Perempuan Dan Kenaikan Harga BBM

BBMnaik

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini membuat resah rakyat Indonesia, terutama kaum miskin. Pasalnya, kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga sembako dan biaya kebutuhan hidup lainnya.

Harga BBM yang fluktuatif, yang kadang naik dan turun, sangat berdampak pada kaum miskin. Ketika harga BBM naik, harga kebutuhan pokok turut merangkak naik. Tapi ketika harga BBM turun, harga sembako tetap. Dan ketika harga BBM naik lagi, harga sembako kembali merangkak naik.

Inilah akibat dari ulah pemerintah yang menyerahkan harga BBM dibawah mekanisme pasar. Padahal, harga BBM sangat menyangkut dengan hajat hidup rakyat banyak.  Selain itu, harga BBM juga berkait dengan biaya produksi berbagai kebutuhan hidup. Kenaikan BBM selalu susul-menyusul dengan kenaikan biaya hidup.

Bagaimana Dengan Nasib Perempuan?

Kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kehidupan perempuan, terutama kalangan perempuan miskin dan mereka yang berperan sebagai ‘ibu rumah tangga’. Ada beberapa dampak langsung kenaikan harga BBM terhadap perempuan.

Pertama, kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga sembako atau kebutuhan pokok. Sementara di sisi lain, kita tahu, bahwa penanggung jawab urusan ketersediaan kebutuhan pokok rumah tangga, khususnya soal kebutuhan dapur, adalah kaum perempuan.

Hal tersebut tidak terlepas dari masih kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan kaum perempuan sebagai penanggung jawab urusan domestik/rumah tangga. Perempuanlah yang dianggap bertanggung-jawab untuk urusan dapur, termasuk sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Akibatnya, ketika harga BBM naik, yang kemudian disertai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, maka kaum perempuanlah yang paling dipaksa berpikir keras untuk mencari jalan keluar atas persoalan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Belum lagi, rumah tangga miskin di Indonesia sudah dipukul oleh kenaikan harga gas elpiji, tarif dasar listrik (TDL), dan kenaikan harga beras baru-baru ini. Dengan sendirinya, kenaikan harga kebutuhan pokok hanya menambah bobot tekanan ekonomi bagi rumah tangga miskin, terutama perempuan di dalamnya.

Ini pula yang menjadi penjelasan mengapa kaum perempuan paling rentan sebagai korban depresi dan kekerasan akibat tekanan ekonomi. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang korbannya mayoritas perempuan, dipicu oleh soal ekonomi. Begitu juga dengan kasus bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan karena tekanan ekonomi dalam rumah tangga.

Kedua, kenaikan harga BBM berpotensi memukul industri kecil dan menengah (UMKM). Kenaikan harga BBM akan memaksa kenaikan biaya produksi dan distribusi. Di sisi lain, pangsa pasar UMKM ini sangat terbatas. Akibatnya, mereka sangat rentan dengan kenaikan harga BBM. Data terbaru menyebutkan, kenaikan harga elpiji dan BBM menggerus 10 persen keuntungan sektor UMKM.

Padahal, tulang punggung UMKM di Indonesia adalah perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, sebanyak 60 persen pelaku UKM di Indonesia adalah kaum perempuan. Artinya, ketika kenaikan harga BBM memaksa banyak UMKM gulung tikar, maka kaum perempuanlah yang paling berpotensi tersingkir menjadi barisan pengangguran.

Sedikit Jalan Keluar

Menghadapi situasi ini pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluarnya karena menyangkut kehidupan hajat orang banyak, termasuk kaum perempuan.

Pertama, pemerintah harus mengembalikan tata kelola migas sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia, yakni pasal 33 UUD tahun 1945. Liberalisasi migas, baik di sektor hulu maupun hilir, harus segera digentikan. Penentuan harga BBM harus dikembalikan ke tangan pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak.

Kedua, pemerintah harus memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok atau sembako dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa dicapai melalui pembentukan koperasi distribusi sembako atau toko-toko sembako dengan harga yang disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu menciptakan regulasi untuk mengontrol harga kebutuhan pokok.

Ketiga, Pemerintah perlu memikirkan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil (UKM dan industri rumah tangga). Ini bisa dilakukan melalui pemberian kemudahan akses kredit bagi usaha produksi perempuan. Selain itu, pemerintah perlu memikirkan soal jaminan pasar bagi hasil produksi UKM dan industri rumah tangga.

Rini S.Pd, koordinator Hubungan Internasional Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut