“Penyatuan Kekuatan Nasional”

Ketika neoliberalisme atau penjajahan kembali (rekolonialisme) semakin banyak mengorbankan sektor-sektor sosial, maka gerakan perlawanan juga seharusnya sudah berlangsung secara luas dan melibatkan banyak sektor sosial. Keragaman sektor sosial yang menjadi korban ini seharusnya menjadi basis material untuk perjuangan anti imperialisme.

Dari tahun 1998 hingga sekarang ini, pelajaran penting yang perlu diambil adalah terus berkembangnya berbagai manifestasi radikalisme massa rakyat, baik perjuangan yang bersifat spontan dan ekonomis maupun perjuangan-perjuangan politik. Tidak sedikit diantara perjuangan-perjuangan itu yang meraih kemenangan kecil, seperti penggulingan penguasa lokal, berhasil menunda kebijakan reaksioner, dan lain sebagainya.

Di samping itu, jika kita tinjau dan periksa kembali keadaan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa keresahan sosial sedang mewabah. Keresahan tidak saja mencapai sektor-sektor sosial yang dirugikan secara langsung oleh ekonomi neoliberal, seperti kaum buruh, petani, dan rakyat miskin lainnya, tetapi juga sektor-sektor yang terganggung oleh konsekuensi neoliberal seperti kelompok lingkungan, kaum agamawan, dan lain-lain.

Juga dinamika baru dalam perimbangan kekuatan internasional saat ini, yakni pertentangan yang semakin jelas antara kepentingan negeri-negeri imperialis dan munculnya negara-negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Mana ada negara di dunia sekarang ini yang tidak berbicara soal kepentingan nasionalnya, meskipun dengan berbagai ekspresi yang berbeda; jika negeri imperialis punya kepentingan nasional untuk memperluas pasar dan eksploitasi, maka negeri dunia ketiga mengekspresikan kepentingan nasionalnya dalam bentuk nasionalisme ekonomi atau kemandirian nasional. Juga fenomena pergolakan politik di negeri-negeri Arab, khususnya Tunisia, Aljazair, dan Mesir, yang judul besarnya adalah “anti-kediktatoran dan reformasi politik”.

Sementara itu, akibat dari berbagai kebijakan neoliberalisme di Indonesia, maka hampir semua rumusan mengenai problem pokok bangsa Indonesia saat ini sudah mengerucut pada imperialisme. Dan, sebagai konsekuensi dari ketundukan dan keterlibatan langsung rejim SBY-Budiono sebagai mesin neoliberal, maka bisa disimpulkan pula bahwa “rejim SBY-Budiono adalah pusat dari masalah, yaitu imperialisme”.

Dulu, Bung Karno punya rumusan sangat jitu dalam soal bagaimana melawan imperialisme dan neo-kolonialisme, yaitu: “sammenbundeling van alle revolutionaire krachten.” Sementara untuk sekarang ini, dengan memperhatikan rumusan politik mengenai siapa kawan, siapa musuh, dan kaum netral, maka rumusan yang paling tepat adalah: “mempersatukan semua kekuatan yang bisa dipersatukan, untuk melawan imperialisme, khususnya perwakilan imperialisme di Indonesia: SBY-Budiono”.

Apa yang hendak ditegaskan editorial ini, adalah “bahwa jika perjuangan anti-imperialisme mau berhasil di Indonesia, maka ia harus menggabungkan segala potensi kekuatan nasional yang ada. Tidak bisa perjuangan anti-imperialisme itu dilakukan sekaligus dengan memperbesar barisan atau jumlah musuh, atau menyerang musuh-musuh non-pokok, dan melemahkan potensi-potensi kekuatan nasional yang bisa didorong maju.”

Soal serangan imperialis terhadap persatuan nasional ini, saya mengutip satu pernyataan dari salah seorang penulis pidato Bung Karno, yaitu Nyoto, yang berkata: “kolonialisme melakukan usaha pecah-belah, mengadu domba suku-bangsa yang satu dengan yang lain, partai yang satu dengan yang lain, agama yang satu dengan yang lain, usaha-usaha separatisme, pendeknya, menyuap semua orang yang bisa disuap, memecah-belah segala sesuatu yang bisa dipecah-belah, dan dengan demikian mencoba merusak Republik, agar abadilah kekuasaan kolonial mereka.”

Kemudian, apa yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah mengubah imbangan kekuatan yang ada saat ini, tentunya agar memihak posisi kita. Kita harus mendorong maju kekuatan politik atau individu yang berfikiran pro-kepentingan nasional, baik tokoh di parlemen ataupun di luar parlemen. Disamping itu, untuk mengubah imbangan kekuatan itu, maka kita perlu juga memikirkan soal bagaimana “membangunkan 230 juta rakyat indonesia dari tidurnya”, agar mereka menjadi tenaga-tenaga anti-imperialis. Tidak mesti seluruhnya memang, tetapi harus sebagian besarnya.

Metode-metode pembangunan kekuatan, seperti advokasi, konsultasi kerakyatan, media alternatif, memenangkan kekuasaan lokal, dan lain sebagainya, bisa menjadi metode perjuangan bersama untuk mengubah imbangan kekuatan tersebut.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • A.Susi

    Salam editorial !
    Apa yang sudah ditulis seperti contoh2 methode yang telah saya baca di editorial ini,untuk merealisasikannya butuh waktu yang panjang. Namun untuk cepat bisa melaksanakan “Methode pembangunan kekuatan rakyat secara nasional”, dilakukan dengan cara melakukan survey dan menjumlah berapa banyak kantong miskin yang ada di Indonesia.Maksudnya ? Secara bertahap dan bersistem kita harus menjangkau dulu mereka dalam membantu membangun sarana fisik yang mereka butuhkan. Karena, berapa banyak rakyat Indonesia di daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan ? Apalagi berapa banyak rakyat Indonesia yang masih buta aksara ? Jadi yang harus diwujud nyatakan adalah pendekatan kepada rakyat secara langsung dan tepat guna.Untuk methode yang lain itu bisa menyusul. Bagaimana kita bisa masuk langsung dan berbicara masalah sikon politik yang ada, sementara mereka saja masih lapar ?! Jadi itulah salah satu cara yang harus dilakukan diawal pergerakan. Kekuatan akan datang dengan sendirinya. Dan apabila rakyat sudah percaya, otomatis mereka akan mendukung.
    Kejujuran dan ketulusan hati adalah alat perjuangan yang efektif. Semoga !