksa menanggung bebannya; karena negara memprivatisasi perusahaan listrik, maka perempuanlah yang dipaksa mengurusi pemenuhan listrik; karena negara memprivatisasi pendidikan, maka perempuanlah yang paling pusing tujuh-keliling berfikir soal pendidikan anaknya.

Dampak lain dari penerapan neoliberalisme ini, menurut Agung Putri, adalah ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan domestik, seperti memasak, merawat anak, menyetrika dan menjahit, itu bisa menjadi komoditi. Dengan demikian, neoliberalisme mengharuskan kaum perempuan menjual pekerjaan-pekerjaannya yang dulunya disebut “domestik” menjadi komoditi.

Penjualan komoditi ini bukan hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga dilakukan ke pasar tenaga kerja internasional, berupa pengiriman jutaan tenaga kerja wanita Indonesia ke berbagai negara dengan bidang pekerjaan sebagian besar adalah pekerja rumah tangga (PRT).

Kasus Ruyati, tenaga kerja wanita Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi, adalah contoh konkret bagaimana perempuan Indonesia yang dipaksa memenuhi tugas-tugas domestik dengan jalan menjual keahliannya di luar negeri. Parahnya lagi, sampai di sini pun, tugas negara tetap absen. Negara hampir tidak berbuat apa-apa ketika Ruyati berhadapan dengan tukang algojo Kerajaan Arab Saudi.

Dengan demikian, semakin jelas sudah: bahwa perjuangan melawan neo-kolonialisme atau neoliberalisme bukan saja menjadi kewajiban perempuan sebagai bagian dari entitas nasional, tetapi juga karena perempuanlah yang seharusnya paling berkehendak untuk keluar dari model penjajahan baru itu.

Sebab, perempuan sangat berkepentingan untuk mengembalikan negara sebagai alat memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk di dalamnya kepentingan rakyat dan seluruh perempuan. Tentunya, jika negara bisa dikembalikan fungsinya mengurus kebutuhan rakyat, maka kesempatan perempuan untuk mengejar kesetaraan yang sesungguhnya akan lebih mudah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut