Perang Melawan Terorisme dan Pelibatan TNI

Seperti menemukan musimnya, masalah terorisme kembali mengemuka di media massa beberapa saat ini. Seiring pemberitaan tersebut, lahir wacana dari sejumlah kalangan untuk turut melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam agenda “perang melawan terorisme”. Sebenarnya ini bukan wacana baru, karena dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah disebutkan “mengatasi aksi terorisme” sebagai salah satu tugas pokok TNI. Namun alangkah baiknya apabila kita turut memperhatikan konstelasi internasional sebagai latar memposisikan TNI dalam kasus ini.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa isu terorisme yang marak sekarang, pertama kali diusung oleh Amerika Serikat (AS) pasca serangan 11 September 2001. Sejak saat itu Presiden George W. Bush Jr. (sekarang mantan) telah membagi dunia ke dalam dua kubu; berada di “blok perang melawan terorisme” bersamanya, atau tidak—yang berarti menjadi musuh AS. Negeri adidaya ini seperti harus menciptakan musuh baru untuk dihadapi bersama setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai ambruknya Uni Soviet. Dengan diimbuhi “perang antar peradaban Barat versus Islam”, maka Indonesia menjadi salah satu negara penting untuk dirangkul oleh AS menjadi sekutunya. Sejalan rencana ini, pihak Amerika Serikat atau negara sekutu Barat lainnya, rela mengucurkan anggaran dalam jumlah besar kepada pemerintah Indonesia untuk lancarkan perang melawan teroris.

Tepat satu tahun, satu bulan, dan satu hari setelah serangan WTC di AS, meledaklah bom Bali I yang mengorbankan 209 orang, dan 88 diantaranya adalah warga negara Australia. Sejak itu tugas mengatasi persoalan terorisme mulai diembankan kepada institusi kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bantuan dari luar negeri pun terus mengalir untuk membiayai “perang melawan terorisme” ini, yang diterima para pejabat terkait dengan senang hati. Pemerintahpun membentuk sebuah detasemen khusus anti-teror yang dipersenjatai lengkap dan, entah suatu kebetulan, mengambil nama persis jumlah korban warga negara Australia pada bom Bali I (Densus 88).

Dalam latar belakang kondisi demikian, pelibatan TNI ke dalam perang melawan teror, selain kembali menarik TNI sebagai sekutu militer AS dalam strateginya di kawasan, juga tampak menyerupai “pembagian lapak” yang selama ini didominasi oleh Polri. Tentu kita tidak menghendaki aksi-aksi terorisme kembali terjadi di bumi Indonesia, bahkan di dunia, yang mengorbankan rakyat sipil tak bersalah. Namun kita tidak ingin isu ini menjadi sarana legitimasi atas kekerasan yang terus dipertontonkan kepada masyarakat. Termasuk juga menjadi sarana bagi TNI untuk mengabaikan semangat reformasi institusinya untuk menjadi lebih demokratis dan mengalihkan sejatanya tidak lagi ke arah rakyat. Lebih jauh lagi, Indonesia tidak dapat meniru penanganan terorisme dalam bentuk perang-perangan seperti yang dikehendaki AS dan sekutunya. Negeri seperti Indonesia seharusnya mempunyai resep dan pola sendiri untuk menghadapi potensi terorisme yang bersembunyi dibalik fundamentalisme agama tanpa harus lewat kekerasan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut