Penghianatan Di Gedung Parlemen

Rapat Paripurna DPR membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013, Senin (17/6/2013), benar-benar membuka mata rakyat untuk melihat watak dan perilaku “wakil rakyat” ketika membahas nasib rakyat.

Bisa dikatakan, suasana perdebatan di Sidang Paripurna DPR itu sama sekali terpisah jauh dari persoalan rakyat. Konsekuensi yang bakal ditanggung rakyat apabila harga BBM dinaikkan, seperti biaya hidup yang  makin mencekik, harga sembako yang meroket, ancaman PHK, dan lain-lain, nyaris tidak tersentuh dalam perdebatan parlemen.

Tidak hanya itu, aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang berlangsung di berbagai daerah, termasuk di depan gedung DPR-RI, nyaris tidak menjadi pertimbangan anggota DPR dalam menentukan sikap politiknya. Ironisnya, banyak anggota DPR malah menghamburkan celetukan-celetukan tak bermutu. Seolah-olah rapat paripurna DPR itu hanyalah “parodi” politik.

Dan, setelah melalui perdebatan panjang, sidang paripurna itu mengerucut pada voting. Hasilnya: empat fraksi di DPR, yakni PDI-P, Hanura, Gerindra, dan PKS, menolak pengesahan RAPBN-P 2013. Sementara fraksi dari partai koalisi pendukung pemerintah, yakni Demokrat, PKB, Golkar, PAN, dan PPP, secara bulat mendukung RAPBN-P 2013. Dengan demikian, mayoritas anggota DPR (338 anggota) menyetujui kenaikan harga BBM.

Dengan menyetujui kenaikan harga BBM, fraksi partai koalisi di DPR (Demokrat, PKB, Golkar, PAN, dan PPP) benar-benar menafikan berbagai masukan dari banyak pihak, baik pengamat maupun masyarakat umum, terkait persoalan subsidi BBM. Padahal, banyak pihak yang sudah membeberkan bahwa penyebab defisit APBN bukanlah subsidi BBM, melainkan belanja birokrasi yang sangat besar, pembayaran utang luar negeri, penurunan target penerimaan pajak, pemborosan, dan korupsi.

Selain itu, DPR juga mengabaikan persoalan tata-kelola energi yang menjadi pangkal krisis energi nasional. Hampir tidak ada perdebatan yang menyinggung hilangnya kedaulatan negara kita atas kekayaan alam berupa sumber-sumber energi akibat tata-kelola migas yang sangat liberal dan pro-kapital asing. Selain itu, anggota DPR juga pura-pura tidak tahu, atau mungkin sengaja menutup mata, terkait adanya agenda liberalisasi sektor hilir migas dibalik penghapusan subsidi BBM.

Namun, ada persoalan lain yang juga tak kalah merugikan rakyat dalam pembahasan APBN-P 2013 kemarin, yakni diloloskannya alokasi anggaran sebesar Rp 155 miliar untuk menalangi kejahatan Lapindo (milik Aburizal Bakrie) terkait luapan lumpur di Sidoarjo. Inilah hasil perselingkuhan antara Demokrat (SBY) dengan Golkar (Aburizal Bakrie) dalam koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Bayangkan, anggaran negara dipakai untuk menalangi kejahatan bisnis seorang politikus busuk.

Selain itu, RAPBN-P 2013 akan menambah beban rakyat Indonesia, yakni penambahan utang luar negeri. Pada APBN-P 2013 ini, pemerintah kembali mengajukan utang negara senilai Rp215,43 triliun. Padahal, hingga Mei 2013, posisi outstanding utang pemerintah sudah mencapai Rp 2.023,72 triliun. Hal itu sangat mempengaruhi kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam APBN 2013, nilai pembayaran utang mencapai pembayaran utang mencapai 21 persen atau Rp 241 triliun.

Kejadian di Rapat Paripurna DPR kemarin juga menyingkap krisis representasi dalam demokrasi saat ini. Anggota DPR, yang sering mengklaim sebagai “wakil Rakyat”, tidak menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat atau aspirasi rakyat. Ini menunjukkan bahwa DPR tidak lagi menjadi representasi demokratis dari kehendak rakyat. Selain itu, partai politik tidak lagi menjadi alat politik untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Ini nampak jelas pada partai koalisi pendukung SBY (Setgab). Mereka sibuk membela kebijakan rezim berkuasa, namun mengabaikan suara yang dititipkan oleh konstituen mereka.

Inilah pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia. Terutama menjelang pemilu 2014. Rakyat jangan lagi menitipkan suaranya kepada partai-partai yang mendukung kenaikan harga BBM, membenarkan penggelontoran uang negara untuk menalangi kejahatan Aburizal Bakrie, dan memaksa negeri ini makin terperangkap dalam utang: Demokrat, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Jelas, partai-partai itulah yang selama ini “menggardai” berbagai kebijakan neoliberal di Indonesia.

Namun, kita juga menuntut tindakan politik partai parlemen yang menolak kenaikan harga BBM, yakni PDI-P, Hanura, PKS, dan Gerindra, agar perlawanan mereka tidak sebatas di parlemen saja. Tidak sekedar menebar spanduk penolakan kenaikan harga BBM saja. Kalau memang partai-partai tersebut  pro-rakyat, maka mereka harus ikut berjuang bersama rakyat di jalanan. Ini untuk membuktikan bahwa sikap mereka bukan sekedar “cari muka” menjelang pemilu 2014. Selain itu, partai-partai tersebut harus konsisten menentang kebijakan neoliberal lainnya, seperti privatisasi, liberalisasi perdagangan, deregulasi, penghapusan subsidi, dan lain-lain. Partai-partai ini juga harus menuntut penghapusan semua UU yang berbau neoliberal, seperti UU migas, UU PMA, UU minerba, UU ketenagakerjaan, UU ketenagalistrikan, dan lain-lain.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut