Pendidikan Sebagai Wujud Kemerdekaan

Beberapa hari lagi Indonesia akan memasuki usianya yang ke 69 tahun, usia yang sudah terbilang tua tentunya, lantas setelah 69 tahun setelah diproklamirkannya Indonesia menjadi bangsa yang merdeka 100%? tentu saja wacana diatas sudah patut untuk direnungkan dan diperoleh jawabannya.

Kemerdekaan bukan hanya dimaknai dengan lepasnya bangsa Indonesia dari keterjajahan bangsa asing. Tetapi, lebih dari itu, kemerdekaan bangsa berarti kemerdekaan pula bagi seluruh rakyatnya, yakni terbebas dari segala bentuk eksploitasi, kebodohan, dan ketidakadilan.

Konstitusi mengatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk hidup adil dan sejahtera, sebagai prasyarat kemerdekaan seutuhnya. Tetapi fakta dilapangan sungguh ironi karena masih banyak diskriminasi dan ketidakadilan.

Bangsa Indonesia memang masih sangat jauh dari Kemerdekaan. Menurut saya, merdeka itu adalah kekuasan untuk menentukan diri sendiri untuk bisa mengembangkan potensi diri.Jadi, ketika rakyat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia merdeka, maka bangsa Indonesia belum bisa dikatakan merdeka.

Apabila kita menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya, yakni kedaulatan disegala aspek, negara Indonesia mempunyai tanggung jawab penting untuk membuat setiap rakyatnya untuk berdiri di kaki sendiri dan tidak bergantung terhadap bangsa atau pihak lain. Menurut saya, pendidikan adalah alat yang tepat untuk membuat Indonesia menuju kemerdekaan seutuhnya.

Pendidikan Sebagai Cita-Cita Bangsa

Wacana mengenai pendidikan sebagai wujud sebuah kemerdekaan telah menjadi prioritas utama ketika bangsa Indonesia hendak mengumumkan dirinya menjadi Negara yang merdeka. Hal ini tercantum didalam Isi pembukaan UUD 1945 yang menegaskan cita-cita mencerdaskan setiap manusia Indonesia.

Pendidikan sebagai cita-cita bangsa berarti perjuangan membawa rakyat Indonesia keluar dari keterjajahan dengan memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Kemudian, mengenai pendidikan sebagai pilar utama untuk menuju kemerdekaan diperkuat juga posisinya dengan pencantumannya beberapa pasal di dalam UUD 1945.

Bahkan, jauh sebelum Indonesia terbebas dari penjajahan, sudah tercetus tekad untuk menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menumpas penindasan dan segala bentuk eksploitasi. Ini bisa dilihat pada pemikiran Kartini, gadis keturunan Ningrat pengubah wajah perempuan Indonesia dan pengagas sekolah perempuan pertama. Cita-citanya memajukan pendidikan disegala lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk melepaskan masyarakat Indonesia dari keterpurukan, kebodohan, dan penjajahan yang terus membelenggu rakyat.

Kartini juga menyadari bahwa pembodohan adalah senjata bagi kaum penindas, termasuk kolonialis. “Oh, sekarang saya mengerti, mengapa orang tidak setuju dengan kemajuan orang Jawa. Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiyakan dan mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan oleh atasannya.” [Surat Kepada E.H. Zeehandelaar, 12 Januari 1900]

Gagasan Kartini yang mejadikan pendidikan sebagai alat untuk menuju kemerdekaan sudah sangat tepat. Dengan pendidikan manusia akan mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia. Pendidikan yang membebaskan akan melepaskan mereka dari mental budak atau bangsa terperintah.

Kartini mengatakan, “pendidikan dapat memperbaiki bangsa kita, agar tidak “dipandang hina dan rendah oleh bangsa lain, lewat pendidikan bangsa kita dapat menjadi setara dengan bangsa lain” (Wiwid Prasetyo, 2010).

Situasi Sekarang

Soekarno juga menginginkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat agar terbebas dari belenggu kebodohan dan keterjajahan. Ia mendorong seluruh rakyatnya bisa mengakses pendidikan tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Dia mempunyai keseriusan yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya lewat pendidikan.

Untuk mencapai hal itu, ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno: pertama, memastikan setiap manusia Indonesia, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, bisa mengakses pendidikan di semua jenjang. Kedua, memastikan isian/kualitas pendidikan bisa mencerdaskan, menyadarkan, dan memerdekakan manusia Indonesia. Di jaman Soekarno, pendidikan menjadi alat untuk “nation and character building”.

Lain halnya dengan pendidikan ala Orde Baru hingga sekarang. Selama 32 tahun kekuasaannya, dengan motto “membangun masyarakat seutuhnya”, rezim Orde Baru menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi untuk mengukuhkan kekuasaannya. Selain itu, pendidikan juga banyak dioerientasikan untuk sekedar memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah bagi industri kapitalisme. Ini berimplikasi pada merosotnya eksistensi manusia sebagai makhluk berpikir dan merdeka. Ironis, ini tentu sangat jauh dari tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat.

Hal serupa terjadi di zaman kolonial, tepatnya di era politik etis, dimana pendidikan hanya diorientasikan untuk melahirkan tenaga kerja murah bagi industri dan tenaga administrasi kolonial.

Pendidikan Dan Permasalahannya

Cita-cita yang digambarkan oleh Soekarno dan Kartini tentang dunia pendidikan ternyata belum terwujud hingga saat ini. Kegigihan untuk mewujudkan Indonesia Merdeka semakin memiliki ruang yang sempit. Bahkan pendidikan yang diyakini sebagai alat untuk untuk mewujudkan kemerdekaan telah dirundung berbagai persoalan.

Di sini ada beberapa persoalan yang tercatat. Pertama, soal akses setiap warga negara terhadap pendidikan. Hingga sekarang ini masih banyak warga negara yang kesulitan mengakses pendidikan akibat biaya pendidikan yang mahal.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, hingga akhir tahun 2013, masih ada 3,6 juta penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang buta huruf.Angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Menurut Mendikbud Muhamad Nuh, pada tahun 2007, dari 100% anak yang mengikuti SD, yang berlanjut hingga lulus SD hanya 80%. Sementara 20% sisanya putus di tengah jalan. Sudah begitu, dari 80% yang lulus itu, hanya 61% yang lanjut ke pendidikan menengah (SMP). Dari jumlah itu, yang bertahan hingga lulus SMP hanya 48%. Lalu, dari angka 48% itu, yang melanjutkan ke SMA hanya 21%. Sementara dari 21% yang masuk SMA, hanya 10% yang berhasil lulus. Dan lebih tragis lagi: hanya 1,4% yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. (Berdikari Online, 2014).

Kedua, soal fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai dan merata. Masih banyak sekolah yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti ruang belajar yang memadai, buku-buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain.

Ketiga, soal kualitas pendidikan yang masih jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang ini, akibat tuntutan pasar, kurikulum pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja akan buruh terampil dan berupah murah.

Keempat, gaji dan kesejahteraan para guru belum memadai. Akibatnya, banyak guru atau tenaga pengajar yang dibebani pekerjaan sampingan untuk menopang ekonomi keluarganya.

Akar dari semua persoalan di atas tidak dipisahkan dari merambahnya neoliberalisme di lingkungan pendidikan. Sejak tahun 2000, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia sudah mengadopsi konsep BHMN (Badan Hukum Milik Negara).Konsep BHMN ini mendorong otonomi kampus, termasuk dalam urusan pendanaan. Dalam konteks itu, kampus kemudian didorong mencari pendanaan sendiri untuk menopang operasionalnya. Dalam banyak kasus, pihak universitas kemudian menaikkan pungutan dari mahasiswa. Kasus lainnya, pihak universitas membuka pintu bagi swasta untuk menanamkan bisnisnya di kampus.Kemudian, pada tahun 2012, disahkan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. UU ini makin membuka ruang bagi komersialisasi pendidikan.

Singkat cerita, kehadiran neoliberalisme di dunia pendidikan membawa dua masalah. Pertama, mendepak peran dan tanggung jawab negara dalam urusan penyelenggaraan pendidikan, termasuk soal anggaran. Kedua, mendorong lembaga pendidikan hanya sebagai lahan untuk menggali keuntungan (profit).

Peran Negara

Sebagaimana sudah dimandatkan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti negara, dalam hal ini penyelenggara negara/pemerintah, harus mengambil peran besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pertama, paradigma pendidikan neoliberal, yang menihilkan peran negara, harus ditinggalkan. Paradigma pendidikan harus dikembalikan ke mandat konstitusi. Artinya, peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional harus kembali diperkuat. Di sini negara harus berperan dalam memastikan setiap warga negara Indonesia bisa mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama tanpa diskriminasi. Untuk itu, pada sisi anggaran, negara harus memastikan ketersediaan anggaran untuk memastikan seluruh rakyat bisa mengakses pendidikan. Negara juga harus menggelontorkan dana yang cukup untuk membenahi infrastruktur pendidikan yang belum memadai.

Kedua, orientasi pendidikan selama ini, yang sangat menekankan penciptaan tenaga kerja murah untuk pasar tenaga kerja, harus ditinggalkan. Orientasi pendidikan harus diarahkan pada penciptaan manusia Indonesia yang cerdas dan bisa mendedikasikan pengetahuannya bagi bangsa dan negara. Di sini dibutuhkan perombakan dalam kurikulum dan metode penyelenggaraan pengajaran.

Pendidikan nasional kita harus melahirkan manusia Indonesia yang merdeka, terbebas dari mental keterjajahan, punya kepribadian sebagai bangsa Indonesia, dan punya dedikasi untuk mengabdikan ilmunya bagi kemajuan rakyat dan negara.

Rini, kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) kota Pematangsiantar; Mahesa Danu, kontributor Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut