Pendidikan Yang Menguras Air Mata

Kabar dari dunia pendidikan selalu menguras air mata. Hari ini, Minggu (5/5/2013), saya membaca berita tentang M Fajri (14), pelajar kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Padang yang dikeluarkan dari sekolahnya sejak 28 Maret 2013.

Tak hanya itu, Fajri tidak boleh lagi menuntut ilmu di Kota Padang. Ia dianggap merusak citra sekolah. Pasalnya, Fajri disangka terlibat percobaan pencurian pelek mobil. Meski begitu, Fajri belum divonis bersalah oleh pengadilan.

Keputusan sekolah itu menjadi malapetaka bagi keluarga Fajri. Ibunya,  Dona Rosalia, sehari-hari hanya bergantung dari pekerjaan sebagai penjaja nasi goreng. Sedangkan ayahnya, Jasman, hanya buruh biasa di pabrik otomotif. Mereka tentu kesulitan biaya untuk mengirimkan anaknya bersekolah di luar kota Padang.

Kabar yang lebih menyedihkan datang dari Asrina, pelajar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang nekat bunuh diri karena keinginannya untuk bisa mengenyam pendidikan di tingkat SMP terhenti akibat ketiadaan biaya. Ayahnya, Muhammad Natsir, hanya seorang buruh tani. Padahal, Asrina punya cita-cita ingin menjadi dokter dan mengabdi demi bangsanya.

Kejadian semacam itu sudah berulangkali terjadi. Sayangnya, ketika mendengar kabar seperti itu, kita hanya bisa sedih, prihatin, miris, dan menitikkan air mata. Sementara mereka yang bertanggung-jawab atas masalah ini, yakni pemerintah, sama sekali tidak tersentuh oleh kejadian itu.

Salah satu masalah terbesar dunia pendidikan indonesia adalah biaya pendidikan yang makin mahal. Pada setiap ajaran baru, jeritan dan tangis orang tua dari keluarga miskin selalu terdengar lantaran mahalnya biaya pendaftaran, uang seragam, buku-buku, dan lain-lain.

Akibatnya, di setiap ajaran baru, tak sedikit pelajar seperti Asrina yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Biasanya, orang tua mereka sudah menyerah. Hingga tahun 2011, terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Di sisi lain, masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA.

Sementara program Biaya Operasional Sekolah (BOS), yang diharapkan bisa menutupi sekitar 70 persen kebutuhan operasional siswa, ternyata tidak begitu menolong orang miskin. Masalahnya, seiring berkembangnya ideologi bisnis dalam dunia pendidikan, komponen biaya pendidikan pun bertambah banyak dan mencekik. Apalagi, seperti diakui anggota DPR Dedy Gumelar, sebanyak 60% dana BOS diselewengkan.

Padahal, jika merujuk ke konstitusi, khususnya pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berdirinya Republik ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja, supaya seluruh rakyat bisa mengakses pendidikan, maka pintu lembaga penyelenggara pendidikan harus dibuka selebar-lebarnya kepada setiap warga negara tanpa memandang daya beli mereka dan latar-belakang sosialnya.

Bahkan, jika konsisten berpijak pada konstitusi, setiap warga negara berhak mendapatkan jenis dan kualitas pendidikan yang sama. Artinya, negara ini seharusnya tidak boleh membenarkan adanya praktek kastanisasi dalam dunia pendidikan. Tidak perlu ada sekolah unggulan atau sekolah elit yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Semua sekolah di negeri ini harus menjadi sekolah unggulan dan setiap anak didik berhak mengaksesnya tanpa pembeda-bedaan.

Artinya, dalam konteks sekarang ini, yang seharusnya dikejar pemerintah bukanlah sekolah unggulan atau standar internasional, melainkan membangun sekolah sebanyak-banyaknya hingga ke seluruh pelosok tanah air. Sehingga anak-anak tidak perlu menempuh perjalan berkilo-kilo meter demi pendidikan. Supaya ruang kelas tidak penuh sesak karena jumlah ruangan sekolah yang terbatas.

Masalah lain dari sistem pendidikan kita, seperti yang dialami oleh M Fajri di atas, adalah wajah institusi pendidikan yang sangat otoriter, bengis, dan tak ubahnya penjara. Filosof pendidikan kita, bapak Ki Hajar Dewantara, pernah mengingatkan, bahwa perintah, paksaan, dan hukuman tidak akan pernah berhasil menciptakan “ketertiban sejati”. Sebaliknya, yang terjadi adalah anak-anak pura-pura patuh dalam kegelisahan, tekanan, tidak percaya diri, dan kehilangan kreativitas.

Dalam kasus M Fajri, kita melihat wajah sekolah dan penyelenggara pendidikan kita (Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan) terlalu naif ketika menjatuhkan sanksi moral. Pencurian memang kasus kriminal dan harus dihukum. Namun, terlalu naif jika pencurian ditimpakan sebagai penyakit moral individu semata, sebab banyak orang terpaksa mencuri karena tekanan ekonomi yang luar biasa. Dan, ingat, tekanan ekonomi itu, baik kemiskinan maupun pengangguran, adalah produk dari struktur ekonomi-politik. Dan pemerintah punya dosa besar di sini.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut