Pengamat: Jangan Tundukkan MK Demi Kepentingan Politik

Direktur Seven Strategic Studies (7SS) Mulyana W Kusumah menilai, proses hukum oleh KPK terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar harus menjadi momentum koreksi institusional internal guna menguatkan kinerja MK, bukan untuk menundukkan MK demi kepentingan politik tertentu.

“Pemulihan citra kelembagaan MK sebagai benteng demokrasi konstitusional harus didukung segenap kekuatan politik demokratik,” kata Mulyana di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Menurutnya, bila terjadi pelemahan, penundukkan serta pelumpuhan  terhadap MK, hal tersebut berpotensi menutup jalur hukum untuk menyelesaikan  berbagai bentuk ketidakadilan konstitusional. Bahkan hal tersebut bisa menimbulkan krisis ketatanegaraan.

Mulyana menjelaskan, sebagai negara ke-78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi, Indonesia di satu sisi telah membangun citra internasional sebagai negara hukum modern, tetapi di sisi lain juga melakukan langkah maju dengan melahirkan  institusi strategis mengawal demokrasi konstitusional.

Menurutnya, di negara-negara hukum modern seperti Perancis, wewenang MK (Conseil Constitutionnel) adalah pemegang otoritas konstitusional tertinggi. Tugasnya, antara lain, melakukan supervisi atas pileg dan pilpres, serta memastikan legitimasi referendum.

“MK Perancis sekarang beranggotakan antara lain tiga  mantan Presiden, yaitu Valery Giscard d’Estaing, Jacques Chiraq dan Nicolas Sarkozy. MK  di  Jerman disebut Bundesverfasssungsgericht juga mempunyai tugas utama yang sama,” ungkapnya.

Di Indonesia, wewenang MK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 C UUD 1945 ayat  (1) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Selain itu, MK juga diberi wewenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Mulyana menegaskan, gagasan dan  upaya untuk melakukan pengebirian eksistensi, pengerdilan fungsi  dan tugas maupun pemangkasan  kewenangan serta  kewajiban konstitusional MK, akan meruntuhkan pilar utama negara hukum.

“Jika sampai hanya demi kepentingan politik, kalau sampai terjadi ini merupakan setback dalam upaya mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara konstitusional beradab dan modern,” tandasnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut